Teologi Katolik di Masa Pandemi: Antara Neoliberalisme Katolik dan Masa Depan Gereja

Teologi Katolik di Masa Pandemi: Antara Neoliberalisme Katolik dan Masa Depan Gereja
©Pinterest

Di mana teologi Katolik ketika seluruh penduduk dikurung, yang menyebabkan orang Kristen tidak dapat merayakan sakramen dan banyak dari kita dirundung kecemasan?

Artikel ini bertujuan menganalisis relasi saling membentuk antara agama, negara, dan pasar. Dalam rangka merinci pembahasan, postur artikel dibagi ke dalam tiga sub bagian, antara lain:

Pertama, relasi tak kasat mata antara pandemi, krisis neoliberalisme, sekuritinisasi, dan bagaimana Gereja Katolik merespons situasi tersebut. Bagian ini diawali dengan deskripsi serbacepat tentang konsep dan mekanisme beroperasinya neoliberalisme.

Selanjutnya, hadirnya krisis neoliberalisme yang disebabkan oleh, salah satunya pandemi Covid-19 dan diikuti dengan sekuritinisasi, merupakan klimaks tak terduga yang memungkinkan terjadinya perubahan radikal ekperimentasi ideologi tersebut di masa depan. Dalam rumusan berbeda, jika Anda yakin dan mengimani bahwa Ekaristi adalah komunio, mengapa keyakinan itu dengan mudah berubah hanya karena protokol kesehatan yang dititahkan oleh agen neoliberal melalui tentakelnya di media massa dan negara?

Di mana teologi saat gereja-gereja dikosongkan dan kepercayaan orang pada Gereja Katolik memudar? Di mana teologi Katolik ketika seluruh penduduk dikurung, yang menyebabkan orang Kristen tidak dapat merayakan sakramen dan banyak dari kita dirundung kecemasan?

Kedua, bagian kedua membahas tentang intervensi paradigma neoliberal dalam teologi Katolik, terutama melalui proyek “War on Terrorism” yang dilegitimasi melalui politik luar negeri AS dan ekspor wacana multikulturalisme ke seluruh dunia. Bagian ini membuka medan pembahasan baru tentang tiga komponen kunci dalam teologi Katolik, antara lain: makna kehidupan dan kematian manusia, makna Ekaristi, dan intervensi neoliberalisme dalam program pemberdayaan filantropi gereja di lima benua.

Ketiga, menjadikan agama sebagai gerakan organik. Bertolak dari limitasi Brown yang luput melihat potensi perubahan dalam agama, artikel ini justru menawarkan alternatif strategis yang mesti disikapi secara cepat, yakni menjadikan kekatolikan sebagai sebuah gerakan organik melawan neoliberalisasi melalui revitalisasi teologi.

Menolak pesimisme Brown dan kelembagaan rasional Weberian, artikel ini justru optimis bahwa rekonstruksi mesti dimulai dari kekristenan yang disinyalir Weber sebagai asal mula kelahiran kapitalisme.

Pandemi, Krisis Neoliberalisme, dan Sekuritinisasi

Jika neoliberalisme adalah kata yang tidak Anda kenal, atau hanya kata yang Anda dengar tanpa banyak menyinggung kehidupan dan kesadaran Anda, subbab ini memberikan kesaksian atas kekuatan jahatnya.

Diciptakan oleh Friedrich von Hayek, istilah itu merujuk pada keyakinan bahwa semua realitas dapat dijelaskan dalam model persaingan ekonomi, dan bahwa semua aktivitas manusia dapat diukur dari segi kekayaan, nilai tukar, dan harga. Pasar, misalnya, bagi Hayek, bukan hanya konsep dan tempat berlangsungnya aktivitas ekonomi, melainkan juga menggambarkan masyarakat secara keseluruhan.

Demikian pula harga, adalah alat untuk mengalokasikan sumber daya yang langka; dan dalam rangka mendukung efisiensi, pasar harus bebas dan kompetitif. Disebut demikian karena Hayek berasumsi bahwa sampai kapan pun manusia adalah makhluk yang akan dan harus mengutamakan kepentingannya sendiri dalam persaingan memperoleh keuntungan. Dalam persaingan semacam ini, kita belajar tentang siapa dan apa yang benar-benar (tidak) berharga (Muehlebach, 2013).

Persis di situ, neoliberalisme dapat dicirikan oleh adanya kemahakuasaan pasar, kompetisi, intervensi negara yang minimal, dan efisiensi sektor privat (Harman, 2011:5).

Secara paradigmatik, istilah ini mulai beroperasi dalam skala kecil ketika pejabat terpilih yang dipimpin oleh Ronald Regan dan Margaret Thatcher membentuk koalisi politik untuk mengembalikan negara kesejahteraan guna menghadapi organisasi buruh. Ekonom seperti Hayek dan Milton Friedman itulah yang memberikan dasar intelektual bagi ideologi tersebut.

Bertolak dari situ, neoliberalisme merembes batas-batas benua, merangsek masuk bahkan dalam toilet dan kamar tidur setiap warga negara. Akhirnya, dengan melibatkan International Moneter Fund (IMF) dan World Trade Organization (WTO) melalui “Konsensus Washington”, ideologi ini mereformasi pasar dengan cara menyingkirkan dimensi dan ongkos sosial sambil menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai panglima.

Perspektif yang memahami neoliberalisme bukan hanya sekadar urusan ekonomi juga dijelaskan oleh Wendy Brown dalam Undoing the Demos (2015). Dengan menarik perhatian kita pada cara-cara di mana neoliberalisme beroperasi seperti dosa asal, Brown menunjukkan bahwa ideologi itu menemukan huniannya di inti terdalam keberadaan kita sebagai manusia.

Inti itu bukan berada di jiwa, namun berlokasi di kewarganegaraan demokratis: rasa memiliki kita dalam dunia bersama yang dapat kita kelola secara kolektif dengan orang lain. Di era ini, tulis Brown, kita dipaksa untuk menerjemahkan diri kita sendiri ke dalam idiom yang tidak manusiawi seperti daya saing kewirausahaan di mana seluruh hidup kita dibaca dalam kosakata persaingan pasar yang kejam.

Dengan menggunakan kecemerlangan analisis governmentality Foucault, Brown menunjukkan bahwa rumah utama neoliberalisme bukanlah buku teks ekonomi, laporan Bank Dunia, dan pertemuan rutin World Economic Forum (WEF) di Davos. Ini lebih licik dari itu—praktik dan institusi yang mengatur kehidupan kita sehari-hari. Konsekuensinya jelas. Ideologi ini membentuk “rasionalitas politik” dengan cara membubarkan kapasitas kewargaan kita dan menawarkan formulasi subjek politik baru sebagai pengusaha yang setia (Chappel, 2015).

Tenaga kerja, misalnya, tidak lagi memiliki potensi ekonomi dan politik untuk dieksploitasi. Tujuan neoliberalisme bukan untuk mengeksploitasi mereka, tetapi menghapus kategori maknanya karena makna itu adalah tempat dari mana perlawanan berasal. Akibatnya, kita bukan lagi “buruh” yang memutar roda modal. Kita adalah “modal itu sendiri”.

Semua bidang yang awalnya dipisahkan dari pasar dan dianggap sebagai wilayah pemenuhan atau aktualisasi diri serta kebebasan manusia kini dimasukkan ke dalam kategori pasar sebagai modal untuk meningkatkan nilai pasar seseorang. Contohnya, bagaimana pendidikan individu, profil di media sosial, publikasi akademis, dan karier kerja yang disajikan sebagai bentuk investasi diri guna meningkatkan modal individu.

Singkatnya, pergeseran dari kapitalisme industrial ke kapitalisme finansial mengubah sumber daya manusia kita menjadi ensambel perusahaan dan portofolio investasi. Bakat, kerajinan, dan usaha individu adalah cara kita berinvestasi dan pasar meningkatkan atau menurunkan nilainya.

Saking dekatnya neoliberalisme dengan kehidupan manusia, hadirnya pandemi Covid-19 merupakan pukulan telak bagi ideologi tersebut. Disebut demikian karena kebijakan penutupan perbatasan, penjarakan fisik, karantina, dan diikuti sekuritinisasi dilakukan dalam rangka mengatasi krisis tersebut. Karena bagaimanapun juga, aktivitas ekonomi tidak akan berhenti dan neoliberalisme memainkan taktik untuk menemukan celah agar tetap bertahan termasuk melalui “neoliberalisme epidemologis” (Isabel, 2020).

Baca juga:

Seperti hubungan manusia dengan sesamanya, perekonomian dalam format neoliberalisme tidak dapat mengabaikan sirkulasi dan konektivitas. Itulah sebabnya, kehadiran Covid-19 mengungkapkan kerapuhan neoliberalisme, terutama karena guncangan skala besar dari sektor “non-ekonomi dan non-finansial”. Dengan kata lain, penekanan pada pentingnya sirkulasi dan koneksi justru meningkatkan penyakit dan kematian secara signifikan (Harman, 2011). Oleh karena itu, diperlukan peralihan dari kapitalisme industrial ke finansial secepatnya.

Jika dicermati secara teliti, banyak krisis yang terjadi di dunia kita sebenarnya memiliki kesamaan. Apakah itu krisis kemanusiaan dan ekonomi, krisis demokrasi dan kesehatan, selalu ada benang merah yang menghubungkan semua kekisruhan ini. Masing-masing krisis dengan caranya sendiri mengeksploitasi perpecahan antara yang kaya dan yang miskin, manusia dan alam lingkungannya, warga negara dan imigran, yang relatif aman dan yang terguncang.

Di belakang semua ini, terdapat krisis yang jauh lebih besar dan fundamental: degradasi gagasan tentang manusia yang disebabkan oleh mekanisme kompleks neoliberalisme. Ini dapat kita temukan secara langsung melalui kemenangan kapitalisme keuangan dan datangnya kapitalisme pengawasan dan sekuritinisasi, baik melalui globalisasi ekonomi dan erosi politik maupun melalui pemelintiran demokrasi (Lakeland, 2020). Sekuritinisasi, misalnya, dilakukan dengan propaganda luhur dan mulia, yakni membela masyarakat (Foucault, 2003).

Dalam rangka mewujudkan sekuritinisasi total, dunia harus dibayangkan selalu waspada dan cepat tanggap terhadap ancaman baru yang hanya bisa diatasi dengan strategi-taktik perang. Djalong dan Hakim (2021), misalnya, memberikan preseden menarik bahwa strategi-taktik penanganan dan pencegahan terorisme selama dua dekade periode Global War on Terror merupakan titik tolak berlangsungnya sekuritinisasi masa kini.

Dengan kemampuannya mengubah dirinya menjadi begitu “sehari-hari”, kapitalisme pengawasan itu tampak seperti udara yang kita hirup, dan untuk sebagian besar, kita menganggapnya sebagai “kenyataan normal”. Mengutip kata-kata filsuf Roberto Mangabeira Unger, normalisasi kapitalisme pengawasan “membuat kia bernanyi meskipun tubuh kita dirantai”. Itulah sebabnya, kita sulit membedakan kicauan burung dalam sangkar sebagai lagu kesedihan ataukah kemuraman.

Berhadapan dengan situasi tersebut, apa yang mesti dilakukan oleh gereja? Bagaimana kita mempraktikkan kebebasan persis ketika perusahan raksasa seperti Google dan Facebook berusaha menolak kebebasan itu?

Perusahan yang sangat kuat itu mengumpulkan pengetahuan tentang pengalaman dan perilaku kita untuk membentuk apa yang kita anggap sebagai kebebasan kita, dan menjualnya kepada mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dari rantai ekonomi yang, tanpa kita kita ketahui, membebani kita.

Seperti dikatakan Shoshana Zuboff dalam The Age of Surveillance Capitalism, kita bukanlah pelanggannya. Kita adalah sumber surplus penting dalam bentuk “objek dari operasi ekstraksi bahan mentah”.

Persis di situ, krisis ini memaksa kita untuk memikirkan kembali konsep-konsep penting dalam percakapan teologis beberapa tahun terakhir. Alih-alih menolak total raksasa internet di atas, kita sebagai umat Katolik perlu mengambil peran berdasarkan posisi masing-masing, termasuk, tentu saja, mengefektifkan penggunaaan media sosial kita.

Beberapa di antara kita memiliki jurnal dan majalah populer bahkan blog dan podcast. Namun, berapa banyak dari kita yang menulis untuk mengungkapkan urgensi membela manusia? Bisakah kita menemukan hubungan antara kapitalisme pengawasan dan penghancuran ciptaan Tuhan? Bisakah kita menciptakan kemandirian kancah pendidikan kita, yang selama ini begitu rentan terhadap rayuan sistem dunia yang tidak dapat mereka pahami atau kendalikan?

Neoliberalisasi Teologi Politik

Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan penting di atas, subbab ini menghadirkan beberapa percakapan penting tentang intervensi neoliberalisme dalam teologi pastoral gereja Katolik di seluruh dunia dan implikasinya bagi gereja lokal di Indonesia. Politik neoliberalisme ini bekerja melalui identifikasi rasial, etnis, dan agama sebagai strategi devide and rule yang terus berlangsung sampai periode Global War on Terror (Djalong dan Hakim, 2021).

Hal yang sama juga ditegaskan oleh Marseden (2008), Breuwer, Gifford, & Rose (1996), juga Shibley (1998) yang menggambarkan kekuatan sosial Kristen fudamentalis, Pentakosta, dan karismatik sebagai agen masyarakat sipil dan agen kebijakan luar negeri AS. Kelompok ini malah mendukung kebijakan negara sebagai perpanjangan tangan dari apa yang disebut sebagai Christian Rights of the US.

Akibatnya, seperti yang dicatat Shah (2006), Pentakostalisme global telah menjadi proxy bagi AS dalam mengumpulkan dukungan populer, termasuk dari Vatikan untuk mendukung “Perang Melawan Terorisme” global.

Perang proxy semacam ini bukanlah hal baru. Pada abad ke-19, misalnya, ketika liberalisme mengancam pelbagai properti dan posisi Gereja di semenanjung Italia, dibuatlah Perjanjian Lateran (1929) yang menyatukan kekuatan inndustri liberal, rezim Mussolini, dan Kepausan dengan kedaulatan diberikan kepada Kota Vatikan (Gramsci, 1995). Ini dicapai dengan menjadikan komunisme sebagai proxy guna memperkuat kedaulatan dan memberikan perlindungan fisik bagi banyak perusahan Katolik di Eropa.

Posisi anti-komunisme ini juga merupakan medan strategis Vatikan untuk memperbaiki hubungannya dengan Protestan yang sempat retak paska kompleksitas Kontra-Reformasi. Sejak saat itu, hingga hari ini, dimulailah proyek neoliberalisasi dalam pratik teologi Katolik secara halus dan masif.

Menggambarkan situasi tersebut, artikel ini mencoba menggunakan tiga matra khas teologi Katolik, antara lain:

Pertama, makna kehidupan dan kematian. Kematian yang kaya makna teologis direduksi menjadi sekadar kematian biologis oleh dominasi persepktif sainstis neoliberal. Dalam konteks pandemi, mengutip Agamben (1998), masyarakat kita yang panik dan negara kita yang lumpuh membuat orang siap mengorbankan segalanya secara praktis—hidup yang normal, hubungan sosial, pekerjaan, bahkan persahabatan dan kepercayaan agama atau politik—untuk menghindari bahaya jatuh sakit dan mati.

Kita menyaksikan ini dengan hati yang jeri. Orang mati di mana-mana dan dentang lonceng gereja terdengar lebih lirih dari detak jantung ketika mendengar sirene ambulans. Bahkan, kita tidak berhak atas pemakaman mereka yang mati dan tidak jelas apa yang terjadi dengan mayat orang yang kita cintai. Sistem ini, sebenarnya, telah menghapus sesama kita manusia, dan aneh bahwa Gereja tetap bungkam mengenai hal ini.

Berhadapan dengan situasi demikian, muncul pertanyaan: akan seperti apa hubungan manusia di negara yang akan terbiasa hidup seperti ini entah sampai kapan? Dan apakah masyarakat kita sudah tidak punya nilai lain selain kelangsungan hidup? Orang lain, siapa pun dia, bahkan orang yang dicintai, tidak boleh didekati atau disentuh, dan memang perlu dijaga jarak tertentu dari dia. Bukankah ini metode menghapus sesama manusia?

Alih-alih menjawab pertanyaan di atas dengan menyodorkan wacana alternatif melalui pendekatan teologis, Vatikan justru menyetujui secara cepat keputusan WHO dan GAVI bahwa menjaga jarak dan vaksinasi adalah metode paling ampuh dalam mendefinisikan kehidupan dan kematian manusia. Cara ini membuat umat Katolik seakan tak punya pegangan nilai lain selain kelangsungan hidup biologisnya.

Baca juga:

Kedua, ekaristi sebagai persatuan komunitas. Pada saat krisis hidup dan mati ini, agama yang memang sudah merosot pesonanya itu cenderung dijadikan pelarian. Namun, otoritas sekuler dan politik meminggirkan agama tepat pada saat yang paling dibutuhkan.

Di seluruh dunia, kecuali Cina, larangan merayakan Ekaristi datang dari pemerintah, dan telah diterima dengan cepat tanpa ragu-ragu oleh otoritas Gereja. Beberapa intelektual progresif di Italia dan Amerika Latin mengkritik sikap “teologi malu-malu” semacam itu dan menolak argumen Vatikan bahwa tindakan kejam ini mutlak diperlukan, mengingat sejak 1945 ada perpaduan yang tenang antara gereja dan negara.

Vatikan lalu mencetuskan istilah yang paling peyoratif: ekaristi online; yang definisinya nyaris sama dengan “misa pribadi”. Padahal, setiap misa bersifat publik menurut definisinya, baik umat hadir atau tidak.

Memperbaiki kekeliruan itu, Paus Fransiskus menegaskan bahwa perayaan Ekaristi di televisi dan radio menciptakan “keakraban gnostik”, tetapi bukan komunitas. Bagi Fransiskus, gereja berarti berkumpul dan berbagi roti. Namun, mengapa perspektif ini tidak diikuti dengan kebijakan universal yang signifikan? Betapa tidak konsistennya pemimpin kita.

Fenomena ini memunculkan pertanyaan lain: apa perbedaaan hari ini dengan tahun 1950-an ketika pastor memimpin Ekaristi dengan terus-menerus bergumam dalam bahasa Latin yang tidak kita pahami? Apa arti partisipasi dalam Ekaristi? Beberapa orang telah membawa roti dan anggur mereka sendiri ke ruang TV, atau bahkan melakukan liturgi “do it yourself” tanpa pastor. Apakah ini menciptakan persekutuan gereja? (Zagano, 2020; Halik, tt).

Tanpa menyetujui total kritikan kaum progresif liberal, tulisan ini menemukan bahwa mereka terlalu fokus pada mekanisme perayaan Ekaristi dan bukan pada teologi. Hal yang perlu diperbicangkan itu bukan bongkar pasang liturgi, tapi teologi.

Bukankah kita sudah mendapat banyak peringatan dari perkembangan di banyak negara (terutama di Eropa) di mana makin banyak gereja, biara, dan seminari tinggi telah dikosongkan, ditutup, dan dialihfungsikan? Mengapa Gereja bungkam mengenai hal ini? Mengapa kita menganggap bahwa penutupan gereja disebabkan oleh pandemi dan bukan karena teologi yang makin tidak relevan dengan konteks umat dan menuntut kita untuk mereformulasi kembali cara kita melakukan teologi?

Ketiga, neoliberalisasi program pemberdayaan. Berbeda dengan Injil Kemakmuran mesianistik yang diperkenalkan oleh Etika Protestan pada pergantian milenium, karisma neoliberalisme Katolik tidak terletak pada penolakannya terhadap pasar, tetapi pada perintahnya bahwa sebagian dari kekayaan ini harus didistribusikan kembali melalui tindakan amal. Neoliberalisme Katolik, dengan demikian, bergantung pada empati subjek yang penuh kasih sayang, yang konon dianggap mampu memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh pasar (Muehlebach, 2013).

Persis di situ, kritikan pedas datang dari berbagai intelektual Amerika Latin. Samuel Cruz (2015), misalnya, berargumen bahwa cara gereja Katolik berteologi dalam bidang pemberdayaan meniru cara neoliberalisme, seperti melayani orang-orang di pinggiran, membantu orang miskin dan terlantar, tetapi sama sekali tidak berupaya mengubah struktur yang menyebabkan semua ketimpangan ini terjadi.

Ia menulis demikian, “Gereja selalu melakukan amal tetapi mereka tidak ingin mengatakan apa alasan semua penderitaan ini terjadi: kapitalisme. Dalam pandangan saya, mereka mengkooptasi teologi pembebasan sambil tetap menggunakan pendekatan supremasi kulit putih.”

Mengingat bahwa orang miskin adalah produk sampingan dari sistem tempat kita hidup dan yang menjadi tanggung jawab kita, kemiskinan orang miskin bukanlah seruan untuk aksi bantuan yang murah hati, tetapi tuntutan agar kita pergi dan membangun tatanan sosial yang berbeda, dan itu mesti dimulai dari cara kita berteologi.

Bagi Cruz, gereja perlu progresif tetapi bukan dalam bentuk gerakan liberal yang dominan saat ini. Sebab, “dengan teologi seperti itu, mereka akan berakhir di tempat yang sama di mana mereka memulai. Karena mereka tidak melakukan kritik radikal terhadap struktur itu (ibid.).

(bersambung….)

    Hans Hayon
    Latest posts by Hans Hayon (see all)