Seruan Aksi SPMM: Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Dana Aspirasi DPRD Majene

Seruan Aksi SPMM: Usut Tuntas Dugaan Penyalahgunaan Dana Aspirasi DPRD Majene

Nalar Politik – Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) menyerukan aksi unjuk rasa hari ini di Kabupaten Majene, 22 Desember 2020. Mereka mengajak semua pihak agar turut mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana aspirasi DPRD Majene pada penyelenggaraan Bimtek yang terselenggara atas kerja sama Sekretariat DPRD Majene dengan Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO).

“Secara ideal, kegiatan tersebut sangat dibutuhkan demi terselanggaranya pemerintahan yang terbebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Namun, setelah melakukan identifikasi terkait pelaksanaan Bimtek, terdapat beberapa kejanggalan sebagaimana temuan awal dari LBH A&A Law Office,” jelas Koordinator Umum Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene, Abd Muid, melalui keterangan tertulisnya kepada redaksi.

Berdasarkan keterangan dari sejumlah saksi dan bukti yang pihaknya kumpulkan, terdapat manipulasi data terkait jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

“Dalam absensi, kegiatan mencantumkan 20 nama sebagai peserta kegiatan. Padahal, dalam kenyataannya, kegiatan tersebut hanya diikuti oleh 10 peserta.”

Jumlah uang yang diminta penyelenggara untuk ditransfer kembali oleh setiap peserta pun berbeda-beda. SPMM menemukan variasi jumlah uang yang ditransfer, yakni Rp4.900.000, Rp4.400.000, dan Rp4.200.000.

“Ini mencurigakan. Patut ditelusuri lebih jauh, sebab memperkuat kecurigaan bahwa ada modus permainan anggaran di kegiatan tersebut.”

Muid menjelaskan, kegiatan Bimtek seperti itu sudah sangat lazim dilaksanakan. Namun karena kekurangan akses terhadap kegiatan sejenisnya, maka publik seolah membiarkan praktik-prektik koruptif.

“Sekalipun besarannya jauh berbeda dengan kasus penyalahgunaan dana APBD 2003 yang merugikan negara sampai 4,3 miliar, namun kuat dugaan pola yang digunakan masih sama, yakni korupsi berjemaah.”

Karena itu, dalam hal rangka memutus mata rantai korupsi utamanya di Kabupaten Majene, atas nama Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM), Muid menyatakan sikap sebagai berikut:

  1. Mendesak DPRD Kabupaten Majene agar membuka informasi publik mengenai anggaran Bimtek.
  2. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Sulawesi Barat agar melakukan audit secara menyeluruh, terkhusus pada anggaran pelaksanaan kegiatan Bimtek.
  3. Mendesak Kejaksaan Negeri Majene agar mengusut tuntas dugaan korupsi pada kegiatan Bimtek.
  4. Meminta kepada seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa Majene agar bersama-sama mengawal dugaan korupsi pada kegiatan Bimtek.

“Besok (22 Desember 2020) kami akan turun ke jalan. Titik kumpulnya berlokasi di Sekretariat GMNI Majene, long march hingga ke depan Kantor Kejaksaan Majene, dari pukul 09.00 WITA sampai revolusi.”

Adapun elemen gerakan atau organisasi yang terlibat dalam aksi ini, di antaranya Liga Mahasiswa untuk Demokrasi (LMND) Cabang Majene, Himpunan Mahasiswa Universitas Sulawesi Barat (HMH Unsulbar), Perhimpunan Mahasiswa Hukum (Permahi) Cabang Majene, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Majene, dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Majene Yogyakarta (IPMMY).

“Mari bersama-sama kita kawal kasus yang merugikan rakyat ini. Usut tuntas hingga ke akar-akarnya.”

Baca juga: