Reformasi Birokrasi dan Nilai Etos Birokrat

Reformasi Birokrasi dan Nilai Etos Birokrat
©Federal Times

Pada hakikatnya reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbarui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Reformasi birokrasi adalah suatu perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi seperti kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, aparatur, pengawasan dan pelayanan publik, yang dilakukan secara sadar untuk memosisikan diri (birokrasi) kembali, dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan yang dinamis. Perubahan tersebut dilakukan untuk melaksanakan peran dan fungsi birokrasi secara tepat, cepat dan konsisten, guna menghasilkan manfaat sesuai diamanatkan konstitusi.

Perubahan ke arah yang lebih  baik, merupakan cerminan dari seluruh kebutuhan yang bertitik tolak dari fakta adanya peran birokrasi saat ini yang masih jauh dari harapan. Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance.

Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut KEMENPAN, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis membangun sumber daya aparatur Negara yang profesional, memiliki daya guna dan hasil guna yang profesional dalam rangka menunjang jalannya pemerintah dan pembangunan sosial.

Reformasi birokrasi bertujuan memperbaiki kualitas pelayanan publik serta lebih meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi. Selain itu, dengan melakukan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab.

Timbul pertanyaan dalam benak saya, bagaimana kualitas pelayanan yang baik menurut masyarakat? Upaya-upaya yang dilakukan adalah membangun kepercayaan masyarakat, menciptakan aparatur yang bersih, profesional dan bertanggung jawab juga terus dilakukan. Namun jika usaha tersebut belum mencapai target yang diharapkan.

Hemat saya untuk memberikan pelayanan yang efisien sekaligus melaksanakan pengawasan yang efektif sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari tugas dan kewenangan suatu birokrasi. Dari peraturan perundang-undangan tersebut ditetapkan sistem dan prosedur pelayanan dan pengawasan.

Selanjutnya berdasarkan sistem dan prosedur yang diinginkan, dibuat struktur organisasi yang diperlukan untuk menetapkan tingkat-tingkat dan jenis jabatan. Tugas dan wewenang serta jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) diperlukan dengan memperhatikan beban kerja. Tidak hanya jumlah SDM yang perlu ditetapkan tetapi juga kualitasnya dan keahlian apa saja dari SDM yang diperlukan merupakan faktor yang harus dipertimbangkan.

Faktor pendukung lain yang tidak kalah penting dari keberhasilan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan adalah sarana dan fasilitas kerja. Terakhir jangan lupa bahwa pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut harus dipertanggungjawabkan. Di negara maju, kalau tidak sanggup melaksanakan tugas atau gagal, ada kultur mengundurkan diri dari jabatan.

Pertama kali reformasi birokrasi pemerintah dahulu pernah dilakukan di zaman pemerintahan Bung Karno. Dengan slogan yang sangat terkenal yang disebut dengan retooling aparatur. Retooling walaupun mempunyai konotasi untuk melakukan penyingkiran aparatur yang kontrarevolusi, tetapi kementerian itu pada niatnya ingin melakukan pembaruan pegawai. Hasil dari perutusan beberapa ahli yang didatangkan Soekarno ke Indonesia yaitu dilakukannya reformasi administrasi pemerintahan.

Susunan organisasi kementerian mulai ditata. Didirikan lembaga administrasi negara yang menjadi pusat pelatihan dan pengembangan tenaga-tenaga administrasi negara. Didirikannya fakultas dan universitas yang mengajarkan ilmu administrasi negara. Dibangunnya badan perencanaan nasional (BAPPENAS). Reformasi Birokrasi yang kedua, dilakukan yaitu pada masa pemerintahan Soeharto.

Dorongan untuk melakukan reformasi ini pun diawali oleh keinginan untuk membangun bangsa dan negara yang dimulai untuk menyelenggarakan stabilitas di berbagai sektor. Pembangunan ini membutuhkan pertumbuhan ekonomi. Untuk menumbuhkannya, diperlukan stabilitas politik, pertahanan, keamanan, sosial dan sektor lainnya. Dari keinginan Soeharto ini, maka visi pemerintahan dilakukan secara sentralistis.

Untuk menata kelembagaan dan sistem birokrasi pemerintah, maka Soeharto mengeluarkan PP No. 44 dan 45 tahun 1974 sebagai tonggak reformasi birokrasi saat itu. Dan pada 2010, SBY mulai menggagas kembali reformasi birokrasi di Indonesia. Gagasan SBY ini tertuang dalam Grand Design reformasi birokrasi Indonesia 2010-2025 yang saat ini masih berjalan.

Gerakan reformasi yang digulirkan oleh berbagai kekuatan dalam masyarakat, yang dipelopori mahasiswa pada 1998, bertujuan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terpuruk akibat krisis ekonomi yang berlarut-larut. Gerakan reformasi diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi penyelesaian berbagai penyelesaian bangsa selama masa pemerintahan orde baru berkuasa, seperti kasus-kasus korupsi, nepotisme dan kolusi.

Berbagai kasus yang mengenai penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh elite-elite politik. Birokrasi orde baru diyakini merupakan salah satu faktor yang memperparah krisis ekonomi di Indonesia.

Publik mengharapkan bahwa terjadinya reformasi akan diikuti pula dengan perubahan mendasar pada desain kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik yang menyangkut dimensi kehidupan berpolitik, sosial, ekonomi, maupun kultur. Perubahan struktur, kultur dan paradigma birokrasi dalam berhadapan dengan masyarakat menjadi suatu yang mendesak untuk dilakukan. Mengingat birokrasi mempunyai kontribusi terhadap terjadinya krisis multidimensional yang tengah terjadi sampai saat ini.

Persoalan birokrasi di negara berkembang, seperti merajalelanya korupsi, pengaruh kepentingan politik partisan, sistem patron client menjadi norma birokrasi. Sehingga pola perekrutan lebih banyak berdasarkan hubungan personal daripada faktor kapabilitas. Birokrasi pemerintah yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat favorit untuk mencari lapangan pekerjaan merupakan sebagian fenomena birokrasi. Ini terdapat di banyak negara yang berkembang termasuk Indonesia.

Beberapa kecenderungan birokrasi yang terjadi di era reformasi, adalah sebagai berikut:

  1. Kecenderungan birokrasi untuk bermain politik pada masa reformasi. Keadaan ini tampaknya belum sepenuhnya dapat dihilangkan dari kultur birokrasi di Indonesia.
  2. Masih terdapat kecenderungan dari aparat yang kebetulan memperoleh kedudukan atau jabatan strategis dalam birokrasi, terdorong untuk bermain dalam kekuasaan dengan melakukan tindak KKN.
  3. Kultur kekuasaan yang telah terbentuk semenjak masa birokrasi kerajaan dan kolonial ternyata masih sulit untuk dilepaskan dari perilaku aparat atau pejabat birokrasi. Masih kuatnya kultur birokrasi yang menempatkan pejabat birokrasi sebagai penguasa dan masyarakat sebagai pengguna jasa sebagai pihak yang dikuasai. Bukannya sebagai pengguna jasa yang seharusnya dilayani dengan baik. Ini telah menyebabkan perilaku pejabat birokrasi menjadi bersikap acuh dan arogan terhadap masyarakat.
  4. Inefisiensi kinerja birokrasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik masih tetap terjadi pada masa reformasi. Birokrasi sipil termasuk salah satu sumber terjadinya inefisiensi pemerintahan. Inefisiensi kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik terlihat dari masih sering terjadinya kelambanan dan kebocoran anggaran pemerintah.
  5. Sebagian besar aparat birokrasi masih memiliki anggapan bahwa eksistensinya tidak ditentukan oleh masyarakat dalam kapasitasnya sebagai pengguna jasa.

Hemat saya, kontraproduktif dalam birokrasi tersebut sangat berpotensi untuk terjadinya penularan ke seluruh jaringan birokrasi pemerintah. Baik pusat maupun daerah, baik di kalangan pejabat tinggi maupun di kalangan aparat bawah. Masih belum efektifnya penegakan hukum dan kontrol publik terhadap birokrasi menyebabkan berbagai tindakan penyimpangan yang dilakukan aparat birokrasi masih tetap berlangsung.

Latest posts by Lalik Kongkar (see all)