Publik Berperan Bukan Baperan

Publik Berperan Bukan Baperan
©BBC

Publik Berperan Bukan Baperan

Penantian untuk menentukan capres-cawapres akhirnya tiba. Sesi debat paslon capres-cawapres telah berakhir dengan begitu mustahil. Ayah dan ibu tidak terlihat lagi semeja makan, sanak-saudara terus menuntut jatah. Sedangkan, para warga sibuk mengetuk pintu. Cita-cita termakan usia, sedangkan penjahat terus menari. Ada yang salah? Mengapa 01,02, dan 03 tidak berkompetensi?

Debat paslon capres-cawapres telah berakhir, namun esensi dari tema yang disediakan belum berakhir. Lima sesi debat sebenarnya menunjukkan kegagalan para kandidat mengatasi kebrobokan ketimpangan demokrasi saat ini. Ngidam panggung, tetapi tidak menunjukkan ‘substansi dari perdebatan’. Banyak pembenaran, miskin kebenaran.

Tentang Substansi

Pengertian substansi tentunya berbeda-beda. Penting di sini ialah penggunaannya; konteks spesifik istilah tersebut digunakan. Banyak referensi yang bisa diajukan untuk memahami ‘substansi dan eksistensinya’. Sedangkan substansi yang dirujuk berdasarkan perspektif filsafat.

Substansi dalam bahasan ini merujuk pada penggunaannya dalam ‘Dunia Filsafat’. Dalam filsafat, ‘substansi’ mengacu pada suatu ‘entitas fundamental dan tak terpisahkan’ yang dianggap ‘sebagai realitas atau esensi yang mendasari segala sesuatu’.

Konsep ini telah dibahas oleh pelbagai filsuf sepanjang sejarah, termasuk Aristoteles dan Descartes. Dalam konteks ini, substansi sering dikontraskan dengan aksiden, yaitu ‘sifat, atau sifat yang dapat berubah tanpa mengubah substansi itu sendiri’.

Penampilan para paslon melalui debat dengan tujuan untuk menguji substansi dari tema debat. Realitas mengungkapkan bahwa penonton tidak memiliki tujuan yang sama; menguji substansi dari tema debat. Orang lebih berlandas pada intensionalitas; saya pilih dia, saat debat dia seperti apa, bagaimana, saya tetap pilih dia.

Sehingga, debat yang terjadi adalah political show, ajang untuk menandingkan status, kekayaan, dan empati: elektabilitas. Hasil yang ada nanti adalah ciptaan para kaum kapitalis.

Baca juga:
Post Truth

Istilah pasca kebenaran menjadi populer di awal abad ke-21, sebagai cara untuk menggambarkan pergeseran dari penekanan terhadap fakta dan bukti objektif dalam wacana publik. Konsep ini menyoroti kekhawatiran mengenai dampak potensial terhadap proses demokrasi dan pengambilan keputusan ketika opini publik lebih dipengaruhi oleh emosi dan keyakinan dibandingkan oleh informasi yang dapat diverifikasi.

Istilah pasca kebenaran mengacu pada keadaan budaya dan politik di mana keyakinan emosional atau pribadi memiliki pengaruh lebih besar terhadap opini publik dibandingkan fakta objektif.

Di era post truth, wacana publik ditandai dengan pengabaian terhadap kebenaran dan keakuratan, emosi, keyakinan pribadi, serta daya tarik terhadap identitas. Konsekuensinya, terdapat peran yang lebih penting dalam membentuk persepsi publik dibandingkan informasi faktual.

Beberapa faktor post truth:

Media sosial: munculnya media sosial telah memfasilitasi penyebaran informasi dengan cepat, namun juga memungkinkan penyebaran informasi yang salah dengan cepat dan terciptanya gelembung filter, di mana individu terpapar pada informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka.

Polarisasi: meningkatnya polarisasi politik dan sosial dapat menyebabkan situasi di mana masyarakat lebih cenderung menerima informasi yang mendukung pandangan mereka dan menolak informasi yang bertentangan dengan mereka. Hal ini dapat berkontribusi pada penyebaran informasi yang salah.

Ketidakpercayaan terhadap institusi: skeptisisme dan ketidakpercayaan terhadap institusi tradisional, termasuk media dan pemerintah, dapat membuat masyarakat mempertanyakan fakta-fakta yang ada dan bergantung pada sumber-sumber alternatif yang mungkin kurang dapat diandalkan.

Daya tarik emosional: daya tarik terhadap emosi, keyakinan pribadi, dan identitas bisa lebih persuasif daripada argumen faktual, terutama ketika individu merasa terlibat secara emosional dalam suatu isu tertentu.

Realitas post truth ini menunjukkan dua sisi keunggulan paslon membaca keadaan publik. Pertama, publik tidak butuh paradigma melainkan hal praksis. Butuh makan, wifi, hilirisasi, yang menarik dari hal-hal praksis tersebut adalah adanya ketimpangan terhadap pemilih-pemilih rasional ini. Sedangkan ‘kejahatan Jokowi’ sangat jelas terungkap.

Baca juga:

Kedua, relasi; keuntungan subjek. Tentunya substansi di sini tidak lagi faktorial. Sikap-sikap teknis mulai diadukan. Tetapi ketepatan nalar tidak ada, APBN dipaksa diet, patuh hukum tapi buta HAM. Sekali lagi, kebenaran hanya mengandung benar pada pembenaran subjek; saling menghantam.

​Terima Kasih, Baik, dan Lanjutkan

Sub tema ini bertolak dari kebiasaan Mgr. Ignatius Suharyo dalam pelbagai kesempatan ketika beliau berbicara. Terima kasih merujuk pada kepercayaan yang telah diberikan. Kepercayaan yang memungkinkan kehadiran ‘saya atau pribadi’ memberi dampak, dan bukan sekadar tampak.

Baik merujuk pada kesatuan antara pikiran dan tindakan. Jauh lebih dalam mengungkapkan potensi kebaikan yang tidak pernah luput dari setiap manusia, sehingga ‘yang baik’ tetap memiliki tempat dalam pelbagai zona kehidupan.

Dan lanjutkan merujuk pada potensi memaknai ‘yang baik’ tersebut. Keadaan ini dapat dialami secara nyata dalam kehadiran sesama, yang berarti terdapat hubungan antara kata dan tindakan. Post truth dapat ditanggulangi bila adanya kesadaran dan keawasan dalam diri. Kebenaran Tunggal tidak dapat digeser.

Mario G. Afeanpah
Latest posts by Mario G. Afeanpah (see all)