Seni dan Politik, Sebuah Perjumpaan yang Diskursif

Seni dan Politik, Sebuah Perjumpaan yang Diskursif
Ilustrasi: indonesiana.tempo.co

Membicarakan seni dan politik adalah membicarakan sejarah panjang polemik kebudayaan Indonesia. Sejak zaman Sutan Takdir Ali Sjahbana versus Ki Hadjar Dewantara, dilanjutkan dengan Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) versus Manifes Kebudayaan, dan hingga saat ini, yang bisa kita saksikan adalah polemik antara Boemiputra dan Komunitas Salihara.

Polemik kebudayaan yang berlangsung sepanjang sejarah bangsa Indonesia tersebut membicarakan satu tema pokok, yakni hubungan antara seni dan politik. Seni dalam konteks bagaimana peran yang mestinya diambil oleh seni untuk membangun bangsa serta mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pun sebaliknya bagaimana politik menciptakan infrastruktur bagi tumbuh kembangnya kreativitas kesenian secara utuh dan menyeluruh.

Namun, tulisan ini tidak akan berbicara tentang sejarah polemik kebudayaan Indonesia secara lebih luas. Bagi penulis, polemik kebudayaan tersebut masing-masing telah memberi sumbangan yang amat berarti bagi kehidupan kesenian dan kebudayaan Indonesia.

Sebutlah, semisal, lahirnya Affandi di lapangan seni rupa dan Pramoedya Ananta Toer di lapangan sastra. Dua maestro dalam medan kesenian Indonesia ini telah membuat publik seni internasional tercengang lewat karya-karyanya.

Tulisan ini bermaksud untuk meninjau masing-masing pengertian dari seni dan politik. Sekaligus, akan membicarakan bagaimana hubungan antara keduanya dalam konteks bermasyarakat dan bernegara.

Secara etimologis, kata “seni” berasal dari bahasa Sanskerta sani, yang artinya “pemujaan”, “persembahan”, dan “pelayanan” yang erat kaitannya dengan upacara keagamaan. Dalam bahasa Belanda disebut genie; dalam bahasa Latin disebut genius, yang artinya “kemampuan luar biasa yang dibawa sejak lahir”.

Pengertian seni menurut beberapa pemikir, semisal menurut filsuf klasik Aristoteles, yakni seni adalah bentuk pengungkapan dan penampilannya tak pernah menyimpang dari realitas. Bagi filsuf eksistensialis Emmanuel Kant, seni adalah suatu impian karena rumus-rumus tak dapat mengikhtiarkan kenyataan. Bagi sastrawan besar Rusia Leo Tolstoy, seni merupakan ungkapan perasaan pencipta agar orang lain dapat merasakan apa yang dirasa oleh seniman.

Politik, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis (kota/negara) dan teta (urusan). Juga berasal dari kata politikos, yang berarti “dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara”.

Bagi Socrates, pengertian politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama. Joyce Mitchel mendefinisikan politik sebagai pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijaksanaan umum bagi segenap masyarakat.

Dan, menurut pemikir hukum tata negara Hans Kelsen, politik adalah etik dan teknik. Etik berkenaan dengan tujuan manusia agar tetap hidup secara sempurna. Teknik yang berkenaan dengan cara manusia untuk mencapai sebuah tujuan.

Jadi, jika dua paparan pengertian di atas dipadu-padankan, maka akan lahirlah pengertian bahwa seni akan membuat sikap politik tidak menyimpang dari realitas asalinya seperti yang diungkapkan oleh Aristoteles. Sedang politik akan membuat seni menjadi lebih kontekstual dan terlibat dengan turut mengambil peran dalam menentukan kebaikan bersama yang terefleksikan lewat karya seniman seperti yang telah diutarakan Socrates.

Hematnya, karya seni adalah sikap politik seniman. Politik adalah seni untuk mencipta keseimbangan tatanan.

Kesadaran untuk memadukan kekuatan seni dan politik seperti yang sudah dijelaskan penulis, bukan belum pernah dilakukan oleh kelompok seni dalam sejarah kesenian Indonesia. Secara tegas dan terang-terangan, yang menerapkan seni dan politik dalam kerja kreatif seninya adalah Lembaga Kebudayaan Rakyat lewat cetusan ideologi politik sebagai panglima, seni adalah jiwanya.

Di masa Presiden Sukarno, hampir setiap partai politik atau organisasi memiliki sayap seni dan kebudayaan. Partai Nasional Indonesia (PNI) memiliki Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN); Partai Komunis Indonesia (PKI) memiliki Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra).

Ada lagi, Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang anggota partainya sebagian berasal dari para petinggi perumus Manifes Kebudayaan, dan Lembaga Seni Budaya Muslim (Lesbumi) sebagai sayap pengembangan seni Islam di dalam tubuh organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Yang disebutkan terakhir masih tetap bertahan sampai saat ini.

Pesatnya perkembangan dari partai dan organisasi tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran masing-masing lembaga kebudayaan yang dimiliki. PKI konon memiliki massa politik yang begitu besar di masa itu disebabkan karena hebatnya pengorganisasian dan pendidikan politik yang dilakukan oleh Lekra lewat kesenian.

Bahkan, di masa awal kemerdekaan Indonesia, Sukarno mengajak banyak perupa Indonesia berpameran di luar negeri hanya untuk menunjukkan kekuatan politik Indonesia lewat karya-karya lukis yang inovatif secara teknik.

Sukarno beranggapan bahwa seni adalah tanda kebesaran sebuah bangsa. Itulah yang mendorong Bapak Marhaen ini membangun monumen-monumen nasional. Menyelamatkan bangsanya dari jurang inferioritas bekas bangsa jajahan.

Yang mengherankan adalah fenomena sikap anti-politik seniman. Pula fenomena politikus yang hanya menganggap seni sebagai alat tunggangan kepentingan semu belaka.

Seniman mengalami trauma politis dari kenyataan kehidupan politik yang korup. Seni bagi seniman hanya akan rusak jika tercampuri oleh senyawa yang bernama politik. Sedang politik sebagai seni tata-menata kebijakan hanya akan terus tereduksi maknanya jika tidak menjiwai hakikat dari seni itu sendiri.

Perjumpaan diskursif antara seni dan politik harusnya kembali digalakkan. Sebagaimana dalam sejarah, polemik kebudayaan telah memberi sumbangsih yang penting bagi kemajuan pemikiran kebudayaan dan karya cipta seni.

Seni dan politik tidak semestinya terus dibiarkan berkubang dalam relasi traumatik. Seni dan politik sudah sepantasnya kembali dipertemukan guna mewujudkan apa yang diimpikan oleh filsuf fenomenologi Martin Heidegger sebagai tatanan hidup Poesis.

Sebagai penutup tulisan ini, berikut penulis hadirkan sabda dari penyair Marxist Jerman, Bertolt Breacht, tentang sikap anti-politik dan pentingnya politik:

Buta terburuk adalah buta politik. Orang yang buta politik tidak sadar bahwa biaya hidup, harga makanan, harga rumah, harga obat, semuanya bergantung keputusan politik.

Dia membanggakan sikap antipolitiknya, membusungkan dada dan berkoar “aku benci politik!”.

Sungguh bodoh dia, yang tidak mengetahui bahwa karena dia tak mau tahu politik akibatnya adalah pelacuran, anak terlantar, perampokan, dan yang terburuk, korupsi dan perusahaan multinasional yang menguras kekayaan negeri.

*Pramudya Ananda Kelvin, Anggota PSDM Ikatan Pelajar Mahasiswa Polewali Mandar Yogyakarta (IPMPY) Periode 2016 – 2018

___________________

Artikel Terkait: