Revolusi Adalah Sebuah Solusi?

Revolusi Adalah Sebuah Solusi?
©Liputan6

Negara demokrasi adalah negara yang bebas, di mana rakyat dalam menyampaikan kritik ataupun pendapat tidak tersekat oleh peraturan-peraturan yang bisa menjerat rakyat di jeruji besi. Baik kritik itu bersifat sangat provokatif pun asal itu untuk perubahan dan menggerakkan massa demi tercapainya demokrasi yang sejati.

Bagi saya, itu semua sekarang tidak berlaku di Indonesia. Justru malah sebaliknya di Indonesia sistem dan regulasi hukum dibuat untuk memperkuat alat kekuasaan. Hukum lebih berlaku dan menyerang rakyat kecil. Di sisi lain ketika para Investor, Korporat dan Elitr Politik menjarah tanah milik rakyat dengan kekerasan saja itu dianggap sebagai prosedur pembangunan perusahaan.

Dengan adanya Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja, maka hal-hal buruk ke depannya akan membuat rakyat lebih sengsara. Ini membuktikan bahwa Reformasi sudah mati atau bisa disebut bahwa sebenarnya Reformasi itu tidak ada sama sekali.

Menurut saya, Reformasi hanyalah perpanjangan tangan dari Orde Baru (Orba), saya menyebutnya Orba Gaya Baru. Sidang DPR ketika membahas Omnibus Law saja sampai dikebut dan dimajukan menjadi 5 Oktober 2020 yang sebelumnya akan disahkan pada 8 Oktober 2020. Lucunya lagi, sidang itu dilaksanakan pada tengah malam dan tidak ada diskusi tindak lanjut maupun pertimbangan tentang pasal-pasal yang bersifat kontroversial. Dalam sidang tersebut pun juga tidak banyak dihadiri oleh para anggota politisi DPR, tiba-tiba saja UU Cipta kerja langsung disahkan tanpa adanya feedback dari anggota DPR yang lain.

Puan Maharani pun akhirnya dikecam banyak pihak. Secara moral dan etika, ia tidak mencerminkan budaya demokrasi, terlebih lagi ia adalah Ketua DPR yang memimpin sidang terbentuknya UU Cipta Kerja. Ketika dari Fraksi Partai Demokrat yang akan menyampaikan sanggahan dan bantahan ketika sidang, mereka pun juga dibungkam suaranya.

Belum selesai sanggahan itu disuarakan, tiba-tiba saja Puan mematikan Mic yang dipakai oleh salah satu perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat. Ini sangat membuktikan bahwa Puan dan anggota DPR lainnya yang ikut mengesahkan UU Cipta Kerja sudah menodai budaya demokrasi kita. Suara dan kritik dari anggota DPR lainnya saja dibungkam, apalagi kita yang sudah susah payah turun aksi di jalanan sampai teriak-teriak tetapi tidak sedikit pun aspirasi rakyat sampai ke telinga pemerintah.

Bukan menjadi sebuah kritik yang diharapkan tetapi malah menjadi bahan untuk dilaporkan dan dipidanakan karena sudah dianggap menghina salah satu pihak. Tersinggung lalu melaporkan adalah budaya bangsa kita yang terbaru. Bangsa kita belum bisa disebut dewasa jika kritik dan usul tidak diterima apalagi didengarkan.

Sejarah mencatat bahwa perkembangan politik di Indonesia sangat monoton, tidak adanya proses demokrasi yang sejalan dengan apa yang diharapkan. Terlalu banyak kejanggalan dan tidak transparan terhadap publik. Belum lagi pemerintah yang tidak konsisten ketika menghadapi berbagai masalah yang muncul. Sebut saja polemik tentang UU Omnibus Law, dalam perspektif masyarakat awam pastinya ini menimbulkan berbagai pertanyaan. Menurut apa yang saya lihat bahwa DPR hanya menjalankan program kerja sesuai keinginan mereka sendiri.

Di saat musim pandemi ini justru mereka tidak melihat kondisi lapangan yang terjadi pada elemen masyarakat. Bukannya membahas tentang undang-undang kesehatan malah membuat aturan tentang cipta kerja dan mementingkan bisnis personal. Anggaran Negara justru selama ini sia-sia dipakai hanya untuk mengurusi protokol kesehatan dan hasilnya malah tidak karuan, angka pasien positif covid justru tambah meningkat.

Di sisi lain masyarakat sudah tahu bahwa peningkatan angka positif covid hanya manipulasi data dan statistik yang dibuat oleh rumah sakit agar mereka mendapat anggaran dana dari pemerintah. Jika keadaan itu terus berlanjut, maka Negara ini tidak akan bisa bebas dan selalu terjerat oleh peraturan-peraturan baru yang justru merugikan diri mereka sendiri.

Baca juga:

Masalah akan selalu timbul dan muncul jika di dalam sebuah Negara terdapat berbagai banyak peraturan yang bersifat protektif. Itulah yang terjadi di Indonesia saat ini. Rakyat jadi makin kesusahan mencari kerja dan terbatas geraknya karena regulasi-regulasi yang sangat protektif. Dengan adanya problem baru seperti UU Cipta Kerja tersebut menimbulkan reaksi yang sangat luas di kalangan masyarakat. Banyak bertebaran isu dan propaganda.

Jokowi mengatakan bahwa munculnya aksi demonstrasi menolak Omnibus Law disebabkan oleh menyebarnya isu hoaks UU Cipta Kerja yang tersebar di media sosial. Padahal Draft Undang-Undang yang asli saja tidak jelas mana yang benar dan mana yang hoaks. Aparat kepolisian tiba-tiba mencari pelaku yang diduga menyebarkan hoaks UU Cipta Kerja yang tersebar di media sosial.

Dalam sebuah acara talkshow di sebuah acara stasiun televisi saat perwakilan dari kepolisian ketika ditanya, “Atas dasar apa kepolisian akan menangkap pelaku yang diduga menyebarkan hoaks tentang isi UU Cipta Kerja?” Kemudian dari kepolisian hanya bisa menjawab, “Bahwa itu berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan.” Fakta yang mana juga tidak jelas, isi asli draft undang-undangnya juga kepolisian tidak mengetahuinya.

Kalau benar DPR mengatakan bahwa UU Cipta Kerja masih ada perbaikan pasca pengesahan Undang-Undang Omnibus Law, lalu saat sidang pengesahan beberapa hari yang lalu itu DPR mengesahkan Undang-Undang yang mana? Bagaimana bisa Undang-Undang yang sudah disahkan masih ada perbaikan dan bagaimana juga prosedur peninjauan kembali saat sidang sudah selesai?

Saya berpikir, institusi sebesar DPR bisa sekacau itu ketika merumuskan sebuah undang-undang. Akan menjadi sebuah hal yang konyol jika DPR tidak paham tentang tata cara sidang dan membuat/merumuskan undang-undang. Jokowi mengatakan bahwa jika ada yang masih keberatan silakan uji materi di MK (Mahkamah Konstitusi). Lucunya lagi ketika muncul berita bahwa Jokowi meminta dukungan MK untuk menyetujui adanya UU Omnibus Law. Jadi apa gunanya uji materi di MK kalau Jokowi meminta dukungan dari MK?

Hanya karena dari Partai Demokrat dan PKS saja yang menolak Undang-Undang Omnibus Law lalu dikaitkan dengan adanya isu bahwa aksi demontrasi menolak UU Cipta kerja ditunggangi oleh kelompok tertentu untuk melengserkan Jokowi dari jabatan presiden. Saya rasa kita sedang dibenturkan oleh berbagai isu, bukan lagi perkara urusan kemanusiaan tetapi lagi-lagi malah berujung permainan politik.

Jika memang hoaks, kenapa organisasi Islam terbesar di Indonesia seperti NU (Nahdlatul Ulama) misalnya, ketika K.H Said Aqil Siradj (Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) menolak adanya UU Cipta Kerja yang menganggap adanya undang-undang tersebut hanya menguntungkan para investor dan kapitalis. Ketum PBNU sekelas Kiai Said mana mungkin termakan isu hoaks. Lagi pula saya juga penasaran kira-kira Kiai Said membaca undang-undang yang mana? Apakah undang-undang yang tersebar di media sosial atau undang-undang yang dimiliki pemerintah?

Apakah masih bisa disebut bahwa aksi demonstrasi muncul karena termakan isu hoaks?

Kita memang harus pandai membaca situasi dan menyerap informasi yang bertebaran di mana-mana. Bukan tidak mungkin jika kebenaran sedang disembunyikan atau justru kepalsuan sedang menyamar menjadi sebuah kebenaran yang dipercayai banyak orang.

Dari polemik ini membuktikan bahwa Negara kita belum cukup dewasa dalam menjalankan tugas bernegara. Pemerintah terlalu terburu-buru dan tidak pernah membaca situasi dan kondisi yang terjadi di lingkup masyarakat. Alhasil timbul-lah banyak permasalahan yang mengakibatkan pemerintah dan rakyat saling berbenturan hingga saling lempar tuduh.

Baca juga:

Untuk saat ini, proses keabsahan UU Cipta Kerja sedang dianalisis oleh pakar dan lembaga hukum di seluruh instansi akademis di berbagai daerah. Yang pasti kepentingan politik itu pasti ada dan politik praktis memang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan dan dijadikan alat untuk mencari uang sebanyak-banyaknya.

Di Indonesia, peraturan-peraturan dibuat untuk mereka sendiri. Artinya, Elite Politik tidak mungkin membuat regulasi untuk membunuh mereka sendiri. Tidak mungkin juga peraturan-peraturan tersebut menjadi slogan “senjata makan tuan”.

Selama Negara ini tidak bisa berpikir secara esensial, maka yang terjadi adalah muncul pemahaman-pemahaman yang salah kaprah akibat kurangnya berpikir secara luas dan mengasingkan rasionalitas. Itulah pentingnya gerakan membaca. Celakanya, rakyat Indonesia terlalu malas untuk membaca. Mereka lebih menerima hal-hal yang bersifat instan, padahal data dan fakta sudah ada di depan mata; hanya kita tinggal mau mencari tahu atau tidak.

Revolusi dalam sebuah Negara bisa menjadi solusi terakhir jika sistem pemerintahan sudah kacau dan tidak terkontrol. Akan terjadi pertumpahan darah, seperti kata Soekarno bahwa hal terberat adalah melawan bangsa sendiri daripada mengusir penjajah. Rakyat wajib merdeka dan merebut kembali haknya.

Ini bukan sebuah agitasi tetapi ini adalah sebuah gerakan kesadaran bahwa pembodohan dan penindasan harus dimusnahkan. Jika tidak ingin terjadi seperti tragedi 1998, maka pemerintah harus evaluasi diri dan mengubah paradigma bernegara agar hal-hal yang tidak diinginkan gagal terjadi.

Farouq Syahrul Huda