Ribuan Izin Usaha Pertambangan Dicabut, Begini Alasan Pemerintah

Ribuan Izin Usaha Pertambangan Dicabut, Begini Alasan Pemerintah
©Tempo

Nalar Politik – Pemerintah telah mencabut ribuan izin usaha di sektor pertambangan. Unit usaha yang melibatkan penggunaan lahan negara lainnya, seperti kehutanan dan perkebunan, turut tertimpa.

Dijelaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui video di kanal Sekretariat Presiden, pencabutan izin usaha di berbagai sektor itu karena perusahaan bersangkutan tidak sesuai dengan peruntukan awal.

“Izin-izin pertambangan, kehutanan, dan penggunaan lahan negara harus dievaluasi secara menyeluruh. Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan kita cabut,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (6/1).

Misalnya, sebanyak 2.078 izin perusahaan penambangan minerba dicabut karena tidak pernah menyampaikan rencana kerja. Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan pemerintah tidak dikerjakan. Hal ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk izin usaha di sektor kehutanan, alasan pencabutannya adalah karena tidak aktif. Pihaknya tidak membuat rencana kerja dan ditelantarkan.

“Hari ini kita cabut sebanyak 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare.”

Untuk hak guna usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34.448 hektare hari ini juga dicabut. 25.128 hektare adalah milik 12 badan hukum, sisanya 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yanh telantar milik 24 badan hukum.

Presiden Jokowi menjelaskan, pembenahan dan penerbitan izin usaha ini merupakan upaya integral dari perbaikan tata kelola izin pertambangan, kehutanan, dan perizinan lainnya.

Baca juga:

“Pemerintah terus melakukan pembenahan-pembenahan dengan memberikan kemudahan-kemudahan izin usaha yang transparan dan akuntabel, tapi izin-izin yang disalahgunakan pasti akan kami cabut.”

Presiden menegaskan, pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola sumber daya alam agar ada pemerataan, transparan, dan adil untuk mengoreksi ketimpangan, ketidakadilan, dan kerusakan alam.