Tanpa UU Cipta Kerja, Gelombang PHK Terus Menimpa Indonesia

Tanpa UU Cipta Kerja, Gelombang PHK Terus Menimpa Indonesia
©Politeia

Nalar Politik – Pandemi membuat semua usaha kesulitan. Mereka yang bergelut di bidang ini hanya punya dua pilihan, yakni antara melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau gulung tikar.

Seperti terlihat pada sejumlah perusahaan di wilayah Kabupaten Tangerang, berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja setempat, setidaknya sudah ada 23 pabrik yang terpaksa gulung tikar.

“Iya, betul. Total ada 23 perusahaan yang tutup. Mereka rata-rata tidak bisa bertahan karena pandemi,” jelas Hendra, Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) Disnaker Kabupaten Tangerang, di awal November lalu.

Sudah terbukti pula bahwa pandemi membuat PHK menjadi cara yang paling banyak diambil para pengusaha. Langkah ini otomatis menjadikan angka pengangguran di Indonesia makin meningkat.

“Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada buruh, sehingga perlu perhatian khusus agar mereka tetap memiliki penghasilan setelah kehilangan pekerjaan.”

Untungnya para pekerja diselamatkan oleh UU Cipta Kerja. Walaupun pekerja terkena PHK, selain akan dapat pesangon, pemerintah turut akan memberi bantuan berupa jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Di luar itu, UU Cipta Kerja juga menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Kebijakan baru ini sangat memudahkan masyarakat untuk membuka usahanya. Hal ini menjadikan terbukanya lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih luas.

Berkat segala kebijakan dari UU Cipta Kerja, dari perusahaan besar hingga UMKM bisa bertahan dan terus berkembang. Berkembangnya usaha-usaha di Indonesia inilah yang kelak memberikan kesempatan untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak dan luas.

Akibatnya, lapangan pekerjaan bukan hanya di kota, tapi juga bisa merata sampai ke desa. Dengan demikian, UU Cipta Kerja membantu Indonesia mengurangi angka pengangguran akibat PHK.