Selebritas dan Syahwat Politik

Selebritas dan Syahwat Politik
©Viva

Selebritas dan Syahwat Politik

Pelaksanaan tahapan pencoblosan Pemilihan Umum (pemilu) 2024 tinggal hitungan hari. Para calon legislatif kian gencar berkampanye untuk mengenalkan dirinya serta visi misinya.

Seperti biasanya, pesta rakyat yang diadakan lima tahun sekali ini selalu dihiasi dengan perebutan kursi legislatif, baik di DPR maupun DPRD. Dari banyaknya calon legislatif yang terdaftar, turut ikut bersaing dari kalangan artis.

Secara garis besar, keterlibatan para artis dalam partai politik dipicu oleh ketenaran mereka yang luas dan pengaruh yang dimiliki. Mereka kemudian melihat ini sebagai potensi untuk menggunakan popularitas sebagai alat membawa perubahan ataupun hanya sekadar kepentingan pribadi semata. Politik dipandang sebagai tempat untuk meningkatkan pamornya.

Fenomena masuknya beberapa artis sebagai calon anggota legislatif dalam Pemilihan Umum (pemilu) mendatang bukanlah sesuatu hal baru lagi. Era Reformasi menjadi awal adanya kebebasan berekspresi yang kemudian berdampak bagi masyarakat dan perkembangan industri media massa di Indonesia. Peralihan sistem pemilihan dari sistem proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka turut menjadi penyebabnya.

Pada proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai saja dan yang nantinya menjadi anggota legislatif merupakan keputusan dari partai terpilih. Sedangkan proporsional terbuka, saat ini para pemilih dapat menentukan seorang personal individu dari partai mana untuk menjadi anggota legislatif. Hal demikian menyebabkan banyaknya nama calon anggota legislatif pada kertas suara yang membuat masyarakat bingung dalam menentukan pilihannya.

Dapat dibayangkan apabila setiap partai mengajukan calon sebanyak sepuluh orang, maka akan ada lebih dari seratus nama calon anggota pada kertas suara. Secara psikologis, jika tidak ada nama calon yang dianggap seseorang yang sudah berpengalaman dan berkompeten, maka berlaku hukum di mana masyarakat akan memilih sosok yang paling dikenalnya dan menonjol/popular (saliency). Oleh sebab itu, pesohor atau artislah yang dianggap paling sesuai dengan kondisi tersebut.

Kondisi seperti ini kemudian dimanfaatkan banyak partai politik untuk mendulang suara dan meningkatkan elektabilitas partai. Popularitas artis diharapkan menjadi nilai tambah dan modal dalam komunikasi politik. Artis dianggap punya modal sosial dan finansial sehingga kerja-kerja pemenangan akan lebih ringan dilakukan daripada kader-kader yang mungkin harus kerja keras karena belum banyak dikenal masyarakat luas.

Baca juga:

Bagi partai politik, perekrutan artis ini juga tidak terlepas dari pragmatisme partai meningkatkan suara untuk mempertahan kekuasaan di parlemen, seiring dengan perkembangan kampanye lewat media sosial. Artis umumnya punya penggemar fanatik yang selalu mendukung apa pun yang dilakukan idolanya. Bagi artis sendiri, hal ini dianggap sebagai panggung baru untuk mempertahankan/meningkatkan citra publik mereka.

Sebetulnya, dari fenomena maraknya artis yang ikut serta dalam kontestasi politik, tidak ada yang menyalahi aturan. Namun, yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana kinerjanya apabila benar-benar terpilih sebagai wakil rakyat serta mengapa artis ini dipilih sebagai kandidat yang dicalonkan oleh partai politik, sementara masih banyak kader-kader partai yang dianggap lebih mumpuni.

Ataukah popularitas lebih penting daripada kompetensi pemahaman politik? Tentu hal demikian menjadi pertanyaan besar bagi partai politik yang bertanggung jawab penuh atas pencalonan para artis tersebut.

Dari fenomena di atas, dapat mengindikasikan sebuah bentuk kegagalan kaderisasi berkelanjutan yang dilakukan partai politik. Pada umumnya, sebuah partai politik mengusung calon dari kader partainya sendiri yang telah dididik dan lebih berkualitas dibandingkan selebritas yang hanya mengandalkan masa pembekalan untuk mengisi wawasan politik dan tugasnya sebagai wakil rakyat.

Lantas, apabila artis ini tidak punya pemahaman menjalankan tugasnya seperti fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran, bagaimana jika para artis ini di kemudian hari terpilih sebagai wakil rakyat? Ataukah hanya popularitas semata yang diberikan oleh wakil rakyat ini?

Apabila kita melihat keterlibatan dan masuknya artis ke dalam dunia politik Indonesia, tidak banyak yang memiliki latar belakang politik mumpuni. Keberadaan mereka menjelang pemilihan umum (pemilu) seolah-olah hanya sebagai penjudi yang mencari keberuntungan kekuasaan. Walaupun terdapat beberapa sosok yang mengemas seolah-olah kemunculannya dalam dunia politik untuk memperjuangkan masyarakat.

Terlepas dari apa yang disampaikan penulis di atas, sebenarnya, apabila kita berkaca pada pemilihan umum (pemilu) periode-periode sebelumnya, para artis ini tidak selamanya bisa menjamin perolehan suara terbanyak. Karena, masyarakat pun sadar akan sosok wakil yang diharapkan, sementara banyak artis yang belum memiliki visi-misi yang jelas.

Artis direkrut oleh partai politik seolah-olah hanya alasan popularitas, di samping mereka juga memiliki kemampuan finansial yang cukup baik untuk mendanai kampanye (Hasbi, 2013).

Baca juga:

Kondisi partai politik yang tidak pernah berbenah untuk mencetak kader-kader yang berkualitas dan berintegritas memungkinkan terjadinya rekrutmen artis sebagai langkah instan guna mendulang suara pada pemilihan umum (pemilu). Di samping itu, juga untuk menciptakan biaya kampanye yang lebih murah.

Namun, mestinya seorang artis tidak hanya bermodalkan popularitasnya, tetapi punya modal pendidikan, keahlian, dan pengalaman dalam dunia politik. Sehingga mereka sudah memiliki kematangan saat terpilih dan diharapkan dapat bekerja untuk memperjuangkan kehendak publik yang tentunya sangat berbeda dengan dunia keartisan yang penuh dengan sandiwara.

Ahmad Rizqi Ilhamizain
Latest posts by Ahmad Rizqi Ilhamizain (see all)