Strategi Soeharto Bangun Citra Politik Luar Negeri Indonesia

Strategi Soeharto Bangun Citra Politik Luar Negeri Indonesia
©KB

Pemerintahan Soeharto identik dengan masa pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Soeharto, politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan, terutama dalam gaya dan pelaksanaannya terwujud dengan lebih condongnya Indonesia terhadap negara- negara Barat dalam pelaksanaan politik luar negerinya.

Selain itu, Indonesia juga mulai menjalin hubungan bertetangga yang baik atau Good Neightbourhood Policy. Kemudian dalam perumusan dan pelaksanaan polugri, militer memiliki peranan lebih dominan dibanding dengan depertemen luar negeri.

Kondisi Politik Luar Negeri pada Masa Soeharto

Pada masa awal pemerintahan Orde Baru, politik luar negeri Indonesia mengalami beberapa perubahan gaya, yaitu lebih condong terhadap negara Barat, lebih memfokuskan perekonomian, lebih giat menjalin kerja sama di kawasan Asia Tenggara, dan tentunya sangat mengedepankan peranan militer.

Tahun 1966-1980 merupakan sebuah tahapan baru pada masa konsolidasi Orde Baru kekuasaan Soeharto. Kemunculan Soeharto yang pada saat itu berupaya menggantikan posisi Soekarno menjadikannya cukup terkenal yang berperan penting dalam perubahan tatanan politik pasca peristiwa G30S/PKI.

Era Soeharto atau era Orde Baru bisa dikatakan merupakan masa awal dilakukannya pembangunan dalam berbagai aspek. Pada masa pemerintahan Orde Baru, arah kebijakan politik luar negeri Indonesia berubah menjadi kondisi yang memberikan penekanan pada perekonomian dan stabilitas politik domestik. Politik bebas aktif Indonesia diimplementasikan dengan mendekatnya Indonesia dengan negara Barat.

Bukti nyata mendekatnya Indonesia dengan Barat adalah dengan masuknya kembali Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bermarkas di Amerika Serikat, memerangi partai komunis Indonesia di mana komunis adalah ideologi yang dimiliki Rusia dan Cina, dan membekukan hubungan bilateral dengan Cina.

Pada masanya, Soeharto banyak melakukan perbaikan hubungan dengan negara-negara tetangga, seperti menghentikan konfrontasi terhadap Malaysia. Pada masa Orde Baru, Indonesia terlibat dalam kerja sama regional Asia Tenggara dengan membentuk Association of South East Asian Nations (ASEAN) bersama dengan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina untuk memajukan kerja sama ekonomi dan budaya di antara negara negara yang anti-komunis.

Dinamika Politik Luar Negeri pada Masa Soeharto

Transformasi Orde Lama menuju Orde Baru memberikan dinamika yang unik. Terutama pada sistem politik luar negeri Indonesia, karena adanya rezim yang diikuti oleh setiap perubahan kebijakan politik luar negeri.

Soeharto memiliki salah satu keistimewaan dalam mengembangkan kekuatan politik luar negerinya. Ia berhasil memengaruhi Presiden Soekarno untuk memberikan wewenang kepadanya dalam memulihkan keamanan dan ketertiban setelah peristiwa gerakan 30 September. Presiden Soekarno akhirnya mengangkatnya menjadi panglima dari suatu unit yang dibentuk khusus untuk untuk permasalahan gerakan 30 September, yaitu Komandan Operasi Keamanan dan Ketertiban pada 2 Oktober 1965. Lahirnya Orde Baru ditandai dengan dikeluarkannya surat perintah pada 11 Maret 1966.

Kemudian setelah itu, terjadi perubahan pola hubungan diplomatik Indonesia pada masa Orde Baru, sebab pada masa Orde Lama terjadi hubungan diplomatik yang kurang baik dengan beberapa negara karena karakter pemimpin bangsa yang begitu kuat dalam pandangan internasional.

Baca juga:

Perubahan yang terjadi pada masa Orde Baru tidak dapat dilepaskan dari pemikiran awal yang disampaikan oleh Soeharto dalam pidatonya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara pada 1966, yang intinya ada dua hal utama, yaitu stabilitas politik keamanan dan pembangunan ekonomi.

Pada masa pemerintahannya, Presiden Soekarno melakukan usaha normalisasi hubungannya dengan Malaysia, yaitu dengan melakukan perundingan di Bangkok pada 29 Mei hingga 1 Juni 1966. Setelah kedua belah pihak menyetujui hasil perundingan Bangkok, kemudian diresmikan normalisasi antara kedua negara yang ditandatangani pada 11 Agustus 1966 di Jakarta.

Ini merupakan salah satu strategi Presiden Soeharto dalam menjaga prinsip hidup bertetangga yang baik dan prinsip non-agresi sesuai dengan prinsip bebas aktif. Selain daripada itu, hal ekonomi juga menjadi pertimbangan karena apabila politik konfrontasi berlarut-larut akan menelan biaya yang besar padahal kondisi perekonomian Indonesia sedang melemah.

Arah kebijakan luar negeri Indonesia setelah 1966 lebih jauh diarahkan untuk membina kerja sama antarbangsa, terutama lebih difokuskan pada ruang lingkup regional di kawasan Asia Tenggara. Presiden Soeharto menyatakan di depan DPR pada 16 Agustus sebagai berikut:

“Apabila masalah Malaysia ini telah diselesaikan, kita dapat mengarah ke arah kegiatan-kegiatan dalam bidang kebijaksanaan luar negeri yang menjalin kerja sama yang erat berdasarkan prinsip saling menguntungkan antara negara-negara Asia Tenggara. Kemudian akan menghidupkan kembali gagasan Mafilindo dalam lingkup yang lebih luas untuk mencapai suatu Asia Tenggara yang bekerja sama dalam berbagai bidang, terutama bidang-bidang ekonomi, teknik, dan budaya.”

Keinginan itu pun terwujud dalam penandatanganan deklarasi Association of South East Asian Nations (ASEAN) yang merupakan wadah kerja sama antara bangsa yang di dalamnya dalam menjalin kerja sama menjunjung tinggi prinsip perdamaian. Untuk itu, pada masa pemerintahannya, Presiden Soeharto ingin terus berperan dalam mewujudkan tatanan kehidupan yang sejahtera yang diselimuti perdamaian.

Daftar Pustaka
  • Kusumaningtias, M. POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA PADA MASA AWAL ORDE BARU 1966-1982.
  • Arifin, M. Z., Jumadi, J., & Najamuddin, N. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Masa Transisi Pemerintahan Orde Lama Pemerintahan Orde Baru Tahun 1965-1973. PATTINGALLOANG, 5(3), 101-111.
    Velika Lusiana
    Latest posts by Velika Lusiana (see all)