SETARA: Sejak 2019, Negara Jadi Aktor Dominan Pelanggaran Kebebasan Beragama

SETARA: Sejak 2019, Negara Jadi Aktor Dominan Pelanggaran Kebebasan Beragama
©Tirto

Nalar Politik – Peneliti SETARA Institute Syera Anggraeni Buntara menyebut bahwa sejak 2019, ada pergesaran dominasi pelaku pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Jika sebelum 2019 mayoritas pelanggar KBB adalah aktor negara, sejak 2019 hingga 2020, aktor yang paling dominan adalah negara.

Keterangan itu Syera sampaikan dalam diskusi daring bertajuk Kebebasan Beragama di Masa Pandemi yang diselenggarakan oleh Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (INDEKS), Friedrich Naumann Foundation (FNF) Indonesia, dan Kemenkumham RI, Jumat (8/10).

“Dari 2007 hingga 2018, SETARA Institute menemukan pola bahwa yang paling banyak melakukan tindakan-tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB dalam kurun waktu tersebut adalah aktor non-negara atau masyarakat,” kata Syera.

Namun, sejak 2019, Syera melanjutkan, ada perubahan. Berdasarkan Laporan KBB 2019 dan 2020, aktor negaralah yang paling dominan melakukan tindakan-tindakan intoleransi dan pelanggaran KBB.

“Berdasarkan data 2020, dari 422 tindakan yang ada, 238 di antaranya dilakukan oleh aktor negara sementara 184 di antaranya dilakukan oleh aktor non-negara,” ungkap Syera.

Ada tujuh tindakan negara tertinggi pelanggaran KBB yang dilakukan oleh aktor negara. Syera merinci, yakni: diskriminasi (71 tindakan), penangkapan (21), penersangkaan penodaan agama (20), pelarangan kegiatan (16), condoning (15), penyidikan atas tuduhan penodaan agama (13), dan tuntutan hukum  atas penodaan agama (12).

“Ada tujuh aktor negara tertinggi pelanggaran KBB. Paling banyak adalah Pemerintah Daerah hingga 42 tindakan dan kepolisian yang juga 42 tindakan. Kemudian Kejaksaan (14), Satpol PP (13), Pengadilan Negeri (9), TNI (9), dan Pemerintah Desa (9),” rinci peneliti Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di SETARA Institute ini.

Pandemi Covid-19 tidak menghentikan praktik intoleransi. Berdasarkan data SETARA Institut, sepanjang 2020, telah terjadi 422 dari 120 peristiwa pelanggaran KBB. Berdasarkan data KBB sementara hingga 2021, juga terdapat beberapa kasus pelanggaran KBB.

“Pelanggaran KBB yang disebabkan karena alasan pandemi sangatlah sedikit. Hampir semua peristiwa pelanggaran KBB yang terjadi di tahun 2020 dan 2021 justru disebabkan oleh hal-hal di luar pandemi. Kasus pelarangan kegiatan, gangguan rumah ibadah, dan tuduhan penodaan agama masih menjadi isu dominan.”

Pelanggaran KBB bisa dilakukan oleh aktor negara, baik secara aktif (violation by comission) ataupun dilakukan karena pembiaran (violation by omission).

Baca juga:

“Jadi, walaupun yang melanggar adalah aktor non-negara, negaralah yang harus bertanggung jawab untuk menindak. Jika membiarkan, negara telah melakukan pelanggaran HAM karena melakukan pembiaran atau violation by omission,” jelas Syera.

Contohnya kejadian di Sintang, Kalimantan Barat. Kata Syera, berdasarkan video yang merekam aksi pelanggaran KBB kepada Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) pada 3 September lalu, terlihat pembiaran oleh aparat.

“Ada ratusan polisi dan militer terlihat berjaga. Tetapi jumlah yang banyak tersebut tidak mencegah masjid Miftahul Huda milik warga Ahmadiyah dirusak oleh massa intoleran, padahal jumlah massa hanya 70-an,” beber tim pemantauan lapangan pada kasus pembakaran Masjid Miftahul Huda milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Sintang tersebut.

Selain itu, negara juga dapat melakukan violation by rule (dengan menerbitkan peraturan yang berpeluang melanggar HAM). Syera mencontohkan SKB 3 Menteri 2008 tentang Ahmadiyah, Peraturan pembangunan rumah ibadah.

Untuk itu, Syera berharap masyarakat dan NGO terus bersuara dan mengadvokasi ke Pemerintah agar kebijakan-kebijakan diskriminatif atau yang berpotensi memunculkan tindakan pelanggaran KBB segera dihapuskan.

“Selain hal itu, selaku inidividu, kita bisa melakukan banyak hal, termasuk mengedepankan dialog untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan tidak membenarkan aksi intoleran,” pungkas Syera.

    Redaksi
    Latest posts by Redaksi (see all)