Rasialisme dalam Sejarah Sosial-Politik dan Akademik di Amerika Serikat

Rasialisme dalam Sejarah Sosial-Politik dan Akademik di Amerika Serikat
©Liputan6

Rasialisme dalam Sejarah Sosial-Politik dan Akademik di Amerika Serikat

Pada Mei 2020, isu rasialisme kembali menguat di Amerika Serikat, yang berdampak terjadinya serangkaian protes hingga kerusuhan yang melanda wilayah Minneapolis. Hal tersebut bermula ketika Floyd yang merupakan seorang warga berkulit hitam harus meregang nyawa akibat tindakan seorang polisi.

Tentu hal tersebut begitu memilukan dan menyayat nurani kemanusiaan. Akan tetapi, bila kita tinjau secara historis, isu seputar rasialisme bukan hal baru dalam sejarah Amerika Serikat.

Tentu kita bisa mempertanyakan, mengapa itu bisa terjadi? Padahal Amerika Serikat sendiri dikenal sebagai negara yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat. Bahkan ide-ide tentang Hak Asasi Manusia yang sebelumnya hanya menjadi diskursus dalam tradisi filsafat (seperti ajaran hukum kodrat yang dirumuskan oleh John Locke, teori kontrak Rousseau, dst), kemudian diinstitusionalisasi dan memiliki kekuataan realpolitis mula-mula terdapat dalam dokumen Amerika (di samping Prancis).

Dengan mengutip Schwartlaender (1992), Budi Hardiman dalam buku Hak-Hak Asasi Manusia (2011) menuliskan bahwa baru dalam dokumen-dokumen Amerika, seperti Virginia bill of right 12 Juni 1776 dan Declaration of Independence 4 Juli 1776 (dan juga dalam dokumen Prancis, yakni Declaration des droits de I’homme et du citoyen), dibicarakan mengenai ethos kebebasan universal dan klaim kesahihan universal dari HAM.

Oleh  sebab itu, HAM yang sebelum abad-18 tidak masuk dalam kosa kata politis, dan terbatas hanya menjadi diskurus dalam filsafat politik, tetapi kehadiran dokumen-dokumen tersebut menandai bagaimana HAM kemudian memiliki dasar realpolitis. Meski demikian, menjadi sebuah ironi, Amerika Serikat tercatat sebagai negara yang memiliki sejarah kelam berkait isu-isu rasialisme, yang hal tersebut sudah barang tentu tidak sesuai dengan hak-hak asasi.

Rasialisme sebagai Sisi Gelap Sejarah Amerika Serikat

Pada 1850-an, terjadi konflik yang makin terbuka mengenai masa depan perbudakan (yang juga diselimuti isu rasialisme), ahli sejarah menyebutnya sebagai “intensitas emosional baru” dalam politik. Hal tersebut, sebagaimana yang dicatat oleh dua profesor Harvard, yakni Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku Bagaimana Demokrasi Mati (2019).

Ziblatt dan Levitsky mencatat bahwa partai Republik yang saat itu memperjuangkan abolisionisme, penghapusan perbudakan, mendapat serangan yang tajam, bukan hanya dari para pemilik kebun berkulit putih di AS selatan, tetapi dari politisi partai Demokrat juga.

Baca juga:

Salah seorang senator South Carolina Jhon C. Calhoun menganggap apa yang diperjuangkan oleh Partai Repubik merupakan suatu hal yang mengancam eksistensi warga kulit putih. Ia bahkan mengatakan bahwa para mantan budak (orang kulit hitam) akan naik di atas orang kulit putih dalam skala sosial dan politik. Baginya, pembebasan perbudakan akan mendorong terjadinya ketidakteraturan, kemiskinan, keburukan, dan sebagainya.

Perjuangan penghapusan perbudakan tersebut melahirkan perang saudara, yang menewaskan ratusan ribu korban jiwa. Sudah barang tentu, permasalahan tersebut memorak-porandakan Amerika Serikat. Hak suara masyarakat berlatar Afrika-Amerika pun dicabut untuk memelihara supremasi kulit putih dan dominasi Partai Demokrat di Selatan.

Mirisnya, rasialisme itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan sosial dan politik, tetapi juga merembes hingga dunia akademik. Dalam buku The Scholar Denied: W.E.B Du Bois and the Birth of Modern Sociology (2015) yang ditulis oleh Aldon Moris adalah salah satu contoh studi yang membahas hal tersebut.

Moris memaparkan bahwa peran Du Bois dalam diskursus sosiologi Amerika dipinggirkan, karena tidak lepas dari statusnya yang merupakan seorang warga keturunan Amerika-Afrika. Du Bois sendiri merupakan seorang sosiolog yang fokus kajiannya seputar isu-isu rasialisme. Du Bois mengkritisi wacana inferioritas orang-orang kulit hitam.

Padahal, dunia akademik seharusnya menjadi benteng pertahanan yang tidak boleh dibobol oleh praktif rasialisme (juga feodalisme dan lain-lain), karena yang ditagih pertama-tama dalam dunia akademik adalah pemikiran, kekuataan argumentasi beserta kontribusinya bagi penelitian, terlepas dari asal-usul ras dan sebagainya.

Contoh lainnya bisa kita jumpai dalam kajian feminisme. Pemikir seperti Chandra Talpade Mohanty pun menyorot masalah rasialisme dalam kajian feminisme Barat (terutama Amerika Serikat).

Mohanty yang merupakan pemikir feminisme pascakolonial yang menjadi akademisi di kampus Amerika Serikat, melalui tulisannya Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses (2008), mengkritik perempuan Barat yang kerap mengasumsikan perempuan-perempuan di seluruh dunia menginginkan pencapaian-pencapaian sebagaimana yang diraih dan sesuai standar perempuan Barat. Pandangan yang banyak berkembang di kalangan feminisme Barat ini, disadari atau tidak, jelas lahir salah satunya karena basis ontologis dan epistemologis superioritas kulit putih.

Membongkar Akar Rasialisme

Bila kita analisis lebih lanjut, rasialisme yang terjadi dalam sejarah Amerika seperti yang sudah disinggung di atas erat kaitannya dengan masalah ekonomi-politik. Misalnya saja, penolakan penghapusan perbudakan orang-orang kulit hitam, berkait juga dengan kepentingan para pemilik kebun, kemudian diskriminasi politik terhadap orang-orang kulit hitam (di mana mereka tidak mempunyai hak memilih) erat kaitannya dengan kepentingan partai Demokrat di Selatan untuk menjaga dominasinya.

Halaman selanjutnya >>>
Cusdiawan