Politik Sembako

Politik Sembako
Blusukan Rian Ernest di Jakarta Timur

Pertanyaan “masa enggak ada sembako nih?” adalah pertanyaan yang sangat sering saya temui dalam beberapa bulan terakhir, setelah saya mengenalkan dan memberikan kartu nama saya kepada konstituen saya.

Dari sekitar 100 orang yang saya temui pada saat melakukan kunjungan tatap muka luar ruangan atau istilah awamnya ‘blusukan’, mungkin sekitar 20 orang akan menanyakan hal ini.

Mengapa pertanyaan yang mengernyitkan dahi ini terus ada? Apabila banyak warga yang menanyakan, bolehlah kita asumsikan bahwa pemberian uang ataupun sembako merupakan hal yang wajar seorang caleg lakukan.

Marilah kita berhitung secara sederhana. Dari perhitungan sederhana saya, target suara untuk satu kursi ke Senayan dari Dapil DKI 1 (seluruh kecamatan di Jakarta Timur) adalah 120.000 suara.

Apabila kita asumsikan untuk mendapatkan satu suara, seorang caleg harus memberikan uang atau memberikan materi (vote-buying) dengan nilai sekitar Rp100.000. Dengan perkalian sederhana, maka caleg harus siap dengan modal Rp12.000.000.000. Ini hanya biaya untuk membeli suara. Belum termasuk biaya pelatihan serta pengerahan saksi di TPS pada hari pemilihan.

Sedangkan secara sederhana, gaji anggota DPR menurut ketua DPR Bambang Soesatyo adalah 60 juta rupiah. Bila kita kalikan dengan 60 bulan masa kerja, maka kurang lebih yang ia terima adalah 3,6 miliar rupiah.

Artinya, bila politik uang ia lakukan, maka sudah jelaslah bahwa gaji halal yang anggota dewan terima tidak akan mungkin menutup biaya yang telah ia keluarkan.

Korupsi tidak pernah berlaku oleh satu pihak saja. Korupsi selalu terjadi secara rapi bersama-sama. Ada caleg yang membeli suara dan memberikan uang atau barang. Ada warga yang menerimanya, dengan berbagai alasan, termasuk desakan keadaan.

Baca juga:

Saya tidak mencoba membenarkan atau menyalahkan warga yang menerima. Tapi sepanjang warga menerima uang itu, warga juga menciptakan insentif bagi caleg-caleg yang motivasinya masih ‘abu-abu’ untuk menyediakan uang atau materi kepada warga di konstituen.

Kita semua benci korupsi dan koruptor, tapi sering lupa melawannya. Ada satu cara paling sederhana melawan koruptor di parlemen. Kita bisa memastikan bahwa caleg yang kita pilih bukanlah caleg yang pernah memberikan kita uang atau sembako.

Karena bila ternyata merekalah yang menduduki jabatan di Senayan, dapat kita pastikan bahwa sejak hari pertama mereka terpilih pada pemilu, mereka tidak akan peduli dengan konstituen. Masa bodoh dengan aspirasi warga yang sudah suaranya terbeli. Yang mereka pedulikan adalah mengembalikan modal yang sudah keluar!

    Latest posts by Rian Ernest (see all)