Tak Ikut Aksi Tolak UU Ciptaker, Muhammadiyah: Lebih Banyak Mudaratnya

Tak Ikut Aksi Tolak UU Ciptaker, Muhammadiyah; Lebih Banyak Mudaratnya
©Head Topics

Nalar Politik – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan tidak akan mengikuti aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang kabarnya akan digelar oleh Presidium Alumni (PA) 212 hari ini, 13 Oktober 2020.

Sebagaimanya disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, aksi demonstrasi tersebut lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.

“Aksi demonstrasi lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya,” kata Abdul seperti dilansir detikNews (12/10).

Pernyataan itu diakui Abdul mengacu pada ajaran dan hukum Islam.

“Dalam Islam diajarkan agar meninggalkan perbuatan yang lebih banyak mengandung madlarat dibandingkan manfaat. Dalam hukum Islam, hal yang sangat mendesak (aham) harus lebih diprioritaskan di atas hal yang penting (muhim).”

Diketahui, PA 212 akan menggelar aksi dalam rangka menolak UU Ciptaker yang baru-baru ini disahkan DPR RI bersama Pemerintah. PP Muhammadiyah mengaku tidak bakal terlebat, dan akan lebih fokus pada penanganan Covid-19.

“Muhammadiyah tidak ada hubungan dan tidak akan ikut dalam aksi yang akan dilaksanakan oleh sejumlah organisasi Islam pada Selasa (13/10). Muhammadiyah lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, dan kesehatan masyarakat.”

Pihaknya pun mengimbau agar warga tidak membuat kerumunan di tengah pandemi.

“Dalam situasi sekarang, sebaiknya semua pihak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan massa dalam jumlah besar, termasuk demonstrasi.”

Meski demikian, PP Muhammadiyah tetap menghargai langkah yang hendak ditempuh PA 212. Terlebih dalam bentuk aksi demonstrasi di mana konstitusi melindunginya.

Namun, imbaunya kembali, para peserta atau massa aksi harus tertib dan menghindari pengrusakan.

“Bagi masyarakat yang berdemonstrasi, hendaknya mematuhi undang-undang, tertib, dan menghindari kekerasan (vandalisme). Aparatur keamanan hendaknya memaksimalkan pendekatan persuasif dan humanis agar tidak terjadi clash antara masyarakat dengan aparat.” [de]