Sejarah, SARA, Caci Maki

Sejarah, SARA, Caci Maki
Ilustrasi: elemendaynews

Dalam sayembara-sayembara kepenulisan, poin ‘tidak boleh menyinggung SARA’ seakan sudah menjadi syarat mutlak yang mesti dicantumkan panitia, tanpa dirinci lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan itu.

Beberapa tahun silam, cerpenis Seno Gumira Ajidarma pernah berujar, “Ketika pers dibungkam, sastra harus bicara.”

Saya kira hal ini tentunya berlaku pula ketika kita berhadapan dengan sejarah yang manipulatif; sejarah yang puluhan tahun diselewengkan oleh kekuasaan otoriter. Sehingga, ia—sejarah milik pemenang itu—mesti ditulis ulang demi menghindarkan kita dari wabah amnesia. Dan di sinilah sastra seyogianya hadir sebagai sebentuk ikhtiar dalam melawan lupa sekaligus menolak bungkam.

Dengan begitu, ia (baca: sastra) tak ubahnya tokoh Aureliano Buendia dalam novel One Hundred Years of Solitude karya Gabriel Garcia Marquez yang mencoba menempelkan nama-nama pada setiap benda demi menyelamatkan kenangan warganya saat wabah menakutkan yang diawali gejala insomnia itu melanda Macondo.

Namun demikian, sastra bukan amanat agung. Ia barangkali hanyalah suara lamat-lamat yang berupaya melawan kerapuhan ingatan manusia di tengah “realitas yang semakin kehilangan arti” lantaran sebuah pembantaian keji atas 3000 jiwa di lapangan stasiun Macondo, misalnya. Bukan saja tak pernah diakui, tetapi terus-menerus dibantah, baik oleh pihak yang berkuasa maupun masyarakat yang terintimidasi.

“Tak ada satu pun orang yang mati di sini. Sejak zaman pamanmu, kolonel itu, tak ada yang terjadi di Macondo,” demikian kata seorang wanita yang ditemui Jose Arcadio Segundo setelah ia lolos dari kereta api pengangkut mayat para korban penembakan brutal oleh tentara pemerintah itu.

Seperti dikisahkan Marquez, mayat-mayat tersebut (bukan hanya para pekerja perusahaan pisang Amerika yang melakukan pemogokan dan demonstrasi, tapi juga kaum wanita dan anak-anak) ditimbun dalam gerbong-gerbong kereta seperti menimbun pisang bertandan-tandan, kemudian dilempar ke laut seperti pisang busuk.

Toh seluruh penduduk Macondo akhirnya memilih jadi penderita amnesia setelah “versi resmi” diulang ribuan kali dan disebarluaskan ke seluruh negeri oleh alat-alat komunikasi yang dikuasai pemerintah. Semua orang lebih memilih menerima fakta yang ditegaskan oleh pihak militer: “Kau tentulah sedang bermimpi. […] Tak ada yang terjadi di Macondo, tak ada yang pernah terjadi, dan tak akan ada yang terjadi. Ini kota yang tenteram.”

Ya, hanya Jose Arcadio Segundo, cucu pendiri Macondo itulah satu-satunya saksi hidup yang menolak “lupa ingatan” dengan risiko ia harus disembunyikan di dalam kamar.

Inilah, ujar Marquez dalam Pidato Nobel-nya 8 Desember 1982, ukuran sesungguhnya dari kesunyian Amerika Latin, yang selama berabad-abad diperas habis-habisan dan tak henti-hentinya dibakukan oleh Eropa, lalu Amerika Serikat. Sehingga sejarah itu—yang telah terkoyak-moyak oleh penaklukan dan kekalahan—layaknya wabah amnesia yang mesti terus-menerus dilawan.

Maka, dengan memanfaatkan Magical Realism yang disebut-sebut sebagai gaya paling cocok bagi penceritaan ranah pascakolonial, ia pun mencoba melawan dengan jalan meretas sebuah sejarah alternatif bagi benuanya yang tertindas. Yang mana ia dalam hal ini tampak bagi kita bagaikan sosok Pilar Ternera pada novel itu yang menyusun seluk-beluk membaca masa lalu lewat kartu-kartu, setelah lebih dulu membaca masa depan.

Kendati dengan cara begitu, orang-orang Macondo yang terserang amnesia harus hidup dalam suatu dunia yang dibangun di atas alternatif-alternatif tak pasti yang tertera dalam kartu:

“Di mana seorang ayah dengan susah payah hanya diingat sebagai lelaki hitam yang tiba pada permulaan April, dan seorang ibu hanya diingat sebagai wanita hitam yang memakai cincin emas di tangan kirinya, dan tanggal kelahirannya telah direduksi sampai hari Selasa yang lalu, di mana seekor burung lark bernyanyi di atas pohon salam.”

Betapa mengiriskan. Tetapi itulah—seperti kata penyair Karibia, Derek Walcot—sastra pascakolonial yang mesti ditulis kembali demi kepercayaan diri bangsa bekas budak.

Lantas, bagaimana dengan kita yang notabene juga bekas bangsa terjajah?

***

Bangsa Indonesia ternyata tak hanya bangsa yang paling pemaaf di atas muka bumi, namun juga bangsa yang paling mudah dijangkiti oleh penyakit amnesia.

Bukan saja karena kita tampaknya tak memiliki secuil dendam pun pada Belanda yang selama 3,5 abad menghisap kita habis-habisan, Jepang yang telah menjadikan kita budak romusha dan jugun ianfu, atau dengan enteng mengusulkan gelar pahlawan nasional untuk seorang mantan diktator yang bertanggung jawab atas pembantaian 3 juta rakyat; tetapi sering kali kita juga tanpa rasa malu mengembangkan mentalitas inlander yang kelewatan.

Segala hal yang “berbau bule”, contohnya, dianggap sebagai sesuatu yang “keren”. Namun, pada saat yang sama juga kerap menilai sejarah pra-kolonial dan kebudayaan “asli” kita sebagai sejarah agung dan budaya adiluhung yang tak bercacat-cela.

Seolah-olah kita lupa kalau Ken Arok pendiri Kerajaan Singosari bergelar Sri Ranggah Rajasa yang menurunkan silsilah raja-raja Jawa, misalnya, tak lain seorang begal dan perampas istri orang yang naik tahta lewat pembunuhan dan fitnah keji. Selain orang Sunda, kita juga begitu memuliakan sosok Gajah Mada sebagai pemersatu Nusantara dan sulit mau menerima Sumpah Palapa sebagai sebuah ambisi politik dan hasrat ekspansi-kolonisasi Majapahit.

Karena itu, tak heran jika kemudian teramat sedikit karya sastra Indonesia kontemporer yang mampu menulis ulang sejarah secara kritis. Sebaliknya, ada banyak novel sejarah mengagung-agungkan kebudayaan lokal tanpa kajian memadai sembari berbicara berbuih-buih tentang harmonisnya kehidupan antarsuku dan agama di masa silam.

Sebagai contoh, lihat saja tahun 2010-an saat pasar buku dibanjiri oleh novel-novel bersetting masa kerajaan Hindu-Budha (termasuk kisah Perang Bubat), kesultanan-kesunanan hingga masa kolonial Belanda; yang bisa kita temukan tidaklah lebih dari novel-novel populer (bahkan sebagian bisa digolongkan sebagai novel picisan) yang ditulis sekadarnya sebagai “cerita penghibur lara” tanpa didahului riset yang layak.

Lihat juga: Albert Camus dan Kondisi Manusia yang Tragis

Sastra Indonesia sepertinya juga buta dan tuli terhadap berbagai peristiwa konflik menyangkut SARA di sekeliling kita, yang setiap hari dengan gencarnya menyerbu masuk ke ruang privat lewat mass media. Hampir susah kita temukan novel-novel sastra yang “berani” mengeksplorasi tema yang masih menjadi “PR besar” bagi bangsa Indonesia ini. Bahkan terkesan penulis kita dengan gampangnya digiring menjauhi tema tersebut seolah-olah ia merupakan sebuah tema yang tabu disentuh.

Memang, sastra kita agaknya cukup kuyup mengangkat ragam kekerasan vertikal yang dilakukan oleh negara, terutama militer terhadap rakyat. Misalnya saja kumpulan cerpen Saksi Mata dan Penembak Misterius karya Seno Gumira Ajidarma atau Perempuan Pala karya Azhari.

Namun, tidak demikian dengan tema-tema konflik horisontal seperti kasus kerusuhan SARA di Kalimantan Barat, Poso, Maluku, atau kasus ninja-dukun santet di Banyuwangi. Kendati tema-tema ini cukup menjanjikan untuk menjadi karya besar.

Dalam sayembara-sayembara kepenulisan, poin ‘tidak boleh menyinggung SARA’ seakan sudah menjadi syarat mutlak yang mesti dicantumkan panitia, tanpa dirinci lebih jauh apa yang dimaksudkan dengan itu. Bahkan baru-baru ini dalam “ketentuan umum” Lomba Penulisan Cerita Rakyat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selain SARA, juga disyaratkan tidak boleh mengandung kekerasan.

Sehingga saya sedikit terhenyak dan jadi bertanya-tanya apakah benar panitia lomba tersebut pernah membaca cerita rakyat Nusantara, seperti Malin Kundang, Legenda Tangkuban Perahu, atau Raja Berekor dari Belitung yang suka menyantap daging manusia?

Rasanya sulit bagi saya menyebutkan sebuah cerita rakyat yang benar-benar bersih dari unsur kekerasan dan sensualitas. Ya, apa boleh buat, dalam hal ini kita tampaknya masih kalah jauh dari keberanian sinema-sinema Bollywood dalam menggarap konflik Hindu-Muslim di India yang sangat sensitif.

Saya jadi teringat pada novel The Moor’s Last Sigh (1995) karya Salman Rushdie yang berlatar kerusuhan antaragama yang mencabik-cabik Bombay pada Januari 1993 setelah kaum fundamentalis Hindu menghancurkan Masjid Babri, 6 Desember 1992. Dalam novel ini, Rushdie mendeskripsikan transformasi India pada tahun 80an-90an dalam kaitannya dengan perubahan kota itu dari kosmopolitan hibrid yang penuh toleran menjadi sebuah kota yang didominasi oleh partai nasionalis Hindu ekstremis yang bermaksud menjadikan India sebagai negara Hindu eksklusif.

Ah, sebagai pengarang, apakah kita bukan saja kekurangan teknik, tetapi juga wawasan dan perspektif? Saya kira tidak. Dalam sejarah sastra Indonesia yang sebetulnya masih muda belia, toh kita bisa berbangga punya seorang Pramoedya Ananta Toer dengan novel Tetralogi Pulau Buru-nya, dengan Ken Arok-Ken Dedes dan Arus Balik.

Kita punya Romo Mangunwijaya dengan Burung-Burung Manyar dan Ahmad Tohari dengan Ronggeng Dukuh Paruk. Kita juga memiliki para talenta muda seperti Eka Kurniawan dengan Cantik Itu Luka dan Manusia Harimau atau Arafat Nur dengan Lampuki. Demikianlah jika saya harus menyebut sejumlah nama dan judul.

Saya juga teringat pada novel Incest karya Wayan Artika yang menyadarkan kita jika di berbagai daerah kita masih saja mewarisi budaya-tradisi jahiliyah yang terus dipelihara atas nama adat. Walaupun buah risiko dari keberanian Wayan dalam mengangkat kasus bayi kembar buncing yang bersetting budaya Bali Aga ini membuatnya harus diadili secara adat oleh warga desanya sendiri, bahkan dihukum dikeluarkan dari desanya selama lima tahun.

Mengangkat persoalan SARA tentunya bukan berarti hendak membongkar luka atau menghembuskan kebencian. Tetapi, ia justru menjadi penting sebagai upaya untuk mencari akar permasalahan.

Kasus-kasus SARA seperti di Sampit, Ambon, atau Poso seyogianya harus berani diangkat ke permukaan oleh karya sastra, agar akar persoalan yang mendasari kejadian-kejadian itu bisa tampak benderang. Bukannya terus disembunyikan dan dihindari, sehingga justru menciptakan api dalam sekam yang bakal berkobar kembali sewaktu-waktu.

Ya, agar “sejarah manusia yang gemilang [tidaklah terus-menerus] dipenuhi dengan legenda dan kenangan anjing” seperti yang diperlihatkan Mo Yan dalam novelnya Red Shorgum sebagai sebuah alegori bagi beragam sifat manusia yang tamak, licik, bengis, keji, dan tak segan-segan saling membantai.

Toh kita harus mengakui kalau banyak kebiadaban masih terus berlangsung di sekeliling kita, disetting ataupun tidak oleh kebusukan politik-kekuasaan. Kepala-kepala yang terpenggal di Sampit dan Poso bukanlah fiksi, sebab ada banyak jejak yang masih bisa dilacak.

Saya sendiri sempat menyaksikan “foto-foto seram” itu dari hasil jepretan sahabat saya Jamrin Abubakar, seorang jurnalis yang terjun langsung ke wilayah konflik di Poso. Namun celakanya, atas nama keluhuran budaya timur yang penuh sopan santun, kita sekarang bahkan terancam tidak bisa lagi mengumpat. Sekalipun itu sebagai rasa muak dan marah yang ditujukan kepada “papa minta saham”.

Jika sebelumnya seorang Ganjar Pranowo dianggap tak pantas mengenakan kaos “Asu Kabe” dan seorang Ahok dituduh tak punya etika dan norma karena mengucapkan kata “tai” kepada para maling uang rakyat, kini dengan Surat Edaran No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) yang dikeluarkan Kapolri, setiap umpatan kekesalan bahkan bisa dikenakan sangsi hukum.

Betulkah surat edaran yang oleh sebagian kalangan dinilai bakal mengekang kebebasan berpendapat itu konon lahir dari ketakutan pemerintah atas kritik? Atau, seperti jawaban Jenderal Badrodin Haiti bahwa beragam peristiwa kekerasan SARA yang terjadi di Sampang, Cikeusik hingga Tolikara dan Aceh Singkil-lah landasan terbitnya surat edaran ini?

Hm, saya jadi terkenang pada puisi seorang anak SMP belum lama ini yang menggambarkan sosok polisi dengan begitu mulia dan berjasa, sehingga jauh dari imej “prit jigo” yang hidup dalam benak masyarakat. Seakan-akan bagi si anak, polisi lalu lintas di negeri ini benar-benar sosok pahlawan yang tak mungkin dibayangkannya meminta pungli di jalan.

Ya, seolah-olah negara ini baik-baik saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tak ada orang brengsek, tak ada koruptor. Semua polisi adalah pengayom rakyat yang jujur, semua pejabat adalah negarawan sejati. Sehingga si anak—yang barangkali tak mudah memahami kata seksi “oknum”—itu pun boleh berbangga menjadi generasi penerus mereka.

Paling tidak, ia takkan melontarkan makian seenteng anak-anak SMA dalam novel Cantik itu Luka: “Sialan, seekor anjing! Seolah tak ada di antara kita yang bisa memerkosa Rengganis si Cantik.”

“Sejarah kita mengerikan, saudaraku!” kata penyair Pangkalpinang, Willy Siswanto, dalam sebuah sajak pamfletnya. Tetapi, itu tidak diajarkan dalam pelajaran sekolah, bahkan suatu hari nanti mungkin tak lagi ditulis dalam karya sastra.

___________________

Artikel Terkait:
Sunlie Thomas Alexander
Latest posts by Sunlie Thomas Alexander (see all)