Refleksi Partisipasi Politik melalui Optimalisasi Peran Wakil Rakyat

Refleksi Partisipasi Politik melalui Optimalisasi Peran Wakil Rakyat
Ilustrasi: Warta Kota

Partisipasi politik publik dalam memberikan aspirasi tidak sepenuhnya dapat diandalkan jika anggota parlemen juga tidak berusaha ”menjemput bola” atau bergerak aktif untuk menarik aspirasi yang tidak tersampaikan.

Di atas merupakan data yang telah terhimpun terkait beberapa aspirasi yang telah dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat selama kurun waktu beberapa tahun. Bahkan, data hingga akhir 2017, dalam setahun, DPR dapat menerima lebih dari 4000 lebih surat pengaduan.

Data tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya sebagian dari masyarakat telah menaruh kepercayaan pada wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen sebagai representasi yang akan menindaklanjuti aspirasi mereka. Tetapi, partisipasi politik publik dalam memberikan aspirasi tidak sepenuhnya dapat diandalkan jika anggota parlemen juga tidak berusaha ”menjemput bola” atau bergerak aktif untuk menarik aspirasi yang tidak tersampaikan.

Kemajuan dalam penegasan konstitutif hubungan antara parlemen dan partisipasi politik rakyat terlihat pada ketentuan perundangan-perundangan: UU No. 27/2009, yang menggantikan UU No. 22/2003. Selain memperbaiki konsistensi penggunaan kata-kata yang menyatakan peran perwakilan membela dan memenuhi aspirasi rakyat, perintah-perintah untuk perwakilan rakyat makin diperjelas, diperinci dan dipertegas.

Pertama, kini antara sumpah jabatan dan kewajiban anggota parlemen (khususnya DPR) telah sinkron dan konsisten, yaitu memperjuangkan aspirasi rakyat dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Tidak ada justifikasi lagi bagi wakil rakyat untuk mangkir dari tindakan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Kedua, mekanisme untuk perjuangan itu dilakukan melalui pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang ditegaskan secara eksplisit “dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.” Meski mempunyai banyak pengertian, kata representasi rakyat dalam konteks ini tidak ada pengertian lain. Kecuali sebagai konsekuensi derivatif hubungan antara anggota parlemen sebagai penerima mandat dan rakyat sebagai pemberi mandat.

Ketiga, untuk menjalankan representasi rakyat secara substantif, wakil rakyat diharuskan menyerap dan menghimpun aspirasi melalui kunjungan kerja berkala. Ketentuan ini harus diartikan sebagai perintah kepada anggota parlemen untuk bertemu dengan rakyat. Merasakan dan terus-menerus mencermati persoalan-persoalan yang dihadapi rakyat.

Keempat, aspirasi yang diserap dan dihimpun selanjutnya harus ditampung untuk ditindaklanjuti. Hasilnya, kelima, dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat dan daerah pemilihan masing-masing wakil rakyat.

Keenam, peraturan perundangan ini memerintahkan DPR untuk melengkapi dalam aturan internalnya mekanisme “penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat”. Dan “mekanisme keterlibatan dan partisipasi politik rakyat dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.”

Terakhir, anggota parlemen, khususnya anggota DPR, dilindungi secara hukum dan politis untuk tidak dapat diganti antarwaktu (recall) karena menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang DPR.

Perubahan yang ada memang dimaksudkan agar anggota parlemen yang terhormat tidak hanya berleha-leha menikmati kursi yang mereka dapatkan dari suara rakyat. Mereka wajib hukumnya mereka memenuhi tanggung jawab moral kepada pemberi mandat, yaitu masyarakat yang mereka wakilkan.

Masyarakat akan terus aktif jika mereka melihat ada bukti nyata dari perwakilan mereka dalam perjuangan memenuhi aspirasi. Sebaliknya, masyarakat akan semakin pasif jika pada akhirnya harapan mereka dengan memberikan suara pada kandidat anggota parlemen justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan golongan individu.

Dalam menjaga partisipasi politik rakyat, maka wakil rakyat pun hendaknya benar-benar menunjukkan kinerja terbaiknya. Tak hanya itu, edukasi sedari dini kepada generasi muda akan sangat kita perlukan sebagai tonggak bergeraknya roda perpolitikan dan pemerintahan. Generasi muda yang buta politik akan diperdaya oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan rakyat demi kepuasan pribadi.

Dalam pergerakan politis dan kenegaraan, generasi muda yang dalam hal ini adalah mahasiswa tidak dapat kita lupakan. Sejarah telah mengajarkan bagaimana mahasiswa mampu menunjukkan kekuatannya sebagai kaum intelektual untuk memperjuangkan pemerintahan yang adil.

Mahasiswa yang memiliki predikat educated middle class dari dulu hingga kini akan selalu memiliki fungsi strategis, yaitu sebagai iron stock, agent of change, dan social control. Yang terakhir disebut adalah fungsi mahasiswa secara taktis yang merespons realitas di masyarakat menjaga keseimbangan sosial antara pemerintah sebagai pengelola dan rakyat sebagai yang dikelola.

Mahasiswa tidak boleh menjadi individu yang buta sehingga hanya melihat dari satu sudut pandang, yaitu hanya pemerintah atau hanya rakyat. Bukan generasi pengkritik yang diharapkan yang tak mampu berpikir secara bijak dan memberi jalan terbaik dari suatu masalah. Tetapi, mahasiswa harus mampu melihat keduanya secara seimbang guna menghasilkan kritik dan saran. Semua tertuju semata kebijakan pemerintah yang bersifat konstruktif bagi negara dan solutif bagi permasalahan masyarakat.

Sebagai social control (kontrol sosial), mahasiswa mendapat beban moral menjadi penengah antara kaum elite dan alit, menjadi mediator publik. Fungsi taktis mahasiswa sebagai kontrol sosial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu peran mahasiswa sebagai “alarm” dan peran mahasiswa sebagai “palu”.

Sebagai “alarm”, mahasiswa berfungsi sebagai pemberi sinyal adanya kesenjangan antara harapan publik dan penguasa sebagai pemberi hak publik. Secara otomatis, sinyal itu menjadi alarm bagi pemerintah untuk melakukan koreksi diri.

Dengan kata lain, mahasiswa melakukan gerakan untuk mengingatkan pemerintah melalui aksi-aksi mahasiswa, baik aksi agitasi maupun aksi turun ke jalan. Peran ini menjadi alternatif pertama gerakan mahasiswa sebagai kontrol sosial yang memiliki dampak tak langsung dalam menyelesaikan permasalahan sosial.

Peran kedua mahasiswa sebagai ”palu” adalah alternatif berikutnya yang ditempuh ketika peran sebagai alarm tidak membuahkan solusi pasti. Pada tahap ini, gerakan mahasiswa langsung berdampak pada perubahan sosial. Mahasiswa tidak lagi bersifat pasif, akan tetapi aktif dalam melakukan perubahan sosial. Peran mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial mutlak diperlukan untuk mencegah adanya akumulasi kekuasaan di tubuh pemerintahan yang sedang berjalan.

Mahasiswa dan generasi muda bukanlah mereka yang mudah diakali dan bukan pula mereka yang sok tahu tanpa rasa peduli. Generasi muda adalah mereka yang tak henti berpartisipasi memperjuangkan hak politik, namun tak lupa tanggung jawab kepada publik. Memberi kritik dan saran konstruktif, untuk perubahan yang positif.

#LombaEsaiPolitik

*Emha Nelwan Lawani DL, Mahasiswa Program Studi Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang; asal Matakali, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Peserta Lomba (see all)