Prinsip Nalar Pemahaman Dinamika Politik Masyarakat Biasa

Prinsip Nalar Pemahaman Dinamika Politik Masyarakat Biasa
©Indonesiana

Prinsip Nalar Pemahaman Dinamika Politik Masyarakat Biasa

Dunia politik merupakan dunia yang membicarakan kekuasaan dan kepentingan suatu golongan bangsa.

Dalam diskursus politik suatu bangsa, ada salah satu faktor yang dibutuhkan untuk menjalankan politik, ialah masyarakat. Selain itu, dalam dunia politik, masyarakat memiliki kecenderungan memahami politik dengan cara yang berbeda. Masyarakat memahami politik tidak bisa disamakan seperti seorang akademisi.

Dalam memahami politik, masyarakat merupakan entitas sosial yang beragam dan memiliki kecenderungan dapat menghegemonikan diri secara organik. Dalam kajian filsafat politik, masyarakat memahami politik biasa disebut dengan Folk Epistemology.

Dalam buku Democracy and Moral Conflict karya Robert B Talise, dipaparkan  bahwa Folk epistemology  merupakan langkah pemahaman masyarakat terkait politik dengan menggunakan prinsip kolektif. Keberadaaan prinsip kolektif yang  ada di masyarakat ini merupakan hasil dari kesepakatan di antara keberagaman epistemik masyarakat.

Dalam menggunakan nalarnya, masyarakat memiliki logika pemikiran tersendiri. Adapun logika berpikir yang dicoba digunakan masyarakat antara lain:

  1. To Believe some proposition p, is to hold p is true
  2. To hold that p is true generally to hold that the best reasons support p
  3. To hold that p is supported by the best reasons is to hold that p is assertable
  4. To assert that p is to enter intro a social process of reason exchange
  5. To engage in social processes of reason  exchange is to at least implicitly adopt certain cognitive and dipositional norms related to one’s epistemic character

Kelima nalar logika tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk tahapan masyarakat memahami politik. Dengan tahapan logika tersebut, masyarakat mengharuskan adanya logika mandiri untuk memahami dunia sosial politik. Seperti pada pernyataan bahwa masyarakat tidak bisa disamakan  dengan akademisi padahal cara memahami politik. Melalui 5 tahapan tersebut, masyarakat membentuk pemahaman tanpa adanya penuntun.

Masyarakat bisa memahami politik dengan caranya sendiri. Adapun cara masyarakat  memahami politik ini dapat diterjemahkan dalam variabel p sebagai komplemen. P adalah dunia politik.  Dalam p tersebut memerlukan adanya komplemen lain untuk mendukung kevalidan p.

Baca juga:

Selain itu, dengan adanya p, p dimaksudkan untuk mampu menyentuh dimensi sosial dengan adanya kemampuan untuk mengadopsikan karakteristik seseorang sebagai masyarakat. Adapun penjabaran dari  makna komplemen p itu sebagai berikut.

  1. To Believe some proposition p, is to hold p is true

Masyarakat merupakan sekelompok entitas berpikir yang memiliki perbedaan pemahaman dibandingkan dengan seorang akademisi . Dalam memahami p, masyarakat menggunakan moral dengan adanya basis konseptual yang dihadapinya (sekarang).

Keberadaan p merupakan fungsi utama yang harus dikritisi oleh masyarakat. Namun, dalam memahami p, masyarakat tidak bisa menentukan adanya objek yang jelas. Objek yang coba dipahami oleh masyarakat merupakan objek yang abstrak. Maka dari itu, masyarakat meyakini sebuah kebenaran dalam p tidak menggunakan teknis tertentu melainkan menggunakan bahasa yang natural.

Sebagai contoh, masyarakat menganggap bahwa politik identitas sebagai p merupakan politik yang sah secara hukum. Maka, apa yang dipahami ini merupakan bentuk kebenaran:

  1. To hold that p is true generally to hold that the best reasons support p

Folk epistemology dalam pembentukannya dipengaruhi oleh semangat masyarakat dalam meyakini adanya kebenaran. Adanya kebenaran ini merupakan implikasi dari pemikiran Aristoteles tentang kebenaran.

Melalui kebenaran, Aristoteles dipahami bahwa teori kebenaran akan digunakan masyarakat dalam kondisi apa pun. Melalui pemikiran dari Aristoteles ini, maka p dimaknai perlu adanya alasan khusus yang mendukung bahwasanya p adalah kebenaran sesungguhnya yang diinginkan oleh masyarakat. Sebagai contoh dalam membicarakan politik identitas maka p adalah politik identitas.

Halaman selanjutnya >>>
Tedy Aprilianto