Relokasi GKI Yasmin Bukti Pembangkangan Hukum Bima Arya

Relokasi GKI Yasmin Bukti Pembangkangan Hukum Bima Arya
Walikota Bogor Bima Arya

Nalar Politik – Pengurus dan jemaat GKI Yasmin menilai Pemerintah Kota Bogor, dalam hal ini Wali Kota Bogor Bima Arya, telah melakukan pembangkangan hukum atas dilakukannya serah terima Akta Hibah Tanah kepada pihak gereja yang diklaim sebagai solusi dan prestasi dalam penyelesaian kasus GKI Yasmin.

Berlarut-larutnya kasus tersebut pun turut jadi bukti intoleransi dan diskriminasi terhadap GKI Yasmin yang sudah berlangsung lebih dari 15 tahun lamanya.

“Dua wali kota dan dua presiden gagal menyelesaikan kasus GKI Yasmin sesuai dengan hukum dan konstitusi negara,” terang GKI Yasmin melalui rilisnya hari ini, 15 Juni 2021.

Bukti utama gagalnya dua wali kota dan dua presiden tersebut, termasuk gagalnya Wali Kota Bima Arya, dinilai bersumber dari kenyataan bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 127/TUN/2009 tertanggal 9 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, ditambah lagi dengan Rekomendasi Wajib Ombudsman RI tertanggal 12 Oktober 2011 sampai dengan hari ini tidak dilaksanakan oleh Wali Kota Bogor, dan tidak ada koreksi hukum apa pun sesuai kewenangannya oleh pejabat publik di tingkat pemerintah pusat.

“Segel ilegal yang dipasang oleh Pemkot Bogor pada bangunan gereja GKI di Jl. KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor masih dibiarkan terpasang. Serah terima Akta Hibah yang dilakukan Bima Arya di atas sama sekali bukan merupakan tindakan hukum yang diperintahkan oleh Mahkamah Agung dan Ombudsman kepada Wali Kota Bogor.”

Atas pernyataan Bima Arya dalam serah terima Akta Hibah Tanah yang diklaimnya sebagai bentuk solusi penyelesaian kasus GKI Yasmin, pengurus dan jemaat GKI Yasmin dengan didampingi kelompok pendamping lintas iman pun menyatakan beberapa hal.

Pertama, Bima Arya diminta hanya perlu melaksanakan solusi yang sudah diberikan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung dan Rekomendasi Wajib Ombudsman RI.

Kedua, tidak benar semua fitnah yang bertahun-tahun sengaja diembuskan kelompok intoleran kepada jemaat GKI Yasmin bahwa seolah-olah pengurus GKI Yasmin melakukan pemalsuan tanda tangan pada berkas pengurusan IMB gereja GKI di Taman Yasmin.

“Pernyataan bahwa GKI Yasmin tidak melakukan pemalsuan tanda tangan adalah hasil pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) atas kasus GKI Yasmin, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen hasil pemeriksaan ORI tertanggal 12 Oktober 2011 yang diserahkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang di salah satu bagian dokumennya menyatakan: Padahal fakta yang terjadi adalah putusan pidana pemalsuan tersebut tidak terkait proses administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) GKI Taman Yasmin […]

Ketiga, tidak benar bahwa Bima Arya tidak pernah berinteraksi dan berdiskusi mengenai proses penyelesaian kasus GKI Yasmin dengan pengurus GKI Yasmin. Pada kenyataannya, Bima Arya dan perwakilan pengurus GKI Yasmin telah berproses bersama sejak awal masa jabatan Bima Arya selaku Wali Kota dan terus makin intensif dalam 3 tahun belakangan.

“Perundingan pertama dengan Bima Arya bahkan diadakan di kantor sebuah konsultan politik yang dekat dengan Bima Arya di wilayah Kebayoran Baru Jakarta, di mana bahkan Bima Arya, entah mengapa, didampingi oleh Direktur Lembaga Konsultan Politik tersebut. Rangkaian pertemuan selanjutnya dilakukan secara terus-menerus, baik di rumah dinas wali kota, rumah pribadi wali kota, maupun di Kantor Wali Kota Bogor.”

Keempat, tidak benar jemaat dan pengurus GKI Yasmin adalah sekumpulan orang yang mbalelo, yang hanya mau menang-menangan sendiri dalam proses penyelesaian kasus GKI Yasmin.

Seluruh proses yang disebutkan di butir 2 telah pernah membawa Bima Arya sendiri pada usulan untuk, misalnya, meminta GKI untuk:

  1. Setuju dibangunnya Gedung dua lantai di lokasi gereja di Jl KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor, dengan rencana penggunaan lantai 1 untuk gereja dan lantai 2 untuk Pusat Keberagaman dan Kerukunan.
  2. Setuju bahwa lahan gereja di Jl KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor, dibagi menjadi dua bagian; satu bagian untuk gereja dan satu bagian lain untuk Masjid yang nantinya akan dikelola Pemkot Bogor.

“Atas kedua usulan Bima Arya tersebut, GKI telah menyatakan persetujuannya. Namun Bima Arya yang justru mengubah-ubah ide dan gagasannya sendiri dan sekarang justru merelokasi gereja.”

Dalam konteks untuk menunjukkan bagaimana sebenarnya jemaat GKI Yasmin telah membuka pintu kompromi begitu besar sejak awal kasus adalah kenyataan bahwa lokasi gereja saat ini di Jl KH Abdullah bin Nuh Kav 31 Taman Yasmin Bogor adalah sudah merupakan hasil beberapa kali relokasi. Beberapa lokasi sebelumnya, yang adalah tanah fasos untuk rumah ibadah Kristen, ternyata dibangun sebagai rumah ibadah dari pemeluk agama yang lain.

“Hingga akhirnya jemaat GKI kehabisan jatah fasos di Kompleks Perumahan Taman Yasmin sehingga tanah yang sekarang yang bangunannya disegel adalah bukan lagi tanah fasos melainkan tanah privat yang dibeli. Lalu mengapa setelah gereja GKI memiliki IMB sah di tanah hasil relokasi, justru diperlakukan diskriminatif seperti ini, dimana kami malah justru diharuskan untuk kembali direlokasi?”

Kelima, spesifik terkait Akta Hibah Tanah yang diberikan Wali Kota Bogor disebutkan bahwa kasus GKI Yasmin sudah sampai tahap 3 sesuai dengan tahapan penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah sesuai Pasal 21 PBM No.9/8 Tahun 2006 (penyelesaian perselisihannya dilakukan melalui Pengadilan) dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap.

“Maka dengan itu, prosesnya tidak dapat mundur ke tahap Kedua atau tahap Pertama. Selanjutnya, putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Wali Kota Bogor dengan Akta Hibah Tanah yang kemarin ditandatangan.”

Selanjutnya, Akta Perjanjian Hibah Tanah tersebut dinilai tidak dapat menganulir Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, Akta Perjanjian Hibah Tanah tersebut bertentangan dengan Hukum (Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap), sehingga Akta Perjanjian Hibah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata jelas bahwa suatu Perjanjian/Kesepakatan tidak boleh bertentangan dengan Hukum/undang-undang (termasuk Putusan Pengadilan yg telah berkekuatan hukum tetap).

“Selain Wali Kota Bogor sudah tidak lagi berhak memberi hibah tanah dalam rangka penyelesaian sengketa pendirian gedung gereja GKI Yasmin (karena sudah memasuki ranah Pengadilan dan Putusannya telah berkekuatan hukum tetap), berdasarkan Pasal 227 KUHPidana, perbuatan Wali Kota Bogor yang memberikan akta hibah tanah tersebut tergolong sebagai perbuatan pidana, karena Pengadilan sudah mencabut hak Wali Kota dan sudah masuk pada tahap Ketiga dalam Pasal 21 ayat (3) PBM No.9/8 Tahun 2006.”

Keenam, kepada Wali Kota Bima Arya, GKI Yasmin meminta agar memegang janji dan komitmennya terhadap hukum, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika. Pihaknya berharap segala intervensi dan pemecahbelahan institusi gereja dihentikan dan patuh pada apa yang diperintahkan oleh hukum dan konstitusi.

“Hentikanlah menggeser isu dari persoalan ketidakpatuhan hukum dan konstitusi seorang pejabat publik seolah-olah menjadi persoalan bersatu atau tidak bersatunya gereja. Bukalah segera segel ilegal yang sampai sekarang dipasang di gereja GKI Yasmin.”

Ketujuh, kepada Presiden Joko Widodo, GKI Yasmin kembali berharap agar mengoreksi kepala daerah yang gagal mematuhi hukum dan konstitusi seperti Nawacita. Ia meminta agar menghentikan segera diskriminasi dan intoleransi serta pembangkangan hukum yang dilakukan Wali Kota Bogor selama bertahun-tahun.

“Koreksilah kebijakan relokasi Bima Arya atas GKI Yasmin karena relokasi ini akan menjadi contoh buruk penyelesaian kasus intoleransi serta kepatuhan hukum dan konstitusi di Indonesia sebab cenderung meminggirkan siapa pun kelompok yang dianggap berbeda dan minoritas.”

Kedelapan, GKI Yasmin mengajak semua pihak untuk bersama-sama dengan berbagai kelompok lintas iman meneruskan perjuangan ini.

“Agar di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa kecuali […] yang Kristen dapat menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih, yang Islam ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhamad SAW, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya…, hendaknya negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa,…dengan tiada egoisme-agama.”