Sirkulasi Kekuasaan dan Penyelamatan Demokrasi

Sirkulasi Kekuasaan dan Penyelamatan Demokrasi
©Story by Data

Perhelatan setiap prosesi demokrasi prosedural selalu melahirkan pergantian kepemimpinan dari periode ke periode. Demokrasi pada kehendaknya merupakan sistem yang dijalankan dalam sebuah negara dengan dalil adanya sirkulasi kekuasaan/pemerintah dari kemauan masyarakat secara kolektif.

Dengan menggunakan pendekatan narasi di atas, seorang Joseph Schumpeter mendefenisikan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki kebebasan dan kesempatan untuk menerima dan menolak para politisi yang memerintah. Menurut Schumpeter, esensi demokrasi adalah adanya mekanisme kompetitif memilih pemimpin melalui kontestasi mendapatkan suara rakyat.

Martin Lipset dalam bukunya Political Man, Basis Sosial Tentang Politik (Pustaka Pelajar, 2007) juga mendefenisikan demokrasi sebagai sistem politik yang memiliki pengaturan konstitusional tentang pergantian para pejabat pemerintahan.

Dari sirkulasi kekuasaan yang terjadi diharapkan selalu berjalan lurus dengan masa depan demokrasi kita. Bahwa makin sering terjadi pergantian kekuasaan, maka makin baik pula kehidupan demokrasi kita. Sebab, proses demokrasi yang selalu berlangsung dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara kita belum terlihat dampaknya secara jelas untuk kelangsungan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Penyelamatan demokrasi wajib dilakukan dari penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah sebagai tugas dan tanggung jawabnya.

Pemilu dan Realitas Demokrasi

Pemilihan umum (disingkat Pemilu) adalah proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk memengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan membangun hubungan publik secara baik.

Mencari kekuasaan untuk mendapatkan legitimasi yang sah melalui proses demokratisasi sudah pasti terjadi dalam setiap momentum pemilu. Pemilu merupakan agenda demokrasi yang dilaksanakan dengan mekanisme yang sarat dengan hal-hal bersifat teknik dan melalui prosedur-prosedur yang diatur. Hasil dalam proses pemilu itu akan tercipta atau adanya pergantian pada struktur pemerintahan.

Melalui pemilu ini sehingga demokrasi di Indonesia memperbolehkan sebagian besar penduduk untuk turut memengaruhi keputusan-keputusan penting dengan cara memilih orang-orang untuk menduduki jabatan-jabatan politik, baik eksekutif maupun legislatif.

Namun, peristiwa kehidupan sosial politik bangsa dalam bingkai demokrasi konstitusional Indonesia sejak reformasi bergulir di negeri ini belum sepenuhnya sesuai dengan idealitas demokrasi konstitusional yang sebenarnya. Nilai, prinsip, dan kaidah demokrasi belum dapat dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa dengan benar dan penuh kesadaran. Baik secara formal ataupun tidak, disengaja atau pun tidak, telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang merusak sendi-sendi kehidupan demokratisasi bangsa (Bambang Yuniarto, 2018).

Baca juga:

Realitas ini, dalam bahasa Sumantri (1998), disebut “undemocratic democracy”, yakni suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang struktur (institusi) demokrasinya sudah ada, tetapi semangat dan perwujudannya masih jauh dari cita-cita demokrasi. Seperti yang diketahui bahwa cita-cita demokrasi bangsa kita yakni secara umum itu mengenai mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Cita-cita sekaligus harapan semua orang dalam prosesi demokratisasi di Indonesia belum juga mencapai titik temunya karena sering berhadapan dengan permasalahan yang paling urgen, yakni terlalu menguatnya kepentingan kelompok oligarki dengan segala kepentingannya.

Proses demokratisasi selalu dikepung oligarki. Benar kata Jeffrey Winters (2011), kalau realitas demokrasi Indonesia dikuasai oleh kaum oligarki sehingga makin jauh dari cita-cita demokrasi untuk kepentingan memakmurkan dan menyejahterakan rakyat. Demokrasi yang terkonsolidasi hanya untuk para oligarki mengukuhkan posisi sebagai pelaku utama dalam kehidupan politik Indonesia.

Hasilnya pun selalu melahirkan rezim atau penguasa yang otoriter. Jauh dari masyarakat, dekat dengan kepentingan pribadi dan kelompok. Dan benar juga bahwa rezim atau penguasa yang otoriter selalu akan menggunakan hukum sebagai alat pemukul warga sipil—hak asasi kita sebagai manusia dirampas. Hal ini terjadi sampai ke daerah-daerah di Indonesia dengan sangat jelasnya.

Suksesi Demokrasi

Spirit dari demokrasi itu ada adalah sebagai jalan untuk semua warga negara memiliki akses yang sama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi ekonomi untuk warga negara punya akses terhadap sumber ekonomi, demokrasi politik untuk warga negara punya akses terhadap kepentingan politik, demokrasi sosial agar semua warga negara punya kesetaraan yang sama, demokrasi hukum untuk semua orang bisa mendapatkan keadilan, dan demokrasi budaya agar setiap orang atau kelompok punya kebebasan untuk mengembangkan budayanya.

Sederhananya, demokrasi adalah liberte (kebebasan), egalite (persamaan), dan fraternite (persaudaraan).

Oleh karena itu, tujuan pemilu adalah mencegah yang buruk berkuasa sebagai upaya penyelamatan demokrasi. Upaya pencegahan lahir dari kehendak rakyat dalam menentukan pilihannya kepada siapa. Pilihan rakyat harus ke pemimpin/penguasa yang bersih dari korup, mengemban amanah rakyat, cerdas dalam mengambil keputusan, jujur dalam bertindak, dan selalu menyampaikan pesan kedamaian dan kabar gembira kepada semua orang.

Martin Lipset pada karyanya yang lain bersama Larry Diamond dan Juan Linz di tahun 1989 merumuskan tiga unsur untuk mengukur derajat bagi suksesi demokrasi, yakni: 1) Kompetisi nyata dan meluas di kalangan individu dan kelompok dalam memperebutkan jabatan-jabatan politik tanpa menggunakan paksaan; 2) Partisipasi politik yang luas; dan 3) Tingkat kebebasan sipil dan politik yang cukup untuk menjamin integiritas kompetisi dan partisipasi politik.

Baca juga:

Tiga unsur di atas bisa juga disederhanakan menjadi kebebasan, partisipasi, dan kompetisi ketika mengukur derajat demokrasi itu baik atau buruk, berkualitas atau tidak, dan tinggi atau rendah dari sebuah sistem politik yang dijalankan.

Kemudian di sisi yang lain dapat dikatakan bahwa demokrasi sebagai sebuah sistem akan mencapai suksesinya apabila mampu mewujudkan beberapa kebutuhan masyarakat yang mendasar. Diperlukan konsensus bersama antara masyarakat dan penguasa demi mewujudkan hal-hal yang diinginkan bersama.

Seperti bagi Lipset (Martin Lipset, 2007) bahwa suksesi demokrasi apabila ada terjadinya kemakmuran makin tinggi, industrialisasi makin berkembang, urbanisasi makin meningkat di perkotaan, dan pendidikan cenderung lebih tinggi untuk meyakini nilai-nilai demokrasi dan mendukung praktik demokrasi tersebut.