Sri Mulyani tentang Tere Liye

Sri Mulyani tentang Tere Liye
Screenshot laman FB @smindrawati

Nalar Politik Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati memberi respons terkait keluhan Tere Liye tentang pajak penulis. Itu dilayangkan Sri melalui laman Facebook-nya @smindrawati, tertanggal 11 September 2017.

Bertajuk Tentang Tere Liye, Sri Mulyani mengajak Tere Liye untuk kembali memahami peraturan di negeri ini. Ya, tentang wajib pajak, termasuk untuk tidak serta-merta menganggap wajib pajak tersebut adalah upaya pemerintah memberangus perkembangan literasi di Indonesia.

Selengkapnya, berikut kami lampirkan respons Sri Mulyani atas keluhan Tere Liye.

Tentang Tere Liye

Bagi saya, buku adalah sahabat sejati. Dia menemani saya di mana saja dan kapan saja tanpa pernah protes. Saat di mobil, waktu antri di dokter gigi, ketika hendak menikmati “me time”, juga menjelang tidur. Membaca buku selalu mampu membawa saya pada dunia lain. Bahkan kadang mampu memberikan perspektif lain mengenai hidup dan kehidupan.

Buku yang bagus tidak ditulis begitu saja. Ada ide, imajinasi yang harus dikombinasikan dengan riset, data, survei. Bahkan kunjungan lapangan yang kemudian dirangkai dalam kata menjadi cerita dan pesan. Ada jerih payah tidak mudah (keringat, airmata, atau bahkan darah) yang nyata di balik terbitnya suatu buku. Juga biaya yang sering tidak sedikit. Meski penulis yang memiliki passion menulis pasti juga menikmati proses menulis itu sendiri.

Oleh karena itu, saya terhenyak ketika membaca berita bahwa seorang Tere Liye akan berhenti menerbitkan buku karena masalah perpajakan. Tere Liye menyatakan frustrasinya menghadapi “kebijakan perpajakan” dan “perlakukan aparat atau kantor pajak” terhadap kewajiban membayar pajak penghasilannya sebagai penulis. Hal ini menyangkut perlakukan perpajakan atas royalti yang diterima dari buku-buku yang ditulis Tere Liye.

Kebijakan perpajakan di negara kita diatur oleh Undang-Undang (UU). Kemudian diturunkan oleh Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan atau Peraturan Dirjen Pajak. Ada bagian kebijakan yang ditetapkan oleh UU yang tidak bisa diubah serta-merta oleh Dirjen, Menteri, atau bahkan Presiden. Seperti masalah tarif pajak penghasilan (PPh) dan penjenjangan tarif (progresivitas) PPh perorangan.

Namun, ada juga kebijakan yang dapat diubah lebih cepat dan dalam kewenangan Menteri dan Dirjen Pajak. Misalnya, penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi WP orang pribadi. Itu setelah dikonsultasikan dengan DPR dan besaran norma penghitungan penghasilan neto bagi WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha. Atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 M rupiah setahun (yang tidak menyelenggarakan pembukuan).

Kebijakan pajak yang baik adalah kebijakan yang menjalankan prinsip keadilan dan persamaan perlakuan antara wajib pajak (equity), kepastian bagi wajib pajak. Serta tidak kompleks bagi WP untuk membayar dan memenuhi aturannya, netral (tidak menimbulkan disinsentif dan distorsi pelaku), keamanan informasi terjamin, dan lain-lain.

Untuk memenuhi kebijakan pajak yang ideal dan baik di atas tidak mudah. Pemerintah sering dihadapkan pilihan-pilihan. Misalnya antara konsistensi, keadilan, dan persamaan perlakukan antara pelaku pajak versus tujuan pemihakan atau afirmatif.

Pemerintah terus berupaya agar kebijakan pajak dapat memenuhi berbagai harapan masyarakat dan pelaku ekonomi. Yaitu, adil dan konsisten, simpel dan mudah dijalankan, efektif dan tetap mampu merespons kebutuhan-kebutuhan tertentu dari kelompok masyarakat, profesi, kegiatan usaha yang berbeda-beda.

Ketika seorang Tere Liye mengharapkan agar dalam penghitungan pajaknya dapat memperhitungkan upaya jerih payah dan biaya yang dikeluarkan selama proses penulisan, Kementerian Keuangan dan DJP telah mengakomodasi. Yakni dengan kebijakan bahwa biaya tersebut dapat dikurangkan melalui penggunaan norma. Norma adalah suatu kemudahan yang diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan.

Keluhan Tere Liye bahwa ada biaya dalam pembuatan sebuah buku, sudah tercermin melalui tersedianya mekanisme norma penghitungan bagi penulis. Tere Liye memahami kebijakan ini karena dia adalah penulis yang sangat paham mengenai seluk-beluk perpajakan. Bangga saya punya teman alumni FEUI yang tidak hanya pintar substansi ekonomi dan perpajakan, tetapi juga piawai serta indah dalam menulis cerita.

Bagi profesi penulis, penghitungan normanya adalah 50 persen dari penghasilannya sebagai penulis (baik royalti maupun honorarium lainnya). Maksudnya, biaya untuk menghasilkan buku bagi seorang penulis dianggap sebesar 50 persen dari penghasilannya.

Artinya, setelah dihitung total penghasilan yg diperoleh oleh penulis selama satu tahun pajak dikalikan dengan 50% sehingga diperoleh penghasilan netto.

Sama dengan Wajib Pajak lain, dari penghasilan netto ini dikurangkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sehingga diperoleh penghasilan kena pajak. Kemudian, dari penghasilan kena pajak, dihitung pajak penghasilan terutang menggunakan tarif pajak progresif sesuai dengan lapisan penghasilan.

Sementara itu, pajak penghasilan yang sudah dipungut oleh penerbit atas royalti dapat dijadikan sebagai kredit pajak yang akan menjadi pengurang pajak penghasilan yang terutang. Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan keleluasaan dan keadilan bagi profesi penulis untuk dapat terus berkarya.

Bila dalam pelaksanaannya di lapangan masih terdapat adanya ketidaksamaan pendapat dan ketidakpastian perlakuan—seperti yang dikeluhkan Tere Liye, maka saya sudah meminta kawan-kawan di Ditjen Pajak untuk menyamakan kembali pemahaman tersebut. Meninjau “Standard Operating Procedure” dalam penanganan masalah-masalah seperti ini—termasuk peranan kepala kantor yang lebih tanggap dan efektif—agar tidak membuat Wajib Pajak frustrasi.

Ini adalah bagian dari reformasi yang sedang kami jalankan di DJP. Saya yakin sepenuhnya bahwa dengan adanya komunikasi dan organisasi yang baik, sebuah kebijakan akan dapat terlaksana dengan lebih sempurna. Dan ini semua perlu terus didukung dan diawasi. Agar kami makin mampu menjadi organisasi yang dipercaya oleh masyarakat dan diandalkan oleh negara dan bangsa.

Kami menyadari bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi. Oleh karena itu, kami menerima dengan baik berbagai masukan dari berbagai kelompok profesi yang memiliki berbagai karakteristik yang ingin mendapat perhatian dan pemahaman Pemerintah. Tugas kami adalah mendengar, memahami, dan merespons untuk perbaikan seluruh negeri dan masyarakat Indonesia.

Kami di Kementerian Keuangan senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini. Sembari tetap menjunjung tinggi integritas dan profesionalisme.

Saya tentu berharap penulis seperti Tere Liye tidak menganggap bahwa seluruh jajaran pajak adalah identik dengan Gayus. Persepsi ini sungguh melukai mereka yang jujur dan memiliki komitmen dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas konstitusi mengumpulkan penerimaan negara.

Saya yakin banyak pegawai pajak yang memiliki hati yang baik dan komitmen kerja yang tinggi dan profesional seperti “Bujang” dalam buku Tere Liye “Pulang”—atau seperti “Sri Ningsih dan Zaman” dalam bukunya “Tentang Kamu”.

Kita semua warga negara Indonesia dalam posisi di mana pun dan peran apa pun memiliki kewajiban membangun dan membesarkan Indonesia. Mari kita melakukan perjuangan membangun dan melanjutkan perjalanan estafet dari para pendiri bangsa untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Salam literasi dan keadilan untuk Indonesia.

Jakarta, 11 September 2017

Sri Mulyani Indrawati

___________________

Artikel Terkait:

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi