Skenario Pilkada di Tengah Pandemi

Skenario Pilkada di Tengah Pandemi
©Kanal Kalimantan

Bagaimana mengelola pemilihan di tengah pandemi tanpa melanggar protokol pencegahan Covid-19?

Pilkada serentak yang dijadwalkan pada 23 September 2020 resmi ditunda pasca meningkatnya kurva positif Covid-19 di Indonesia. Penundaan ini menyisakan berbagai problem, terutama terkait kebijakan dalam pelaksanaan demokrasi prosedural tersebut.

Meski pemerintah telah mengeluarkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang menggeser pilkada ke Desember 2020, persoalan teknis tahapan lanjutan hingga pelaksanaan pemilihan yang bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid-19 masih perlu dirumuskan antara penyelenggara pemilu dan pemerintah.

Karena metode utama untuk mencegah penyebaran coronavirus adalah pembatasan sosial, maka persoalan selanjutnya adalah bagaimana strategi pelaksanaan tahapan pilkada, pemungutan suara, serta proses pendataan pemilih dapat berlangsung di tengah persebaran virus. Para ahli sudah memperingatkan kemungkinan gelombang kedua coronavirus yang lebih buruk akhir tahun ini, membuat ancaman gangguan terus meningkat.

Karena pilkada sangat penting di Indonesia, ribuan penyelenggara, baik pusat maupun daerah, harus membuat kebijakan tentang bagaimana mengelola pemilihan di tengah pandemi tanpa melanggar protokol pencegahan Covid-19. Meski demikian, masalah pelaksanaan pilkada menjadi perhatian serius. Karena tahapan  pilkada akan bertabrakan dengan protokol pencegahan Covid-19 yang mengharuskan pembatasan sosial, seperti coklit data pemilih, kampanye, dan pemilihan.

Para pejabat pemilu akan memiliki setidaknya tiga tujuan utama terkait pelaksanaan pilkada pada Desember mendatang. Pertama, yang paling mendasar, penyelenggara harus memastikan bahwa setiap pemilih yang sah secara hukum memiliki kesempatan yang cukup untuk memberikan suara tanpa menghadapi risiko yang secara substansial lebih besar dari biasanya terhadap kesehatan mereka (dalam keadaan tersebut, beberapa risiko yang meningkat minimal mungkin tidak dapat dihindari dalam hampir semua kegiatan).

Kedua, mereka harus mempertahankan perlindungan yang kuat terhadap penipuan, kesalahan, dan penyimpangan lainnya yang dapat berdampak pada hasil pilkda. Ketiga, petugas pemilu harus melakukan pemilu dengan cara yang meyakinkan publik bahwa pemilu itu adil dan hasilnya akurat.

Meski demikian, penundaan pilkada akan berdampak pada banyak pihak dan melibatkan banyak kepentingan. Termasuk kepentingan partai politik, penyelenggara, hingga pemerintah yang harus menjamin keselamatan warga. Pertama, efek penundaan pilkada akan berimbas pada anggaran penyelenggaraan. Karena sebagian tahapan yang telah berjalan telah menguras porsi anggaran untuk seluruh tahapan.

Kedua, terkait kondisi SDM atau pelaksana pilkada. Pada pemilu 2019, kita menghadapi persoalan banyaknya pelaksana pemilu yang meninggal. Ini menambah panjang daftar kekhawatiran terhadap keputusan dilaksanakannya pilkada di tengah pandemi. Penyelenggara pilkada harus memastikan bahwa pelaksanaan pilkada tidak memakan korban, baik penyelenggara maupun warga masyarakat secara umum.

Ketiga, terkait masa jabatan kepala daerah. Penundaan pilkada yang makin lama memaksa pemerintah perlu menyiapkan opsi pelaksana tugas atau bahkan memperpanjang masa jabatan kepala daerah. Keempat, penundaan berdampak pada penyusunan daftar pemilih, terutama pemilih yang akan berusia 17 tahun pada saat pemilihan dilaksanakan.

Lantas seperti apa skenario pelaksanaan pilkada di tengah pandemi? Bagaimana KPU sebagai penyelenggara mampu menjamin terlaksananya pilkada di satu sisi dan di sisi lain tetap mematuhi protokol kesehatan dan pencegahan Covid-19?

Baca juga:

Setidaknya beberapa negara telah melaksanakan pemilihan di tengah wabah global Covid-19. Pada bulan April, Korea Selatan menjadi negara pertama yang mengadakan pemilihan nasional di tengah-tengah wabah Covid-19 global. Tidak hanya pemilih bisa menyalurkan hak pilih meskipun memiliki risiko infeksi, tetapi mereka juga menghasilkan jumlah partisipasi tertinggi dalam 28 tahun.

Selandia Baru, Islandia, Republik Dominika, Mongolia, Burundi, dan Sri Lanka juga berencana mengadakan pemilihan sesuai jadwal. Di Amerika Serikat, negara bagian Arizona, Florida, Illinois, dan Wisconsin mengadakan pemilihan.

Dari pengalaman beberapa negara tersebut, penyelenggara pemilu perlu menyusun kebijakan dan aturan teknis pelaksanaan tahapan. Terutama yang menuntut aktivitas pertemuan fisik seperti coklit, sosialisasi, kampanye, serta pemilihan. Penyelenggara juga perlu menyiapkan opsi pada saat pelaksanaan hari pemilihan.

Untuk menghindari kepadatan di tempat pemungutan suara, misalnya, penyelenggara dapat menambah jumlah TPS. Sehingga jumlah pemilih tidak terkumpul di satu TPS dan menghindari kerumunan. Namun, ini juga akan mahal karena membutuhkan perekrutan, menyediakan peralatan pelindung , dan membeli perlengkapan pemilihan tambahan.

Penyelenggara juga dapat menyediakan opisi dengan mengelompokkan pemilih per gelombang. Sehingga warga dapat hadir sesuai dengan kelompok yang telah diatur. Misalnya dalam satu TPS yang terdiri dari 400 pemilih dapat dibagi ke dalam 20 kelompok yang terdiri dari 200 pemilih.

Selain itu, pemilihan harus dilakukan dengan instruksi dan tindakan pencegahan yang jelas dan terorganisasi untuk staf pemungutan suara dan sukarelawan serta bagi pemilih. Termasuk mereka yang melakukan karantina sendiri dan memulihkan diri dari Covid-19. Protokolnya ketat dan tempat pemungutan suara dilengkapi alat kesehatan dengan baik.

Langkah selanjutnya, peraturan mengharuskan setiap TPS menempatkan tanda dan peralatan untuk membantu orang menjaga jarak sosial. Para pemilih diharuskan untuk menjaga jarak setidaknya 1 meter. Pemilih dalam karantina diperintahkan untuk berdiri dengan interval 2 meter sambil menunggu dalam antrean. Beberapa tempat pemungutan suara menandai jarak dengan pita. Bisa juga menggunakan kerucut plastik atau sabuk yang dapat dilipat untuk mengatur jarak sosial.

Keberhasilan pelaksanaan pilkada Desember nanti bukan hanya bergantung pada protokol kesehatan yang ketat dan terkoordinasi, tetapi juga rasa kewarganegaraan pemilih. Itu bukan hanya terkait waktu yang tepat, tetapi juga akuntabilitas yang kuat dari individu, pekerja medis, dan negara.

Kerja sama seperti itu di antara para pemangku kepentingan memungkinkan kita untuk mengadakan pemilihan kepala daerah dengan aman. Ini memberi warga negara kesempatan untuk menggunakan hak pilih mereka untuk mempertahankan demokrasi di tengah pandemi.

    Muhammad Iqbal Suma
    Latest posts by Muhammad Iqbal Suma (see all)