Rekonsiliasi Politik, Bukan Kompromi Hukum Rizieq Shihab

Rekonsiliasi Politik, Bukan Kompromi Hukum Rizieq Shihab
Foto: Pos Kota

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Muannas Alaidid, mempertegas upaya rekonsiliasi politik usai sengketa Pilpres 2019. Ia menolak berkompromi dengan persoalan hukum sebagai bagian dari agenda pemulihan persahabatan tersebut.

“Rekonsiliasi politik, silakan. Rekonsiliasi hukum, jangan. Itu dua hal yang berbeda,” kata Muannas di Jakarta, Jumat (5/7).

Muannas juga menegaskan, negara hukum seperti Indonesia tidak pernah mengenal istilah “rekonsiliasi hukum”. Karena setiap warga punya kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Setiap tindakan pidana harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kedudukan semua orang sama di hadapan hukum. Masalah pidana kok dinegosiasikan? Jika dilakukan, akan melukai hati rakyat kecil yang tetap diproses dalam kasus yang sama.”

Bagi Muannas, semua pihak harus membiarkan hukum yang menentukan segala hal. Warga dan jajaran pemerintah cukup memastikan saja proses hukum itu berjalan adil tanpa intervensi pihak mana pun.

“Jangan sampai usulan ini berujung kompromi.”

Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengesankan kepulangan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Indonesia harus menjadi bagian dari upaya penyelesaian konflik.

“Ini pandangan pribadi saya. Bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat, beri kesempatan kepada Habib Rizieq kembali ke Indonesia,” kicau Dahnil.

Menurutnya, narasi rekonsiliasi harus disertai dengan berhentinya kriminalisasi terhadap para pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019. Ia mengharapkan narasi yang menstigma kelompok pendukungnya sebagai radikal juga harus diakhiri.

“Stop upaya kriminalisasi, semuanya saling memaafkan. Kita bangun toleransi yang autentik, stop narasi-narasi stigmatisasi radikalis, dan lain-lain.” [bs]