Sering Buat Onar, Jokowi Diminta Copot Gatot

Sering Buat Onar, Jokowi Diminta Copot Gatot
Presiden Jokowi dan Jenderal Gatot (reuters)

Nalar Politik Ketua Setara Institute, Hendardi, meminta Presiden Jokowi untuk segera copot Gatot, mencari pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo selaku Panglima Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut dipicu karena sang Jenderal sering membuat keonaran melalui pernyataan-pernyataan kontroversialnya.

Permintaan ini sendiri merupakan inisiatif bersama dari Koalisi Masyarakat Sipil. Koalisi ini tidak memperkenankan jika Jenderal Gatot mempolitisasi posisinya dengan memainkan manuver politik di akhir masa jabatannya itu.

“Usulan koalisi ini untuk mengganti Panglima TNI. Apalagi dia sedang menghadapi masa pensiun, agar di masa akhirnya dia tidak melakukan manuver-manuver politik, bukan untuk bangsa ini, tapi kepentingan pribadi,” ujar Hendardi di Kantor Imparsial pekan lalu.

Dengan melontarkan pernyataan terkait pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi nonmiliter dan berencana menyerburnya, ia pun dinilai telah melanggar Undang-Undang TNI karena mengumbar informasi intelijen soal pembelian senjata tersebut. Apalagi diketahui bahwa informasi tersebut salah-kaprah, sudah dibantah oleh Menkopolhukam Wiranto sendiri.

Hal inilah, menurut Hendardi, harus disikapi betul oleh Presiden Jokowi. Presiden harus copot Gatot.

“Saya kira usulan ini sangat realistis dilakukan Presiden Jokowi. Presiden tidak bisa berdiam diri, berpangku tangan, tapi harus mengambil tindakan-tindakan yang pasti,” tegasnya.

Apa yang dinyatakan Gatot tersebut, menurutnya, adalah upaya mencuri perhatian publik demi kepentingan politiknya. Terlebih diketahui bahwa di momentum Pilpres 2019 ke depan, sang Jenderal berupaya maju sebagai kandidat.

Sementara, menurut Direktur Imparsial, Al Araf, Presiden dan Komisi Pertahanan DPR mesti bertanggung jawab untuk mengevaluasi Jenderal Gatot ini. Sebab, baginya, pernyataan sang Jenderal justru memperburuk hubungan antara TNI dan Polri, karena insitusi nonmiliter pembeli senjata yagn dimaksud Gatot tersebuta dalah BIN di mana pembeliannya atas persetujuan dari Mabes Polri.

“Demi menyelamatkan organisasi TNI, tentu proses rotasi dan regenerasi penggantian Panglima perlu dipikirkan, apalagi Panglima akan memasuki masa pensiun. Ini menjadi catatan yang kurang baik juga dalam agenda reformasi TNI, pernyatan Panglima tentang hal tersebut,” tandasnya.

“Kami minta agar Presiden dan DPR segera memanggil Panglima TNI dan mengevaluasi Panglima TNI, karena ini hal yang penting, tidak hanya persoalan mis-komunikasi,” sambung Al Araf.

___________________

Artikel Terkait: