RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Perspektif Kesejahteraan dan Kebebasan

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Perspektif Kesejahteraan dan Kebebasan
©Indeks

Saat ini, Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) sedang menarik perhatian masyarakat Indonesia; mengundang pro dan kontra. Hal ini menjadi perbincangan utama dalam Diskusi Publik Online bertajuk Pro dan Kontra RUU KIA.

Kegiatan yang digelar pada Selasa, 26 Juli 2022 itu dilaksanakan atas kerja sama FNF Indonesia dan Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Lembaga INDEKS) serta didukung Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham RI).

Bagi pihak PRO, RUU inisiatif DPR RI ini mengatur beberapa pasal yang akan menjadi kabar gembira bagi perempuan pekerja di sektor formal. Seperti masa cuti melahirkan menjadi 6 bulan bagi para ibu pekerja dan 40 hari bagi karyawan laki-laki yang istrinya melahirkan. Banyak juga poin-poin lain yang dianggap menguntungkan bagi para ibu pekerja.

Adapun bagi pihak kontra, RUU KIA, jika disahkan, dikhawatirkan sejumlah pihak akan menjadi kabar buruk bagi iklim bisnis di Indonesia karena dapat mengurangi produktivitas tenaga kerja.

Saat ini saja, belum ada UU KIA, tenaga kerja kita dinilai kurang bersaing dari sisi produktivitas jika dibanding negara-negara tetangga. Singkatnya, RUU ini akan membebani para pengusaha dan investor yang berperan membuka lapangan kerja.

RUU KIA dalam Lingkup Hak Asasi Manusia

Betni Humaris Purba (Direktur Instrumen HAM Kemenkumham RI) selaku narasumber diskusi ini menyampaikan bahwa pada pasal 28i ayat 4 UUD 1945 dan UU 39 negara menjamin perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM). Perempuan dan anak masuk dalam kategori kelompok rentan, maka diperlukan perhatian khusus.

Latar belakang dari RUU inisiatif DPR ini yaitu salah satunya terkait dengan angka kematian ibu dan dan anak, yaitu 300/1000 angka kelahiran di tahun 2021. Adapun, menurut Betni, target pemerintah penurunan angka kematian ibu dan anak adalah 183/1000 angka kelahiran. Selain itu, standar penurunan angka stunting sebanyak 14% oleh pemerintah masih jauh dari tecapai karena kenyataannya hanya terjadi penurunan sekitar 0,7% setiap tahunnya.

Menurut Betni, ada 28 hak yang diatur dalam Permenkumham no 24 tahun 2017 tentang pedoman muatan HAM dan 8 diantaranya ada dalam RUU KIA.

Baca juga:

“Beberapa di antaranya tentang perlindungan hak anak, perlindungan keluarga, persamaan antara laki-laki dan perempuan, penyandang disabilitas, pangan yang layak, standar kesehatan yang tinggi, jaminan sosial serta kondisi kerja yang layak,” beber Betni.

Betni menilai, berdasarkan pasal-pasal dalam RUU KIA, jangka cuti yang panjang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan finansial seseorang karena dianggap terlalu lama tidak bekerja. Beberapa klausal dalam RUU ini diharapkan untuk dikembangkan dan dijabarkan dengan lebih jelas sehingga implementasinya dapat berjalan sesuai dengan harapan.

“Kami rasa sebagai bentuk tindak lanjut, ke depannya perlu ada rencana aksi nasional, agar lebih implementatif,” saran Betni.

Terkait fasilitas penunjang kesejahteraan ibu dan anak, Pemerintah, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, sudah mengimplementasikan pemenuhan sarana umum bagi ibu dan anak di ruang publik yang terkait Kemenkumham seperti penyediaan ruang laktasi di LAPAS.

Sebagai penutup, Betni menyarankan penjabaran teknis terkait klausal yang mengatur evaluasi RUU KIA.

“Evaluasinya nanti juga diharapkan melibatkan Kementrian Kesehatan juga Komnas Perempuan dalam pelaksanaannya,” imbuh Betni.

RUU KIA Perlu Dilihat secara Holistik

Mewakili pihak yang memprakarsai RUU inisiatif DPR ini, Luluk Nur Hamidah (komisi IV, DPR RI) membuka pemaparannya dengan menegaskan bahwa RUU KIA ini telah disahkan sebagai RUU inisiatif DPR dan masih dalam proses panjang sebelum benar-benar disahkan menjadi Undang-Undang.

“DPR saat ini masih menunggu SurPres dan daftar isian masalah yang akan disusun oleh pemerintah,” ungkap Luluk.

Halaman selanjutnya >>>
    Mathelda Titihalawa