Saran Oposisi Didengar Jokowi

Saran Oposisi Didengar Jokowi
©Redaksi Indonesia

Berkat saran oposisi, Jokowi makin kuat dan punya pengaruh politik besar.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menuturkan tidak ada pilihan lain bagi Indonesia untuk mengendalikan pandemi Covid-19 selain dengan melakukan lockdown.

Fadli Zon mengkritisi rantai komando penanggulangan pandemi sangat lemah, makanya perlu lockdown. Ekonom senior Rizal Ramli mengusulkan presiden untuk mengalihkan anggran proyek infrastruktur yang nilainya mencapai Rp430 triliun masuk ke dalam pembiayaan penanganan pandemi Covid-19.

Langkah itu mendesak karena wabah Covid-19 yang kian meluas di tanah air, dan itu dengan target lockdown. Semua oposisi menyuarakan sama: lockdown.

Kalau mengacu kepada UU Karantina, kebijakan lockdown itu akan menempatkan negara jadi full undertaker. Di samping harus menanggung semua biaya hidup orang tanpa melihat status sosial, juga memastikan terselenggaranya pengobatan dan kesehatan.

Kalau saran Rizal Ramli diikuti untuk ongkos lockdown, uang habis hanya untuk ngongkosi orang makan tanpa kerja. Korona hilang, kita kehilangan tringger untuk recovery ekonomi, bahkan bisa langsung terjun bebas. Bencana kelaparan menanti seperti Venezuela. Itulah yang mungkin diinginkan oposisi. Ekonomi nyungsep, Jokowi juga nyungsep.

Jokowi tidak paranoid dengan usulan lockdown itu. Beliau terima sebagai masukan dari anak bangsa.

Tapi apakah mereka sadar bahwa kalau lockdown dilakukan, maka itu artinya presiden tidak hanya melaksanakan UU Karantina, tetapi juga menjamin tertib hukum atas UU Karantina itu? Dengan menggunakan UU Darurat Sipil, itu artinya sama saja mengembalikan sistem otoritarian kepada Jokowi.

Bagaimana dengan sistem otonomi daerah? Apakah sistem Otda dan UU Bencana Alam gagal melaksanakan misi menghadapi pandemi? Ini yang tidak disadari oleh oposisi.

Baca juga:

Lantas dengan memperhatikan masukan dari semua pihak, maka Jokowi membuat keputusan, PSBB. Sudah sama dengan lockdown karena pelanggaran social distancing jadi ranah pidana. Bukan lagi sekadar imbauan. Saran Indef dan lainnya diterima.

Saran Rizal Ramli RP430 triliun untuk menghadapi Covid-19 disetujui. Dana tidak dari mengalihkan dana infrastruktur, tapi menaikkan APBN lewat Perppu. Defisit melebar 5 persen tidak masalah. Karena uang tidak habis dimakan.

Tapi sebagian untuk produksi, terutama sebagai JPS bagi masyarakat lapisan bawah. Sebagai stimulus ekonomi bagi UKM dan dunia usaha yang terkena dampak dari adanya pandemi Covid-19. Realokasi APBD tetap dilakukan untuk fokus penanggulangan wabah.

Saran Fadli Zon diterima, dengan menerapkan UU Darurat Sipil agar rantai komando jelas dan keras, terutama kepada Pemda yang ngeyel.

Terima kasih, oposisi. Berkat saran oposisi, Jokowi makin kuat dan punya pengaruh politik besar untuk keluarkan stimulus Rp405 triliun dan sekaligus membungkam Pemda yang berpolitik lewat Covid-19. Anda baik sekali, dan itulah gunanya oposisi.

*Salma Brecht

Warganet
Latest posts by Warganet (see all)