Relasi Birokrasi dan Politik pada Paradigma Pembangunan Ekonomi Indonesia

Relasi Birokrasi dan Politik pada Paradigma Pembangunan Ekonomi Indonesia
©Pixabay

Birokrasi dan politik bagaikan dua buah sisi mata uang yang berbeda, namun saling mengisi antara satu sama lain. Keduanya saling memberikan kontribusi bagi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan keduanya tidak bisa dipisahkan.

Bagaikan sepasang pemuda yang sedang berpacaran, birokrasi dan politik terkadang menimbulkan rasa ”cinta” maupun ”benci”. Di satu sisi, mereka ingin selalu bersama karena ada rasa cinta. Di sisi lain, harus berdiri sendiri karena adanya perasaan benci.

Namun jika dilihat dari fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini, birokrasi dan politik bagaikan sebuah hal rumit yang hanya dapat diakses oleh orang-orang yang memiliki jabatan saja. Akan nampak susah jika akan diakses oleh orang ”biasa-biasa saja”. Memang menjadi sebuah ironi ketika ada sebuah politisasi birokrasi yang menyebabkan birokrasi hanya dapat bermanfaat bagi segelintir orang dan birokrasi bagaikan barang pribadi.

Konsep Birokrasi dan Politik

Politik pada dasarnya erat kaitannya dengan kekuasaan (power). Politik merupakan sarana untuk memaksakan kehendak suatu pihak kepada pihak lain dengan cara-cara tertentu.

Seseorang berpolitik orientasinya adalah memperoleh kekuasaan. Logikanya, setelah berkuasa dengan kekuasaan yang dimiliki, maka ia akan menanamkan pengaruhnya kepada orang lain. Ketika sedang berkuasa, maka biasanya akan lebih mementingkan orang-orang yang membantunya dalam memperoleh kekuasaan.

Menurut Budiardjo, politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat dan bukan tujuan pribadi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa politik yang dijalankan oleh suatu negara harus dilaksanakan dengan tujuan menyejahterakan rakyat. Bukan hanya menguntungkan salah satu pihak.

Hal semacam ini yang menjadi sebuah permasalahan besar bagi Indonesia, di mana ketika mereka berkuasa seperti kacang lupa dengan kulitnya. Menggunakan kekuasaan seenaknya sendiri dan tidak peduli dengan masyarakat. Mereka lupa dari mana asalnya dan sama sekali tidak menyejahterakan rakyat. Bahkan terkadang menyengsarakan rakyat dengan kebijakan-kebijakan yang ”mencekik rakyat”.

Konsep-konsep pokok yang terkait dengan politik adalah:

  1. Negara (state)
  2. Kekuasaan (power)
  3. Pengambilan kebijakan (decesion making)
  4. Kebijakan (policy)
  5. Pembagian (distribution) atau alokasi (allocation) kekuasan.

Hadirnya partai politik dalam suatu sistem pemerintahan akan berpengaruh terhadap tatanan birokrasi pemerintah. Jabatan-jabatan dalam suatu departemen di Indonesia terdiri dari jabatan politik (non-karier) dan jabatan birokrasi (karir).

Implikasinya adalah politisi-politisi yang memperoleh kekuasaan politik melalui pemilihan umum menempati jabatan politik sebagai pimpinan departemen. Sedangkan jabatan di bawahnya seperti jabatan Sekjen, Dirjen, dan Irjen dijabat oleh pegawai-pegawai profesional.

Oleh karena itu, perlu dibedakan antara jabatan politik dan jabatan birokrasi. Karena pada dasarnya keduanya merupakan dua hal yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain.

Pola relasi yang dinamis antara birokrasi dan politik terjadi ketika ada keseimbangan relasi di antara keduanya. Pola relasi yang seimbang, bukan pola relasi yang saling berkolaborasi di atas kepentingan masing-masing dengan meninggalkan kepentingan masyarakat.

Pada dasarnya, institusi politik dengan nilai demokrasi dan birokrasi sesungguhnya sangat diperlukan dalam proses pembangunan suatu daerah. Akan tetapi, makin kuat birokrasi dalam daerah, maka akan makin rendah demokrasi lokal. Sebaliknya, makin lemah birokrasi, maka akan makin tinggi demokrasi.

Realita Relasi Politik dan Birokrasi di Indonesia

Berbicara tentang birokrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari kata kaku, ribet, melelahkan, bahkan bisa juga menjengkelkan. Apalagi digabungkan antara kata birokrasi dan politik, pasti dua kata ini menjadi sebuah paradigma yang negatif di kebanyakan masyarakat.

Kita sering berbicara tentang pembangunan, namun mungkin hanya sedikit yang kita ketahui tentang pembangunan itu sendiri. Pembangunan telah menjadi obsesi banyak negara, namun dalam faktanya tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Hal itu disebabkan banyaknya persoalan yang terjadi selama proses pembangunan yang tidak terselesaikan secara sempurna. Seperti masalah pengangguran, kemiskinan, urbanisasi yang tinggi, sehingga menciptakan masyarakat miskin di kota dan kesenjangan ekonomi.

Dilema Birokrasi dan Politik

Kontradiksi dari peran birokrasi dalam banyak hal menyebabkan perselisihan politik antara birokrat dengan politisi. Perselisihan antara birokrat dan politisi terjadi dalam berbagai tatanan yang ada di dalam masing-masing lembaga.

Perselisihan dan konflik politik acap kali disebabkan oleh peran birokrasi yang tidak pernah didefinisikan secara jelas. Baik dalam ranah politik maupun dalam ranah non-politik. Sehingga menyebabkan dilema di antara birokrasi dan politik.

Dilema antara birokrasi dan politik, antara lain:

1. Birokrasi sebagai sumber keuntungan tertentu

Birokrasi acap kali dijadikan sebagai alat kepentingan politik bagi para peserta pemilu. Misalnya dalam kampanye, sering kali para pejabat birokrat yang sedang berkampanye menjadikan jabatan birokratnya sebagai alat untuk pengenalan diri ataupun “jual diri” kepada masyarakat.

Selain itu, birokrasi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk menjembatani akulturasi kepentingan. Birokrasi juga merupakan sebuah instrumen yang dapat digunakan untuk menjawab janji-janji politik.

2. Birokrasi sebagai sumber patronase dan keuntungan politik dalam menginisiasi kebijakan

Dalam pembuatan kebijakan yang ada di lingkungan pemerintahan, birokrasi sering dijadikan sebagai alat tukar-menukar kepentingan politik antara pihak satu dan pihak lain. Hal ini bertujuan agar terciptanya sebuah kebijakan yang dapat menguntungkan masyarakat secara universal.

Bentuk tukar-menukar kepentingan politik yang ada di dalam birokrasi dapat berupa konsesi kebijakan, janji kebijakan, dan konsesi proyek dalam implementasi kebijakan.

3. Birokrasi sebagai sumber loyalitas politik

Dalam berbagai proses politik, politisi relatif menggunakan janji politik untuk membangun loyalitas dan komitmen dengan birokrasi. Namun demikian, pada saat yang bersamaan, birokrasi sering digunakan sebagai instrumen untuk mendistribusikan sejumlah political rewards kepada para pendukung politisi.

Paradigma Pembangunan Ekonomi Indonesia

Paradigma tradisional memiliki pandangan tentang pembangunan yang ada di Indonesia sebagai negara yang berkembang. Sehingga diidentikkan dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Atau dengan strategi pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi masalah-masalah pembangunan yang berdasarkan pada Pancasila dan Pembukaan UUD 1945.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bentuk manifestasi keberhasilan di dalam meningkatkan tingkat GNP suatu negara pada periode tertentu melalui sektor-sektor yang berpeluang. Pemikiran yang demikian akan memunculkan teori pertumbuhan dan pembangunan sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan ekonomi

Sebagai contoh Program MP3EI. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan perekonomian Indonesia dapat menjadi lebih terarah sesuai dengan rencana dan tepat sasaran. Tujuannya untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimum. Sehingga terciptanya masyarakat yang happiness dengan indikator tingkat kesejahteraan.

Indikator perubahan pembangunan terjadi akibat dari perubahan pola pikir dari para ekonom dan sebagai tuntutan perubahan zaman dalam visi 2025.

Perubahan paradigma pembangunan beranggapan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpedoman pada tingkat GNP sebagai sasaran pembangunan. Akan tetapi, lebih memusatkan perhatian pada kualitas pembangunan. Pada saat inilah mulai mengkaji ulang kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dari rencana pembangunan.

Baca juga:

Pandangan dari ekonom mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan negara berkembang dikenal dengan istilah ekonomi pembangunan yang masuk dalam analisis makro ekonomi. Para ekonom menyadari pembangunan ekonomi tidak terlepas dari kinerja pemerintah untuk selalu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan menerapkan kebijakan secara berkelanjutan. Sehingga tingkat kualitas pembangunannya akan selalu terjaga dengan baik.

Pembangunan ekonomi dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan energi, pangan, transportasi, air bersih, sanitasi, kesehatan, telekomunikasi, infrastruktur secara berkelanjutan (sustainable development), dan sesuai asas berkeadilan (growth with distribution). Pembangunan ekonomi Indonesia harus meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa agar keluar sebagai pemenang dalam persaingan global.

Selain itu, di dalam proses pembangunan, akan dituntut makin besar dalam perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna (appropriate technology) di semua aspek pembangunan ekonomi. Untuk menunjang visi 2025, Pemerintah Indonesia juga meningkatkan peran pembangunan ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki kemakmuran global yang berperan sebagai standar ukuran pembangunan (basic need development).

Latest posts by Lalik Kongkar (see all)