Sejak munculnya kontroversi mengenai relokasi GKI Yasmin, publik Indonesia dikejutkan oleh serangkaian keputusan yang menciptakan gejolak di tengah masyarakat. Dengan tokoh politik Bima Arya di pusat perhatian, muncul beberapa pertanyaan penting: Apakah langkah yang diambilnya benar-benar berlandaskan hukum? Ataukah ini hanya sekadar strategi politik yang lebih mengedepankan kepentingan daripada kewajiban konstitusi? Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam apa yang terjadi dengan GKI Yasmin dan implikasi dari tindakan yang diambil oleh Bima Arya.
GKI Yasmin, sebuah gereja Protestan yang terletak di Bogor, Jawa Barat, telah menjadi simbol perdebatan panjang tentang kebebasan beragama. Gereja ini seharusnya menjadi tempat beribadah yang nyaman dan aman bagi para jemaatnya. Namun, kenyataannya, banyak rintangan yang harus dihadapi. Dalam konteks ini, tindakan relokasi menjadi perbincangan hangat. Mengapa relokasi ini dipandang sebagai pembangkangan hukum? Kita harus menelusuri perjalanan panjang yang membawa kita ke titik saat ini.
Relokasi GKI Yasmin dimulai pada tahun 2008 ketika izin mendirikan bangunan (IMB) gereja tersebut dicabut secara sepihak oleh pemerintah daerah. Masyarakat menjadi terpecah; ada yang mendukung langkah tersebut dengan alasan hukum, sementara yang lain berargumen bahwa tindakan itu melanggar hak asasi manusia. Sementara Bima Arya, sebagai Wali Kota Bogor, mengklaim bahwa keputusan tersebut diambil demi menjaga ketertiban umum, banyak yang melihat ini sebagai pembangkangan terhadap peraturan yang telah ada. Ternyata, situasi ini bukan hanya sekadar kasus relokasi, tetapi juga menyentuh aspek hukum dan hak asasi manusia.
Apakah demokrasi kita diperuntukkan bagi semua? Ataukah ada kelompok tertentu yang lebih berhak daripada yang lain? Pertanyaan ini pantas mengemuka ketika menyaksikan bagaimana konflik di sekitar GKI Yasmin berkembang. Tindakan Bima Arya yang berangsur-angsur diperketatnya kontrol terhadap GKI Yasmin menunjukkan adanya ketidakpahaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme.
Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa hukum harus menjadi landasan bagi setiap keputusan yang diambil, termasuk dalam konteks relokasi tempat ibadah. Hukum tidak hanya seharusnya menghormati suara mayoritas, tetapi juga melindungi hak-minoritas. Dalam hal ini, mempertahankan eksistensi GKI Yasmin adalah wujud penghormatan terhadap hak asasi manusia yang seharusnya dijunjung tinggi di negara yang berasaskan Pancasila. Saat Bima Arya memberikan janji-janji yang tak berlandaskan hukum, hal itu menambah kerisauan banyak pihak.
Pada tahap ini, kita dihadapkan pada tantangan baru: bagaimana cara menyikapi situasi ini agar tidak menambah ketegangan. Ada dua sisi mata uang yang perlu dikaji, yaitu di satu sisi terdapat argumen kuat untuk terlaksananya tindakan hukum yang adil, sementara di sisi lain terdapat keinginan untuk meredakan konflik. Bagaimana cara mencari solusi yang memuaskan kedua belah pihak? Apakah mungkin bagi Bima Arya untuk berkompromi demi kedamaian komunitas, sambil tetap berpegang pada prinsip hukum?
Komunitas Kristen di Bogor telah berjuang dengan gigih untuk mempertahankan keberadaan GKI Yasmin selama bertahun-tahun. Dalam berbagai aksi dan demonstrasi, mereka menuntut pengakuan atas hak mereka untuk beribadah. Namun, tindakan Bima Arya dan pemerintah daerah yang terus menolak pengakuan tersebut justru memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dapat kita katakan bahwa tidak sedikit yang merasa diabaikan, dan kekecewaan ini akan membentuk opini publik yang berdampak jangka panjang.
Dalam konteks hukum, keberadaan GKI Yasmin seharusnya dipertimbangkan berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Di sini, jelas diatur bahwa setiap orang berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, keputusan untuk merelokasi gereja tidak hanya merugikan jemaat, tetapi juga mencederai prinsip-prinsip asasi yang seharusnya dijadikan pedoman dalam bertindak. Apakah tindakan Bima Arya ini mencerminkan kegagalan dalam menjalankan fungsi pemerintah sebagai pengayom rakyat?
Sebagai penutup, relokasi GKI Yasmin adalah contoh nyata dari pembangkangan terhadap hukum yang harus kita perhatikan. Ini bukan sekadar masalah Gusdurian atau keinginan untuk menghentikan perdebatan di level aktor-aktor politik. Pertanyaan lebih besar yang harus kita jawab adalah: Apa arti semua ini bagi tatanan ukhuwwah kita? Dan, bagaimana kita bisa melangkah ke depan agar kasus seperti ini tidak terulang?
Dalam upaya membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan, kita perlu mengevaluasi dan mempertimbangkan kembali kebijakan yang diambil oleh mereka yang menduduki posisi strategis. Kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan kita tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik sesaat. Mengapa kita tidak mengambil langkah mendorong dialog yang konstruktif, sekaligus menjunjung tinggi supremasi hukum yang sesungguhnya?”
