Populisme Politik Jokowi dan Demokrasi ala Yogyakarta

Populisme Politik Jokowi dan Demokrasi ala Yogyakarta
Jokowi | Antara

Yang mendukung populisme adalah mereka yang berharap banyak pada alam demokrasi. Mereka percaya bahwa demokrasi adalah cara terbaik dari sekian banyak cara yang berpretensi pada kebaikan tertinggi.

Tampilnya Jokowi sebagai figur politik terkemuka di Indonesia cenderung merebak beragam optimisme segenap kalangan, terutama mereka yang percaya akan hari esok. Optimisme tersebut tersua bahwa nantinya akan lahir sebuah masa depan bumi pertiwi yang sudah lama diidam-idamkan, yang itu sebelumnya hampir tak pernah mewujud, bahkan untuk sekadar sebagai harapan sekalipun.

Tak hanya desain gayanya yang merakyat yang pada kenyataannya seolah menyihir mereka yang menengoknya, tetapi lebih kepada kebijakan-kebijakan politiknya yang secara praktis mampu mengubah rasa tawar menjadi manis. Dapat terkatakan bahwa yang terakhir inilah yang mungkin bisa kita kedepankan sebagai dalih betapa Jokowi dengan gaya dan kebijakan politiknya yang khas benar-benar tampil sebagai harapan satu-satunya bagi bangsa yang memang sudah lama dirundung kemalangan hidup.

Segenap pembaca mungkin akan bertanya-tanya: apa maksud penulis berucap manis atas diri seorang Jokowi? Mengapa penulis mencoba mengarahkan bahwa berkarakter khas ini adalah harapan yang selama ini menjadi impian rakyat Indonesia?

Tidak. Penulis sama sekali tak ingin berpretensi pada pengagungan Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Penulis tak ada maksud memuliakannya, apalagi sekadar mempromosikannya tanpa sebab yang memadai. Penulis hanya mencoba memberi pengantar awal kepada segenap pembaca ke perihal tajuk yang penulis ajukan.

***

Seperti kita ketahui, tampilnya sosok Jokowi dengan kebijakannya yang khas, berbeda dari pemimpin sebelumnya, berhasil menarik “populisme” dalam nuansa perbincangan dan perdebatan. Banyak orang mendebat bahwa adakah populisme hanya dijadikan sekadar sebagai kedok politik para pemimpin? Benarkah kebijakan-kebijakan populis sesungguhnya lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat?

Sebelum berlanjut, adalah utama untuk membincang terlebih dahulu seputar atau perihal populisme itu sendiri. Apa itu populisme? Mengapa populisme digadang-gadang sebagai pembawa angin segar di dunia yang sudah penat kompleksitas persoalan ini? Bagaimana teori dan penerapannya dalam alam demokrasi seperti di Indonesia?

Sejumlah jawaban atas pertanyaan itulah yang akan mengisi penuh bagian tulisan ini. Dan selanjutnya, ulasan ini juga akan memperlihatkan bahwa agenda demokratisasi, sebagaimana dicanangkan para pemimpin populis seperti Jokowi, tampak senada dengan apa yang pernah dibesut oleh salah seorang pemimpin Raja Mataram, Sri Sultan Hamenku Buwono IX.

Seperti kita ketahui, melalui percikan pemikirannya, dalam hal ini “Tahta untuk Rakyat”, HB IX mampu menjelmakan tatanan Kraton sebagai negeri yang punya kekhasan dalam model pengambilan kebijakan. Bahwa “Tahta untuk Rakyat” adalah percikan pemikiran sang Sultan hingga melahirkan demokrasi ala Yogyakarta.

Populisme sebagai Nafas Gerak Politik

Dalam aras demokrasi, populisme menjadi seperangkat alas yang tepat guna dalam mengubah atau mengangkat harkat-martabat manusia-manusianya. Input dan output demokrasi adalah rakyat (kepentingan dan kebutuhannya) di mana populisme menjadi alas yang senada dalam proses perealisasiannya.

Secara konsep, populisme menjadi seperangkat kepercayaan masyarakat akan pemimpin yang dinilai dapat mengakat harkat-martabat hidup mereka. Populisme menjadi semacam filsafat politik, sebuah paham yang mengakui dan menjunjung tinggi hak, kearifan, dan keutamaan rakyat.

Sebagai nafas dari gerak politik, populisme tidaklah menekankan popularitas (ketenaran) seseorang sehingga ia dianggap populis. Jauh daripada itu, populisme senantiasa harus terejawantah melalui kepemimpinan yang membela kepentingan dan kebutuhan rakyat. Melalui apa? Yakni dengan seperangkat kebijakan-kebijakan yang langsung tertuju pada hal-hal mendasar dalam hidup dan penghidupan mereka (rakyat).

Populisme sama sekali tak boleh digunakan dalam rangka menggambarkan retorika politik individu atau partai politik. Menilainya demikian, populisme hanya akan terbawa ke konotasi yang peyoratif. Ia akan dianggap sebagai “lip service” yang hanya tertuju pada penyenangan orang banyak tanpa bukti yang jelas dan memadai.

Alhasil, pemberian harapan tak lebih sekadar pepesan kosong. Begitulah realitas yang kini menjerat arus kebudayaan kita dari dulu hingga sekarang, dan mungkin juga kelak.

Tujuan kunci di balik populisme terletak pada partisipasi politik secara aktif. Rakyat tanpa kecuali harus punya kesempatan yang sama-setara sebagai bagian riil dari masyarakat. Mereka harus berperan aktif dalam segenap pemerintahan yang hari ini melulu mengatasnamakan diri mereka dengan tendensi tanpa kelamin.

Hemat kata, keutamaan populisme adalah keutamaan rakyat. Kehendak populisme berdasar pada kehendak dan kedaulatan rakyat. Populisme jangan disalaharahkan.

Demokrasi, Ruang Penyemaian Populisme

Secara umum, yang mendukung populisme adalah mereka yang berharap banyak pada alam demokrasi. Mereka percaya bahwa demokrasi adalah cara terbaik dari sekian banyak cara yang berpretensi pada kebaikan tertinggi. Mereka percaya bahwa demokrasi memungkinkan untuk berpartisipasi dan berperan penuh dalam upaya-upaya pemerintahan.

Akar demokrasi sendiri bisa kita telusuri dari para pemikir (filsuf) Abad Pencerahan. Melalui gagasan teori kontrak sosial dari para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, tampak istilah demokrasi sangat bertolak belakang dengan komunisme atau sosialisme, misalnya. Demokrasi menghendaki kesetaraan dalam perbedaan, sedang yang terakhir menghendaki kesetaraan dalam persamaan.

Sebenarnya, jauh sebelum para filsuf Abad Pencerahan mendefinisikan demokrasi, filsuf-filsuf klasik seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles telah lebih dulu mengonseptualisasikan perihal demokrasi ini. Kira-kira 500 tahun SM, istilah ini mulai mendapat bentuknya ketika ada sekelompok kecil manusia yang berusaha mengembangkan sistem pemerintahan. Pada prosesnya, mekanismenya melibatkan rakyat banyak untuk turut-serta dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini kebijakan publik secara langsung.

Selain Yunani, Romawi Kuno pun tak luput menjadi satu sumber rujukan utama tentang demokrasi. Jika Yunani memperkenalkannya dengan konsep demokrasi langsung, melibatkan rakyat dalam urusan kebijakan publik, Romawi tampil menjadi inspirasi bagi para pemikir politik dan negarawan dalam hal penerapan demokrasi perwakilan. Rakyat diberi ruang memilih perwakilan yang nantinya akan bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan publik bagi warga negara yang diwakilinya.

Meski demokrasi hancur terbenam selama hampir 20 abad lamanya akibat sistem feodalisme dan monarki absolut di Abad Pertengahan, sistem pemerintahan ini mulai menuai kesuburannya kembali. Tentu dengan konsepsi yang lebih kompleks dari sebelumnya.

Sekitar pertengahan abad ke-19, demokrasi mulai menunjukkan taringnya lagi. Dan itu terjadi di negara-negara Eropa Barat. Melalui di masa inilah demokrasi kemudian dikenal dengan istilah “Demokrasi Barat” atau demokrasi modern dalam arti dewasa ini.

Tak hanya di belahan dunia seperti Eropa dan Amerika, di Asia seperti Indonesia pun perdebatan seputar demokrasi seolah tak akan pernah padam. Lagi-lagi, pro dan kontra selalu mewarnai sejumlah pergunjingannya.

Di satu sisi, demokrasi berusaha diredam dengan anggapan bahwa ia tak sesuai dengan budaya “ketimuran” bangsa Indonesia. Solusi yang kerap dilontarkan untuk mengganti demokrasi pun tak tanggung-tanggung.

Umumnya, sistem tersebut ditarik ke dalam unsur-unsur agama, seperti konsep khilafah dalam kacamata kelompok Islam tertentu. Bahwa demokrasi sama sekali tidak kompatibel dengan Islam. Produk Barat, produknya orang-orang kafir. Begitulah anggapan fundamentalnya.

Ada pula kelompok Islam lainnya yang mendukung penuh demokrasi. Berbeda dengan kelompok yang pertama, mereka justru mengganggap nilai-nilai demokrasi adalah juga nilai-nilai yang islami. Misalnya tentang musyawarah, konsep keadilan, amanah/bertanggung jawab, dan lain sebagainya.

Melihat sejumlah perdebatan tentang demokrasi, tak salah ketika ada anggapan yang mengatakan bahwa sejarah itu berulang di mana esensi persoalan yang dihadapi manusia adalah sama. Yang berbeda hanyalah pada konteks terjadinya sejarah itu.

Dari sekelumit perihal sejarah demokrasi di atas, paling tidak memberi kita gambaran umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana harusnya penerapan demokrasi dalam realitas kehidupan rakyat. Di sinilah urgensi demokrasi jika segenap pembaca ingin secara lebih lanjut mengkaji dan mendiskusikannya di lain tempat dan kesempatan. Hal ini sekaligus memberi penekanan bahwa demokrasi adalah ruang yang paling memungkinkan penyemaian gagasan-gagasan yang populis bagi segenap kehidupan rakyat tanpa kecuali.

Demokrasi ala Yogyakarta: Tahta untuk Rakyat?

Seperti dapat kita telusuri secara empirik, Yogyakarta punya konsep demokrasi tersendiri yang tercermin melalui percikan pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX tentang “Tahta untuk Rakyat”. Sayangnya, masih terlihat banyak penyalahartian tentang falsafah hidup masyarakat yang berjuluk “Kota Budaya” ini. Sehingga yang terjadi adalah ketidakmampuan dalam mengarahkan “Tahta untuk Rakyat” sebagai nafas gerak yang benar-benar mengarah pada pembaruan kebijakan publik yang utuh.

Memang, falsafah hidup adalah wilayah yang sangat sensitif. Seperti keyakinan yang ketika itu diusik, maka ancamannya adalah konflik.

Begitulah yang terjadi ketika SBY di penghujung tahun 2010 memberi penekanan bagi konsep dan arti demokrasi secara umum. Pernyataannya berimbas pada polemik politik seputar wacana “penetapan” Sri Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Negara kita adalah negara demokrasi. Karenanya, democratic value (nilai demokrasi) tak mungkin diabaikan. Maka juga, tak mungkin sistem monarki bertabrakan dengan nilai demokrasi dan konstitusi.” (cuplikan pidato SBY dalam Sidang Kabinet, 28 November 2010)

Terlepas dari pro-kontra tersebut, apakah Gubernur DIY harus ditentukan melalui mekanisme “pemilihan” atau “penetapan”, yang jelas, Yogyakarta punya sejarah tersendiri yang itu tidak layak untuk kita nafikan. Bahwa sebuah realitas tidak boleh dinilai secara monolitik, apalagi menafikan adanya landasan sejarah yang menafasi gerak dan perkembangan sebuah realitas masyarakat tertentu. Mempertanyakan iya, tapi menyalahkan tanpa landasan adalah satu kekeliruan dalam berpikir.

***

Merujuk pada pasal 18B ayat 1 UUD 1945, termaktub sebuah kalimat bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Esensi yang terkandung dalam pasal ini tentu memberi gambaran nyata pada demokrasi yang terterap di Yogyakarta. Tidak hanya sebatas slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat semata.

Terlebih lagi bahwa pasal tersebut merupakan terusan dari Maklumat 5 September, yang dalam Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (Atmakusumah dkk, 1982) memuat tiga aspek pokok di dalamnya.

Pertama, Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan Daerah Istimewa, bagian dari RI. Kedua, segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada di tangan Sultan HB IX. Ketiga, hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan HB IX bertanggung jawab kepada Presiden RI.

Dengan dasar pasal di atas, DPRD DIY pun menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I tetap lestari. Dan ini perlu mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan pemerintahan daerahnya yang sepatutnya dihormati.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya, ditetapkan dengan undang-undang. Ia memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa.

Sebagai daerah otonom setingkat Provinsi, DIY dibentuk dengan Undang-Undang No. 3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.

Dalam mendefinisikan demokrasi, apalagi sampai pada taraf perealisasiannya, orang tidak boleh menafikan adanya kearifan lokal di masing-masing daerah. Seperti di Yogyakarta, orang harus akui bahwa ada nilai adiluhung yang sudah lama dipraktikkan dalam perjalanan sejarah daerah ini.

Ketika demokrasi hanya dimaknai sebagai pemilihan langsung tanpa hirauan mendalam atas kearifan lokal, maka yang tampak tak lebih adalah westernisasi (Antara News, 2010). Dengan demikian, penafian atasnya, terlepas ada tidaknya kandungan kebenaran atasnya, tetap saja akan keliru bagi atau di mata yang menganutnya.

Bagi masyarakat Yogyakarta sendiri, sebagaimana pernah disampaikan Sultan HB X, keistimewaan bukanlah sekadar memberi hak privilege atas keturunan raja. Lebih jauh, ia memberikan keistimewaan bagi masyarakat Yogyakarta atas peranannya dalam masa kemerdekaan NKRI.

Begitulah realitas demokrasi ala Yogyakarta yang harus orang maknai secara simultan, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologisnya. Bahwa demokrasi ala Yogyakarta adalah demokrasi substansial.

Sejauh substansinya mengikut pada prinsip demokrasi bukan sebaliknya, penulis kira tak ada salahnya, dan patut dimuliakan. Seperti penghargaaan pada pluralisme, bukan pembungkaman. Keadilan sosial bagi warga masyarakatnya, bukan penindasan. Partipasi politik yang menafas pada konsep “Tahta untuk Rakyat”, bukan ekslusivitas kebijakan,

Singkatnya, keistimewaan DIY harus dipahami secara utuh untuk memahami simbol-simbol yang ada. Bahwa inti dari keistimewaan adalah apa yang selama ini dipegang sebagai falsafah kenegaraannya, yakni “Tahta untuk Rakyat”. Sebuah konsep yang harus berbunyi lantang dalam segenap aspek kehidupan rakyat tanpa kecuali.

HB IX dan Jokowi: Para Pengusung “Tahta untuk Rakyat”

Dengan ikon blusukan, gaya Jokowi ini benar-benar memikat banyak perhatian. Dan pada dasarnya, gaya khas semacam ini bisa dilakukan oleh semua pemimpin. Itu jika mereka benar-benar memahami dan memaknai bahwa sejatinya kekuasaan harus didedikasikan dan diabdikan untuk rakyat—terminologi tepatnya adalah “Tahta untuk Rakyat”.

Apa yang dipraktikkan Jokowi mengingatkan kita pada apa yang juga pernah dilakukan oleh Sri Sultan HB IX. Melalui gaya kepemimpinannya yang juga sangat merakyat, muncul satu persepsi bahwa jika Jokowi memang benar-benar terdorong atau sedang memperagakan perwujudan “Tahta untuk Rakyat”, maka dapat disebut bahwa Jokowi adalah “reinkarnasi” seorang pemimpin Jawa yang tersohor karena kebijakan populisnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dr. Sutarsono dalam artikelnya bertajuk Takhta untuk Rakyat ala Jokowi (Koran Tempo, 2013).

Disebutkan bahwa Hamemayu Hayuning Bawana yang dimaknai sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia, wilayah dan masyarakatnya. Serta lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi, adalah filosofi dasar “Tahta untuk Rakyat”.

Filosofi di atas tampaknya secara konsisten dipegang, dihayati, dan diimplementasikan juga oleh Jokowi ke dalam beragam kebijakan dan agenda kerja yang dijalankannya. Model blusukan ala Jokowi dapat dimaknai sebagai simbol sekaligus manifestasi manunggaling kawulo gusti.

Dengan demikian, baik HB IX maupun Jokowi, mereka-mereka adalah sosok pemimpin atau para pengusung filosofi “Tahta untuk Rakyat” yang pada gilirannya harus menjadi suri tauladan kita bersama. Hebatnya, mereka tak sekadar menempatkan konsep tersebut sebatas kata yang “wah” lagi “canggih”, melainkan lebih mencerminkannya ke dalam kebijakan-kebijakan mereka yang bersifat populis.

Itulah yang harus menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi mereka yang hendak mendedikasikan atau mengabdikan dirinya sebagai tim perumus kebijakan publik di masa depan.

Mimin NP
Mimin NP 39 Articles
Editor Nalar Politik