Presiden Jokowi: Pengesahan RUU KUHP Ditunda

Nalar Politik – Kabar baik bagi para aktivis penolak RUU KUHP. Presiden Jokowi, dalam keterangan persnya, akhirnya menyatakan sikap untuk menunda pengesahan RUU berisi pasal-pasal ngaco itu.

“Saya sudah perintahkan Menkumham untuk menyampaikan sikap ini kepada DPR, yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda dan pengesahannya tidak dilakukan oleh DPR periode ini,” kata Jokowi, Jumat (20/9).

Jokowi mengaku terus mencermati perkembangan pembahasannya. Kesimpulan yang diambil tampak sangat menguntungkan pihak kontra yang sebelumnya gencar melakukan aksi penolakan.

“Setelah mencermati masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan masih ada beberapa materi yang membutuhkan pendalaman lebih lanjut.”

Sebelumnya, berbagai elemen masyarakat telah melayangkan aksi penolakan. Salah satunya datang dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Sebagaimana disebutkan pengacara publik di LBH, Asfinawati, isinya banyak yang masih mengikuti KUHP Belanda. Bahkan isinya dinilai lebih kolonial dari yang kolonial.

“Saya sih mikir akan panen uji materiel jika buru-buru disahkan,” ujarnya.

Ada sejumlah pasal yang ia sorot. Menurutnya, pasal-pasal tersebut berpotensi menghambat kebebasan sipil.

“Pertama, menghambat kebebasan sipil: beragama, berkeyakinan, berekspresi, berpendapat. Kedua, penyimpangan dari asas legalitas yang berpotensi memperluas kriminalisasi.”

Selain itu, terdapat pula pasal di dalamnya yang cenderung melemahkan pengaturan tindak pidana khusus, seperti korupsi, genosida, dan lain sebagainya. Juga soal pengaturan moralitas individu di ruang privat yang berlebihan.

“Banyak orang yang akan masuk penjara. Penjara makin penuh. Orang dapat melaporkan orang lain dengan mudah, karena pasalnya tersedia. Macam-macam.” [cn]

Baca juga: