Seni dan Politik, Sebuah Perjumpaan yang Diskursif

Seni dan Politik, Sebuah Perjumpaan yang Diskursif
Ilustrasi: indonesiana.tempo.co

Membicarakan seni dan politik adalah membicarakan sejarah panjang polemik kebudayaan Indonesia. Sejak zaman Sutan Takdir Ali Sjahbana versus Ki Hadjar Dewantara, berlanjutnya ke Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) versus Manifes Kebudayaan, dan hingga saat ini, yang bisa kita saksikan adalah polemik antara Boemiputra dan Komunitas Salihara.

Polemik kebudayaan yang berlangsung sepanjang sejarah bangsa Indonesia tersebut membicarakan satu tema pokok, yakni hubungan antara seni dan politik. Seni dalam konteks bagaimana peran yang mestinya seni ambil seni untuk membangun bangsa serta mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pun sebaliknya bagaimana politik menciptakan infrastruktur bagi tumbuh kembangnya kreativitas kesenian secara utuh dan menyeluruh.

Namun, tulisan ini tidak akan berbicara tentang sejarah polemik kebudayaan Indonesia secara lebih luas. Bagi penulis, polemik kebudayaan tersebut masing-masing telah memberi sumbangan yang amat berarti bagi kehidupan kesenian dan kebudayaan Indonesia.

Sebutlah, semisal, lahirnya Affandi di lapangan seni rupa dan Pramoedya Ananta Toer di lapangan sastra. Dua maestro dalam medan kesenian Indonesia ini telah membuat publik seni internasional tercengang lewat karya-karyanya.

Tulisan ini bermaksud untuk meninjau masing-masing pengertian dari seni dan politik. Sekaligus, akan membicarakan bagaimana hubungan antara keduanya dalam konteks bermasyarakat dan bernegara.

Secara etimologis, kata “seni” berasal dari bahasa Sanskerta sani, yang artinya “pemujaan”, “persembahan”, dan “pelayanan” yang erat kaitannya dengan upacara keagamaan. Dalam bahasa Belanda genie; dalam bahasa Latin genius, yang artinya “kemampuan luar biasa yang terbawa sejak lahir”.

Pengertian seni menurut beberapa pemikir, semisal menurut filsuf klasik Aristoteles, yakni seni adalah bentuk pengungkapan dan penampilannya tak pernah menyimpang dari realitas. Bagi filsuf eksistensialis Emmanuel Kant, seni adalah suatu impian karena rumus-rumus tak dapat mengikhtiarkan kenyataan. Bagi sastrawan besar Rusia Leo Tolstoy, seni merupakan ungkapan perasaan pencipta agar orang lain dapat merasakan apa yang seniman rasakan.

Politik, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis (kota/negara) dan teta (urusan). Juga berasal dari kata politikos, yang berarti “dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara”.

Baca juga:

Bagi Socrates, pengertian politik adalah usaha yang warga negara tempuh untuk mewujudkan kebaikan bersama. Joyce Mitchel mendefinisikan politik sebagai pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum bagi segenap masyarakat.

Dan, menurut pemikir hukum tata negara Hans Kelsen, politik adalah etik dan teknik. Etik berkenaan dengan tujuan manusia agar tetap hidup secara sempurna. Teknik yang berkenaan dengan cara manusia untuk mencapai sebuah tujuan.

Jadi, jika dua paparan pengertian di atas kita padu-padankan, maka akan lahirlah pengertian bahwa seni akan membuat sikap politik tidak menyimpang dari realitas asalinya seperti yang Aristoteles ungkapkan. Sedang politik akan membuat seni menjadi lebih kontekstual dan terlibat dengan turut mengambil peran dalam menentukan kebaikan bersama yang terefleksikan lewat karya seniman seperti yang telah Socrates utarakan.

Hematnya, karya seni adalah sikap politik seniman. Politik adalah seni untuk mencipta keseimbangan tatanan.

Kesadaran untuk memadukan kekuatan seni dan politik seperti yang sudah penulis jelaskan bukan belum pernah kelompok seni lakukan dalam sejarah kesenian Indonesia. Secara tegas dan terang-terangan, yang menerapkan seni dan politik dalam kerja kreatif seninya adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat lewat cetusan ideologi politik sebagai panglima, seni adalah jiwanya.

Di masa Presiden Sukarno, hampir setiap partai politik atau organisasi memiliki sayap seni dan kebudayaan. Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN); Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Ada lagi, Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang anggota partainya sebagian berasal dari para petinggi perumus Manifes Kebudayaan, dan Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi) sebagai sayap pengembangan seni Islam di dalam tubuh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Yang terakhir saya sebutkan masih tetap bertahan sampai saat ini.

Pesatnya perkembangan dari partai dan organisasi tersebut tidak bisa terlepas dari peran masing-masing lembaga kebudayaannya. PKI konon memiliki massa politik yang begitu besar di masa itu karena hebatnya pengorganisasian dan pendidikan politik yang Lekra lakukan lewat kesenian.

Halaman selanjutnya >>>