Saiful Mujani Benci HTI, tapi Tak Setuju Negara Larang Ide dan Organisasinya

Saiful Mujani Benci HTI, tapi Tak Setuju Negara Larang Ide dan Organisasinya
Foto: CNN Indonesia

Nalar PolitikSaiful Mujani, dalam satu keterangan tertulisnya, menyatakan ketidaksukaannya pada ide-ide dan organisasi politik berlabel Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meski begitu, melarang ide dan organisasinya untuk tetap tumbuh di Indonesia bukanlah respons yang tepat, apalagi sampai diputuskan oleh negara.

“Saya tidak setuju dan tak suka dengan ide-ide dan organisasi politik HTI. Tapi saya tak setuju negara melarang ide dan organisasinya. Yang tak setuju dengan HTI, bantah saja. Yakinkan publik bahwa gagasan dan cita-cita HTI tidak benar untuk kita yang plural dan modern,” imbau Saiful Mujani.

Saiful Mujani yakin, tanpa dilarang atau dibubarkan sekalipun, ide, gagasan, atau cita-cita HTI sendiri tidak akan pernah laku di Indonesia. Sehingga melarang, baginya, adalah cara yang tidak patut jika tujuannya hanya untuk memberangus keberadaan kelompok anti-NKRI ini.

“Kita berdebat saja dengan mereka. Diskusi publik diperbanyak tentang alangkah tidak realistisnya ideologi HTI. Itu yang harus dilakukan di kampus-kampus,” anjurnya.

Kalau kita punya hak meyakinkan publik bahwa ideologi HTI itu tidak tepat untuk kondisi Indonesia, maka seharusnya mereka (aktivis HTI) juga punya hak yang sama untuk memengaruhi publik dengan ideologinya.

Bahkan, lanjut pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) ini, bukan hanya sebagai organisasi masyarakat, HTI jadi partai sekalipun itu boleh.

“Kita bersaing saja meyakinkan publik. Demokrasi harus memberi kesempatan pada warga atau kelompok warga untuk berpengaruh di masyarakat dan di negara. Sebagai anti-HTI, saya harus terima kalah kalau HTI menang pengaruh di masyarakat.”

Hal yang sama juga diharapkan Saiful Mujani harus berlaku dalam diri HTI. Bahwa ketika HTI diberi kesempatan untuk meyakinkan publik akan gagasan dan cita-citanya, maka HTI juga harus legawa memberi kesempatan yang sama pada mereka yang anti-HTI.

“Fair gak itu? Mau gak HTI begitu? Kalau gak mau, HTI gak punya jalan untuk berpengaruh di negeri ini kecuali lewat revolusi dan kekerasan.”

Memang, sebagaimana Saiful tegaskan, konstitusi yang benar itu adalah yang inklusif. Bagaimanapun bobroknya ajaran atau paham individu/kelompok yang bernaung di dalamnya, konstitusi tetap harus mampu mengakomodasi, melindunginya sebagai bagian dari pikiran warga negara.

“Khilafah memang bertentangan dengan UUD. Tapi kita harus persuasi mereka bahwa UUD kita yang terbaik untuk Indonesia sekarang. Bukan memberangus mereka dengan kekuatan negara. Negara kita bisa terseret ke fasisme kalau begitu.”

Ya, dalam demokrasi, tidak ada lembaga negara yang boleh mengadili ide dan ideologi tertentu kecuali pilihan dan hati nurani para warga negara sendiri. Hukumannya, urai Saiful kembali, sebatas setuju atau tidak setuju saja.

“Lebih dari itu, misalnya mengancam, maka pengancam itu kriminal. Hukum kemudian yang bicara,” pungkasnya.

HTI, Ormas Terlarang

Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak seluruh gugatan hukum HTI atas keputusan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) oleh pemerintah. Karenanya, HTI tetap dibubarkan sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan menempatkan HTI sebagai Organisasi Terlarang.

“Memutuskan gugatan penggugat, ditolak seluruhnya. Keputusan yang diambil pemerintah sudah tepat,” ungkap Ketua Majelis Hakim, Tri Cahya Indra Permana, di ruang sidang PTUN, Senin (07/05).

Alasan majelis hakim, yakni tidak ada cacat yuridis dalam pembuatan Perppu Ormas yang digunakan untuk membubarkan HTI. Di dalam Perppu Ormas, pemerintah menghapus pasal bahwa pembubaran ormas harus melalui pengadilan.

“Maksud pemerintah itu untuk menyederhanakan sanksi pada ormas. Agar sanksinya efektif, bagi ormas yang bertentangan dengan Pancasila, karena itu adalah perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas masyarakat Indonesia,” ungkap salah satu anggota majelis hakim, Ronny Erry Saputro.

HTI sendiri sudah dinyatakan terbukti hendak mengubah negara Pancasila menjadi khilafah. Salah satunya yang jadi rujukan hakim adalah ikrar ribuan mahasiswa Institut Pertanian Bogor, Maret 2016, di mana mereka dengan sepenuh jiwa meyakini bahwa paham sekuler hanyalah sumber penderitaan rakyat.

Maka wajar bagi pemerintah untuk tidak mengajak HTI berdiskusi sebelum pembubaran. Menurut majelis hakim, tindakan penyebaran yang bertentangan dengan Pancasila adalah kondisi yang luar biasa, sehingga tidak perlu didiskusikan lagi.

“HTI sudah salah sejak lahir. Mereka adalah partai politik internasional, tetapi berbaju salah, didaftarkan sebagai organisasi kemasyarakatan. Sehingga ketika status badan hukumnya sudah dicabut, tidak bisa lagi dikembalikan status keormasannya,” pungkas Ronny.

___________________

Artikel Terkait: