Sedikit Meninjau Kembali Paradigma Hubungan antara Agama dan Negara

Sedikit Meninjau Kembali Paradigma Hubungan antara Agama dan Negara
©Nu Online Jabar

Sedikit Meninjau Kembali Paradigma Hubungan antara Agama dan Negara

Mungkin sahabat-sahabat sekalian sering kali mendengar tentang istilah “Negara Islam” yang kadangkala banyak diperbincangan. Gagasan tersebut terbentuk dari salah satu paradigma yang berkembang. Kemudian diolah menjadi suatu konsepsi khusus dari paradigma tadi.

Pada dunia Islam, perbincangan mengenai hubungan antara agama dan negara merupakan sebuah wacana klasik yang selama berabad-abad telah menjadi subjek diskusi yang tidak pernah terjawab secara tuntas persoalannya.

Pada dasarnya, Islam merupakan satu sistem kepercayaan yang di mana agama mempunyai hubungan erat dengan politik. Dalam kenyataannya, spiritual dan temporal menjadi satu dalam sifat komunitas Islam. Dalam bidang politik, Islam memberikan kerangka makna dan cara pandang bagi individu maupun bagi masyarakat.

Dalam sejarah perkembangan peradaban umat manusia, termasuk juga perkembangan Islam, agama dan negara merupakan dua institusi yang sama-sama memiliki kekuatan dan pengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri.

Berkaca pada persoalan tersebut, tidak jarang seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi agama. Begitu pun demi negara, seseorang tak keberatan jika harus mengorbankan jiwa dan raganya.

Dari dua contoh pengorbanan di atas, dapat dikenal konsep “syahid” dalam ajaran Islam contohnya, dan konsep “pahlawan” yang identik dengan kenegaraan. Sehingga menjadi cerminan betapa agama dan negara memiliki pengaruh yang sedemikian besarnya terhadap kehidupan umat manusa.

Kuntowijoyo melukiskan bahwa agama yang memiliki fungsi sebagai pemberi legitimasi kepada negara. Ia menambahkan bahwa agama menunjang politik dengan memberikan legitimasi kepada negara, partai dan perorangan.

Baca juga:

Berbagai pandangan mengenai hubungan agama dan negara telah beredar luas di kalangan masyarakat Muslim. Meskipun dalam persoalan bentuk negara atau sistem pemerintahan, Islam tidak memberikan satu wujud absolut yang harus diikuti. Perihal itu kembali ke kebebasan umat Islam untuk memilih mana yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

Sejarawan Islam Indonesia, Azyumardi Azra dalam bukunya Reposisi Hubungan Agama dan Negara mengklasifikasikan secara teoritis hubungan antara agama dan negara modern saat ini ke dalam tiga paradigma, yakni integralistik, simbiotik, dan sekularistik.

  1. Paradigma Integralistik

Paradigma integralistik mengajukan konsep bahwa agama dan negara tidak dapat dipisahkan, wilayah agama juga meliputi wilayah politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus.

Penyelenggaraan pemerintahan negara didasarkan atas “kedaulatan Ilahi” (divine sovereignty), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada pada “tangan” Tuhan. Ajaran normatif bahwa Islam tidak mengenal dikotomi antara agama dari negara didukung pula oleh pengalaman umat Islam Madinah dibawah kepemimpinan Rasulullah Saw.

  1. Paradigma Simbiotik

Paradigma simbiotik memandang bahwa hubungan agama dan negara bersifat timbal balik. Dalam hal ini, agama memerlukan negara, karena dengan adanya negara, agama dapat berkembang.

Begitu pun sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika moral-spiritual. Paradigma simbiotik lebih menekankan hal-hal yang berbau substansi ketimbang legal-formal, seperti contoh pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting.

  1. Paradigma Sekularistik

Paradigma sekularistik mengajukan disparitas (pemisahan) antara agama atas negara begitupun sebaliknya. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara pada Islam atau paling tidak menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.

Baca juga:

Pandangan paradigma ini, bahwa agama hanya mengatur hubungan dengan Tuhan, sedangkan untuk urusan lainnya diluar itu seperti bermasyarakat dan bernegara itu diserahkan kepada umat manusia untuk memutuskan. Kedua sisi tersebut tidak dapat saling mengintervensi karena mempunyai urusan masing-masing.

Menurut pendapat sebagian para pemikir politik Islam, dalam Islam itu sendiri, tidak terdapat konsepsi khusus tentang bentuk negara/pemerintahan, karena kekayaan dan keanekaragaman dari tradisi pemikiran politik Islam itu sendiri. Sehingga berbicara mengenai konsepsi tentang negara Islam tidak akan gampang diakuisisi atas suatu bentuk tertentu.

Referensi
  • Azra, Azyumardi. (2002). Reposisi Hubungan Agama dan Negara. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
  • DZ, Abdul Mun’im. (2000). Islam di Tengah Arus Transisi. Jakarta: Kompas.
  • Effendy, Bachtiar. (1998). Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Paramadina.
  • Kamaruzzaman. (2001). Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis. Magelang: Yayasan Indonesia Tera.
  • Kuntowijoyo. (1997). Identitas Politik Umat Islam. Bandung: Mizan.
  • Sofyan, Achmad A. (2003). Gagasan Cak Nur tentang Negara & Islam. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
  • Syadzali, Munawir. (1993). Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Jakarta: Universitas Indonesia Press.