Tegakkan Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan Perundang-undangan

Tegakkan Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan Perundang-undangan
©Partisipasi Publik

Tegakkan Partisipasi Publik dalam Proses Penyusunan Perundang-undangan

Pada 5 Desember 2023, melalui Rapat Paripurna, DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Kabar ini tentunya disambut baik oleh masyarakat, mengingat selama ini subtansi pasal UU ITE cenderung multitafsir dan berpotensi menjadi pasal karet, yang tentunya apabila disalahgunakan akan memberangus kemerdekaan pers dan menutup akses kebebasan berpendapat di ruang digital.

UU ITE juga masih memuat sejumlah ketentuan yang tidak sinkron dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan, serta belum sepenuhnya memberikan jaminan hak-hak korban untuk mendapatkan layanan keadilan, penanganan, dan bahkan pemulihan yang dibutuhkan.

Dengan adanya RUU Perubahan Kedua UU ITE sekaligus menjadi bukti nyata bahwasanya hukum di Indonesia selalu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan mengikuti perkembangan hukum yang berorientasi progresif dan komprehensif, baik di tingkat nasional maupun di kancah global.

Dengan adanya Perubahan Kedua UU ITE, diharapkan kepastian hukum dalam ruang digital akan terwujud serta mempertegas kembali penghormatan dan jaminan akan kebebasan berpendapat di tengah masyarakat.

Namun sayangnya, proses pembahasan RUU Perubahan Kedua UU ITE dari awal hingga saat ini cenderung tertutup dan minim akan partisipasi publik. Banyak kalangan yang kesulitan untuk mengakses dokumen resmi UU ITE, sehingga praktik pembahasannya terkesan tidak transparan dan akuntabel, serta mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai wujud nyata dari negara demokrasi.

Nihilnya partisipasi publik dalam penyusunan RUU Perubahan Kedua UU ITE mengindikasikan adanya pelanggaran dan pencorengan hak masyarakat untuk turut andil dalam mekanisme penyusunan peraturan dan perundang-undangan.

Baca juga:

Padahal, amanat mengenai partisipasi publik telah secara gamblang dimaktub dalam Pasal 96 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diperbarui dengan UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya, di ayat (4) dipertegas kembali bahwa: Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Partisipasi publik dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan tidak semata-mata ditujukan untuk formalitas belaka. Adanya partisipasi publik sangat penting bagi kontinuitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama dalam hal menjaga kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah akan memprakarsai lahirnya peraturan perundang-undangan yang lebih inklusif, responsif, representatif, dan berorientasi pada kemaslahatan dan kepentingan masyarakat. Lebih daripada itu, partisipasi publik juga menjadi salah satu langkah untuk memitigasi konflik dan resiko masalah yang akan ditimbulkan dari implementasi peraturan perundang-undangan yang dibuat.

Peraturan perundang-undangan yang menerapkan mekanisme partisipasi publik akan lebih mewakili atau merepresentasikan tuntutan, harapan, dan keinginan dari masyarakat itu sendiri, sehingga sekaligus akan meminimalisir potensi masalah di masa-masa yang mendatang.

Mekanisme partisipasi publik dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga sekaligus dapat ditafsirkan sebagai pemenuhan landasan sosiologis sebagai prinsip utama dalam membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Di mana seperti yang kita ketahui bersama, landasan sosiologis berfungsi sebagai alat pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk dan disusun sedemikian rupa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Masyarakat merupakan subjek utama yang menjadi fokus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepantasnya peraturan perundang-undangan yang dibuat haruslah mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Sehingga, dalam konteks tersebut, partisipasi publik dapat diinterpretasikan sebagai implementasi konkret dari prinsip landasan sosiologis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Lebih daripada itu, sudah menjadi kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia untuk turut andil mengambil peran dalam membenahi demokrasi. Kesadaran individu-individu dalam masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi elemen yang tak kalah penting dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Baca juga:

Sayangnya, masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan masyarakat mengenai peran dan tanggung jawab sebagai warga negara. Hal ini lah yang mengakibatkan beban moral untuk menjaga dan menegakkan panji demokrasi seringkali hanya dibebankan ke pundak para elit-elit pemerintahan saja.

Perlu dilakukan sebuah refleksi dan introspeksi mendalam untuk menyigapi fenomena kurangnya partisipasi publik dalam proses penyusunan RUU Perubahan Kedua UU ITE maupun RUU lainnya di masa mendatang. Introspeksi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintahan, tetapi juga merupakan panggilan bagi masyarakat sipil untuk lebih aktif terlibat dan berkontribusi pada penyusunan peraturan perundang-undangan.

Diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat memperkuat keterlibatan publik, seperti peningkatan kesadaran akan pentingnya partisipasi, penyediaan platform yang memfasilitasi dialog antara pemerintah dan masyarakat, serta peningkatan transparansi dalam proses pembuatan kebijakan.

Hanya dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat sipil, dapat dihasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan serta aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Sumber
Nadia Sartika Stephanie Manalu
Latest posts by Nadia Sartika Stephanie Manalu (see all)