Politik Rekognisi; Pertarungan Tanah Adat dan Identitas Budaya

Politik Rekognisi; Pertarungan Tanah Adat dan Identitas Budaya
©NMCo

Ketiadaan rekognisi mengakibatkan suatu pihak tereksklusi dari kesetaraan.

Perampasan tanah adat selalu menyisakan trauma mendalam bagi kehidupan mereka yang terdampak. Gelombang ekspansi telah merampas akses sumber daya alam yang menjadi harapan hidup masyarakat. Tanah, air, tumbuhan, hutan-hutan, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya menjadi sumber kelangsungan hidup berubah menjadi ranah pertarungan darah dan air mata.

Akibatnya, bencana besar kerap terjadi. Bencana besar bukan kehendak alam itu sendiri. Ini suatu dampak dari tindakan yang manusia lakukan tanpa melihat kaidah dalam mengelola sumber kekayaan alam sebagaimana mestinya.

Deforestasi hutan berubah menjadi hamparan perkebunan sawit, proyek pertambangan, dan pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan. Tanah-tanah subur tersebut dimanfaaatkan oleh masyarakat sekitar terutama masyarakat adat yang menganggap alam sebagai indentitas budayanya. Kritik semacam ini coba diungkapkan oleh Klinken dalam bukunya yang berjudul Perang Kota Kecil (2007).

Meskipun begitu, warisan pengurasan sumber ekologis itu bukanlah satu-satunya faktor dan barangkali bahkan bukan faktor utama. Negaralah yang mengeluarkan lisensi-lisensi untuk menebang hutan dan membangun perkebunan-perkebunan. Persaingan untuk mengendalikan negara biasanya merupakan bagian yang besar dari persoalannya, sama besar dengan perjuangan untuk memperebutkan tanah.

Meminjam kalimat salah satu cendekiawan Indonesia Daniel Dhakidae, tanah memiliki sejarah besar dan panjang dengan berbagai lika-liku, drama dalam tragika dan euforia. Dalam perebutan tanah, baik oleh sesama individu dalam masyarakat maupun perebutan paksa oleh negara, dalam hal ini melucuti hak milik, land expropriation atau land dispossesion, serta perebutan paksa dalam arti pendakuan sepihak atas tanah, land appropriation, dan semuanya menjadi drama kehidupan yang mengalir darah dan air mata (Dhakidae, 2019).

Kisah-kisah mengiris hati di beberapa kawasan Indonesia selalu membuat kita sedikit miris. Penggusuran lahan-lahan produktif masyarakat kerap kali diubah menjadi pembangunan-pembangunan yang lebih berorientasi terhadap segelintir orang yang memiliki akses. Kita tahu tanah dan hutan merupakan satu unsur yang tidak terpisahkan. Ia merupakan sumber berkah kehidupan yang tuhan limpahkan di muka bumi.

Provinsi Maluku kepingan surga di timur nusantara memiliki keanekaragaman hayati yang cukup melimpah. Selain menjadi habitat satwa endemik, lahan yang dijadikan pangkalan udara itu adalah tempat ritus bagi dilangsungkannya upacara adat Tordauk oleh masyarakat adat Marafenfen, yaitu berburu bersama-sama di padang savana yang telah menjadi Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut tersebut.

Dibangunnya Pangkalan Udara menjadi bencana yaitu makin sulitnya dilaksanakan upacara adat seperti seperti biasa. Hewan buruan sudah sangat jarang ditemukan bahkan hampir tidak ada. Selain itu, terganggunya sumber kebutuhan hidup mereka karena ketergangguan terhadap hutan yang ada di wilayahnya.

Baca juga:

Sejarah Singkat Konflik

Peristiwa perebutan tanah adat dan TNI AL sudah berlangsung cukup lama. Kisah ini dimulai pada 22 Januari 1992. Bermodal izin pakai lokasi, melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 591/SK/50/92, TNI AL membangun bandara dan fasilitas lain.

TNI AL mengklaim pembebasan lahan diawali pelepasan hak atas tanah oleh ketua Persekutuan Mayarakat Adat Desa Marafenfen dengan surat pelepasan 20 Agustus 1991. Pembangunan tersebut tentunya mengancam kelangsungan hidup mereka terutama hutan adat yang selama ini mereka jadikan sebagai identitas masyarakat adat.

Pelbagai penolakan dari masyarakat adat Marafenfen hadir atas keresahan yang mereka alami tersebut. Mereka kemudian membangunan gerakan penolakan, membuat surat terhadap Bupati hingga Gubernur. Yang terbaru, mereka melakukan gugatan dan sayangnya mereka kalah dalam pengadilan yang diputuskan baru-baru ini. Namun, hal ini bukan berarti menyurutkan perlawanan mereka demi menjaga hutan adat yang mereka anggap sebagai identitas hidupnya.

Politik Rekognisi; Pertarungan Tanah Adat dan Identitas

Sejarah telah mencatat perebutan tanah adat kerap kali menjadi suatu peristiwa yang tidak akan pernah surut, kekuasaan tidak lepas dari tindakan penguasaan hutan dan tanah. Di beberapa tempat, hutan dan tanah menjadi identitas bagi masyarakat adat. Identitas tersebut diperlihatkan oleh masyarakat adat Marafenfen berupaya untuk mendapatkan pengakuan (rekognisi) mengenai pemenuhan hak-hak dan kekhasan identitas budaya mereka.

Pada kesempatan ini, penulis akan menggunakan kerangka analisis yang dikemukakan oleh salah satu filsuf dari Jerman tokoh mazhab Frankfurt generasi ketiga yaitu Axel Honneth dengan teorinya yaitu politik pengakuan.

Axel Honneth adalah guru besar filsafat pada Universitas Frankfurt dan direktur Institute for Social Research di Frankfurt am Main, Jerman, pada 2001. Honneth lahir pada 18 Juli 1949, menempuh pendidikan di Bonn, Bochum, Berlin, dan Muenchen (murid dari Jurgen Habermas). Ia juga mengajar di Free University Berlin dan The New School sebelum pindah ke Universitas Johann Wolfgang Goethe di Frankfurt pada 1996.

Axel Honneth merupakan seorang teoretisi kontemporer. Ia terkenal sebagai tokoh Teori Kritis (Mazhab Frankfurt) generasi ketiga. Tesis Honneth yang sangat tersohor, yakni theory of recognition (teori pengakuan atau politik pengakuan).

Adapun politik pengakuan di sini berkaitan dengan martabat manusia. Bahwa pada dasarnya setiap manusia menginginkan untuk diakui “kekhasannya” atau “keunikannya” sebagai manusia. Dengan kata lain, setiap manusia menginginkan adanya rasa hormat dari manusia lain. Hal inilah yang menjadi penggerak sejarah.

Halaman selanjutnya >>>
    Hamzah Jamaludin
    Latest posts by Hamzah Jamaludin (see all)