Rambu-rambu Hukum dalam Mereview Produk

Rambu-rambu Hukum dalam Mereview Produk
©Binus

Konten mereview produk pada dasarnya adalah kegiatan penilaian suatu produk tertentu, yang secara umum meliputi kegunaan, kebermanfaatan, dan proporsionalitas harga yang ditawarkan.

Teknologi informasi telah berkembang demikian pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahkan banyak dari kita tidak menyadari bahwa teknologi informasi yang demikian cepat berkembang memberikan disrupsi yang besar bagi pekerjaan dan kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagai contoh sederhana, pada saat ini Anda hanya cukup menggunakan email untuk mengirimkan surat atau dokumen tertentu kepada pihak perusahaan tempat kerja Anda atau klien Anda. Tidak seperti dahulu, Anda harus menunggu berhari-hari untuk menerima surat atau dokumen melalui kurir pengirim surat.

Di lain sisi, dampak teknologi telah berperan secara strukural. Tidak hanya dalam ruang lingkup publik, tetapi juga dalam ruang lingkup privat. Tidak terkecuali pada kegiatan transaksi jual-beli sebagai salah satunya.

Barangkali banyak dari kita telah pernah menggunakan jasa e-commerce dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Kehadiran mereka sangat membantu, seperti para pelaku usaha dapat dengan mudah melakukan ekspansi bisnisnya melalui proses marketing (pemasaran) tanpa batasan ruang dan waktu.

Selain itu, konsumen dapat dengan mudah mencari barang atau jasa yang diinginkan tanpa perlu berputar-putar di pasar untuk mencari barang atau jasa yang diinginkan. Cukup menggunakan smartphone yang kita miliki untuk melakukan order (memesan) barang dalam keadaan terlantang di kasur.

Dinamika ini yang sudah “mendarah daging” dalam kurun waktu 1 (satu) dekade terakhir. Bayangkan apabila leluhur kita masih hidup dalam keadaan sekarang, mungkin anak atau cucunya akan diberikan banyak pertanyaan akan satu atau dua hal yang terjadi pada era Revolusi Industri 4.0.

Karena para leluhur kita sangat lebih mengenal pasar secara fisik, memberikan uang kertas dan logam kepada penjual atas barang yang telah diterima dan tentu canda tawa yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha selama tawar-menawar terjadi.

Namun demikian, alih-alih ingin mempertahakan kebiasaan yang telah ditanamkan oleh leluhur kita dahulu, teknologi dan digitalisasi akan meredupkan kenangan-kenangan itu dalam waktu demi waktu. Oleh karena itu usaha manusia untuk merajut teknologi dalam mobilitas sehari-hari tidak hanya membawa dalam kebiasaan baru (new wisdom), tetapi juga permasalahan hukum yang baru.

Review Produk Berujung Polemik

Dr Richard Lee merupakan seorang dokter kecantikan ternama yang juga sekaligus seorang selebgram yang aktif bermedia sosial. Akhir-akhir ini beliau kembali diramaikan dengan isu yang kurang menyenangkan terkait penangkapan dirinya oleh pihak Polda Metro Jaya di rumah kediamannya di Palembang, Sumatra Selatan atas dugaan ilegal akses terhadap akun Instagram miliknya yang telah disita oleh pihak Kepolisian RI atas seizin pengadilan

Penangkapan tersebut bermuara pada kasus pencemaran nama baik yang melibatkan dirinya dengan seorang artis perempuan papan atas bernama Kartika Putri sebagai pihak pelapor. Bukan tanpa alasan, kasus berawal dari review atau ulasan dr Richard Lee terhadap salah satu produk kosmetik yang cukup berbahaya karena mengandung merkuri dan hidrokuinon.

Ternyata produk tersebut pernah dipromosikan (endorse) oleh Kartika Putri, sehingga ulasan yang dilakukan oleh dr Richard Lee telah menyinggung Kartika Putri dan berujung pada pelaporan oleh Kartika Putri sendiri kepada Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik.

Persoalan ini memang terbilang baru. Sebelumnya juga ada kasus yang menimpa seorang Youtuber Dian Widiyanarko di media sosial mengenai surat keberatan yang dikirimkan oleh Eiger untuk sebuah video ulasan produk kacamata Eiger yang diunggah Dian dalam kanal YouTube-nya. Namun bukannya diapresiasi, justru Dian mendapatkan surat keberatan dari Eigerindo MPI terhadap ulasan produk tersebut. Syukurnya kasus tidak dibawa ke ranah hukum dan diselesaikan dengan pernyataan maaf oleh pihak PT Eigerindo sendiri.

Kedua kasus di atas memiliki kesamaan yang kesemuannya berawal dari ulasan produk melalui jejaring media sosial seperti YouTube. Keduanya merupakan bentuk permasalahan hukum yang baru yang terjadi di masyarakat. Karena menggunakan platform digital sebagai sebab-muasabab permasalahannya. Dengan demikian, perlu argumentasi secara hukum untuk memperoleh hasil objektif berdasarkan undang-undang untuk menjawab kedua polemik diatas.

Review Produk dalam Kacamata Hukum

Pada ulasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa kasus yang muncul belakangan ini bersumber dari konten-konten digital yang dilakukan oleh para konten kreator melalui kanal YouTube-nya. Memang pada dasarnya, konten mereview produk sudah menjadi konten yang umum di kalangan para penggiat media sosial, dengan mereview beberapa produk yang sedang tren di tangan masyarakat.

Namun merujuk pada kasus di atas, tidak jarang menimbulkan polemik hingga berujung pada status terlapor pada konten kreator tersebut, seperti dr Richard Lee dalam kasus pencemaran nama baik. Berkaca secara hukum, tidak adil rasanya apabila hanya menggunakan perspekif hukum yang diajukan oleh pihak terlapor. Pasalnya, tidak hanya ada kaidah hukum pidana di dalamnya, tetapi juga menyangkut soal hukum keperdataan (privat law).

Keperdataan itu dapat dilihat dalam hubungan hukum yang terjadi, antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi norma hukum yang bersifat lex specialis (khusus) dalam menjawab sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen.

Namun perlu diketahui, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membatasi konsumen yang dimaksud, dengan hanya meliputi konsumen akhir yang dalam kepustakaan ekonomi yang berarti adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sebagaimana yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Hak dan kewajiban menjadi tolok ukur utama untuk memosisikan kasus review produk dalam kacamata hukum keperdataan. Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dan konsumen juga memiliki hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Sedangkan, Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.  Kedua pasal tersebut merupakan titik taut antara hak dan kewajiban konsumen dengan pelaku usaha.

Sehubungan dengan itu, konten mereview produk pada dasarnya adalah kegiatan penilaian suatu produk tertentu, yang secara umum meliputi kegunaan, kebermanfaatan, dan proporsionalitas harga yang ditawarkan. Tidak jarang, banyak dari para konten kreator yang mereview produk turut mendatangkan para ahli atau hasil uji lab untuk membuktikan kualitas dari produk yang dijual dan dibeli, sebagaimana seperti kasus yang menimpa dokter kecantikan Richard Lee.

Tentu jika merujuk secara normatif yuridis berdasarkan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, telah memberikan legitimasi secara hukum kepada dr Richard Lee dan Youtuber Dian Widiyanarko untuk mempergunakan haknya atas produk yang dibeli dengan cara mengulas suatu produk.

Kendati demikian, apabila dalam hasil ulasan atau review produk tersebut terbukti tidak berkesesuaian sebagaimana yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha, maka berdasarkan Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, pelaku usaha berkewajiban memberikan kompensansi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Sebagai catatan, hubungan hukum jual beli antara pelaku usaha dan konsumen adalah suatu perjanjian.

Lebih lanjut, Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan pencemaran akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam praktiknya, proses pertanggungjawaban kerugian oleh pelaku usaha dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal. Pertama, melakukan somasi kepada pelaku usaha tersebut dan kedua, penyelesaian ganti kerugian dilakukan melalui proses pengadilan (litigasi) dan secara luar pengadilan (non litigasi).

Konten kreator selaku aktor dalam mereview produk patut juga berhati-hati dalam menyampaikan hasil ulasannya. Dengan tidak menggunakan kata-kata yang mengandung sebuah penghinaan atau fitnah dengan maksud tidak memberikan fakta mengenai produk sebagaimana mestinya. Sebab akan berpotensi merupakan perbuatan pencemaran nama baik, seperti kasus yang menimpa dr Richard Lee sebelumnya.

Bila dilakukan melalui jejaring platform digital atau sistem elektronik lainnya, maka Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi pasal sangkaan bagi konten kreator tersebut atas dugaan pencemaran nama baik melalui informasi elektronik yang tentunya mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah pada Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP.

Ancaman pidana bagi para pelaku konten kreator yang tidak bertanggung jawab dalam mengulas produk terbilang berat, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana yang tercantum pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Oleh karena itu, perbuatan mengulas suatu produk barang dan/atau jasa merupakan suatu perbuatan yang sah dan dijamin oleh undang-undang. Namun dalam ketentuan batas wajar, dengan menggunakan diksi-diksi yang sopan, baik dan jujur apa adanya (sesuai fakta). Dengan begitu pemberdayaan platform digital oleh para konten kreator sebagai layanan edukasi bagi masyarakat akan tercapai dengan tidak melanggar rambu-rambu hukum tertentu.

Muhammad Alfarizzi Nur
Latest posts by Muhammad Alfarizzi Nur (see all)