Saiful Mujani: Tutup Celah untuk Lahirnya Diktator

Saiful Mujani Tutup Celah untuk Lahirnya Diktator
Saiful Mujani

Negeri ini harus menutup rapat-rapat pintu bagi lahirnya diktator.

Nalar PolitikIlmuwan politik Saiful Mujani menegaskan bahwa salah satu dasar reformasi di Indonesia adalah membatasi masa kekuasaan, terutama untuk Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini pun sudah secara jelas dinyatakan dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. ~ Pasal 7 UUD 1945

Ketentuan tersebut kian diperkuat dengan Pasal 168 huruf (n) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Disebutkan dalam pasal itu, persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah belum pernah menjabat Presiden atau Wakil Presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Tetapi, sekarang, terkesan ada upaya untuk membolehkan masa jabatan itu lebih dari 2 kali. Tampak bagaimana Wapres Jusuf Kalla mendadak namanya kembali ramai diperbincangkan dalam peta politik Pilpres 2019.

“Salah satu argumennya bahwa yang tidak boleh lebih dari 2 kali adalah pasangan yang sama. Kalau pasangannya beda-beda, boleh. Argumen ini membuat celah bagi seorang presiden mengganti calon wakilnya setiap pemilu, sehingga ia bisa berkuasa seumur hidup. Itu yang terjadi pada Soeharto sebelum dipaksa turun,” ujar Saiful dalam keterangan tertulisnya.

Karena argumen itu, kita bisa lihat bagaimana Wapres-nya Soeharto selalu berganti, dan dia lanjut terus jadi Presiden hingga krisis di tahun 1997-1998. Padahal, tegas Saiful kembali, salah satu amanat dasar reformasi itu adalah membatasi masa kekuasaan Presiden.

“Agar Presiden yang sedang berkuasa itu tidak diberi kesempatan mengonsolidasikan kekuasaannya untuk menjadi tiran atau diktator, atau penguasa seumur hidup kayak raja dalam monarki absolut, atau autokrat lainnya.”

Lihat juga: Fadli Zon Idolakan Putin, Saiful Mujani: Wakil Rakyat Jangan Naif

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut angkat bicara terkait polemik ini. Pernyataannya sama sekali tidak tegas akan boleh atau tidaknya Jusuf Kalla kembali maju sebagai Calon Wakil Presiden mendampingi Jokowi untuk Pilpres 2019.

“Belum tentu Jusuf Kalla tidak bisa maju kembali menjadi Calon Wakil Presiden. Sebab, pasal yang ada masih multitafsir,” kata Tjahjo.

Hal tersebutlah yang dikhawatirkan Saiful Mujani. Apalagi hari ini Mahkamah Konsitusi sudah mencoba me-riview permohonan agar Wakil Presiden bisa dipilih lebih dari 2 kali.

“Bila MK meloloskan, jalan bagi lahirnya diktator berikutnya, seperti Soeharto, menjadi terbuka. Sebagai rakyat, saya berharap MK tak mengabulkan permohonan itu. Negeri ini harus menutup rapat-rapat pintu bagi lahirnya diktator,” harapnya.

___________________

Artikel Terkait:
Redaksi NP
Reporter Nalar Politik