Teologi Politik di Flores: Anak yang Hilang

Teologi Politik di Flores: Anak yang Hilang
©Pinterest

Telah berabad lamanya gereja berkiprah di Flores. Tetapi sejauh mana peran gereja dalam bidang teologi politik untuk memajukan masyarakat? Tentu saja gereja yang saya maksudkan di sini, selain institusi, tetapi juga—sebagaimana yang diamanatkan dalam Konsili Vatikan II—komunitas beriman.

Sependek ingatan saya, sejak Sekolah Dasar hingga saat ini, wacana teologi politik dalam tubuh gereja di Flores sama sekali tidak berkembang. Akibatnya, gereja lebih berkutat pada persoalan moralitas dan alpa membangun apa yang disebut oleh pemikir pos-strukturalis sebagai political frontreiner.

Implikasinya jelas: menghadapi persoalan kemiskinan, perdagangan manusia, HIV/AIDS, korupsi, dan diskriminasi sosial, metode yang diterapkan semata-mata lebih berorientasi pada perbaikan moral, baik individu maupun publik.

Tentang kasus korupsi, misalnya. Berdasarkan laporan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), terdapat 2.375 koruptor masih berstatus PNS yang tersebar di berbagai provinsi. Khusus untuk NTT, berjumlah 183 orang dengan perincian: di level pemerintahan provinsi sebanyak 5 orang dan di level pemerintahan kabupaten/kota sebanyak 178 orang (Kompas, 14 September 2018).

Demikian pula kasus HIV/AIDS. Semenjak kasus pertama 15 tahun silam, penderita HIV/AIDS di Kabupaten Sikka terbanyak justru ibu rumah tangga (IRT), yakni sebanyak 161 orang, wiraswasta 102 orang, 100 orang petani, 43 sopir, 44 orang buruh, 21 orang balita 10 pelajar, 14 orang mahasiswa, pekerja seks komersial 35 orang dan 7 orang waria. (Pos Kupang, 2 Maret 2018).

Mengejutkan. Di akhir berita, Pengelola Program KPA Sikka, Yuyun Darti Baetal, menegaskan bahwa di Sikka, tidak ada lagi kecamatan yang bebas dari HIV/AIDS.

Menghadapi fenomena seperti ini, tentu saja tidak serta-merta dengan gampang diselesaikan melalui pendekatan actor and morality oriented. Hal ini mengembalikan kita pada perdebatan lama: kita butuh orang baik ataukah sistem yang baik?

Celakanya lagi, gereja buta dengan pendekatan ekonomi politik (ekopol) dalam membaca dan mengurai pelbagai benang kusut di atas. Imbasnya, bukannya menemukan strategi, tetapi alternatif solusinya justru berbelit-belit.

Pejabat Gereja yang “Sadar Diri”

Subjudul di atas memang agak provokatif. Karena bahasa saya terbatas untuk melukiskan fenomena di mana para pastor/biarawan yang alih-alih merasa menerapkan teologi politik, kerap lebih suka mengkritik kebijakan pemerintah, baik melalui demonstrasi maupun tulisan di surat kabar. Tentu itu hal baik dan saya memberikan apresiasi.

Sayangnya, hemat saya, para biarawan tersebut hendaknya menggarap bidangnya sendiri. Bukan malah menggarap bidang politik dan pemerintahan, apalagi hanya sekadar mengikuti isu yang sedang viral di media sosial.

Sebagai misal, ada biarawan yang gemar mengkritik fenomena korupsi di NTT, tetapi sangat jarang melakukan kajian yang serius tentang aspek apakah yang menyebabkan tindakan korupsi itu terus terjadi. Atau, mengapa hal yang dibahas bukannya Injil dan kehidupan orang kudus dalam cara pandang yang berhubungan dengan dimensi politik?

Baca juga:

Singkatnya, ada begitu banyak isu di dalam gereja yang bisa dibahas dari perspektif politik kenegaraan tanpa harus menyebut-nyebut kata “birokrasi”.

Tentang fenomena di atas, ada beberapa asumsi yang muncul. Pertama, kolektivitas versus individualistik. Hal ini tampak dalam bentuk ketiadaan kaderisasi yang matang dalam tubuh gereja.

Meskipun dalam sistem formasi, para calon biarawan dididik untuk hidup kolektif dan solid, setelah menjadi atau tidak menjadi biarawan, tidak sedikit dari mereka yang menjadi sangat individualistik. Orang yang dimintai pendapat, menulis di koran, membawakan materi seminar, dan memimpin pergerakan selalu yang itu-itu saja. Kecanduan pada tokoh akhirnya melenyapkan sikap kritis para pengikut untuk berkiprah di atas tindakan sehari-hari.

Pola yang sama juga diterapkan dalam bidang pendidikan di Flores. Masing-masing instansi, baik swasta maupun negeri, terkesan berjalan sendiri-sendiri. Tidak memiliki dimensi tanggung jawab ketika pelbagai institusi lain di sekitarnya mengalami semacam “kemunduran akademis” melalui persentase kelulusan dan kualitas output yang dihasilkan.

Meskipun dalam kehidupan membiara, orang diajar untuk hidup dalam sebuah komunitas tertentu dan menghargai kesetiakawanan, toh setelah menjadi atau tidak menjadi pastor, orang lebih suka menyibukkan diri dengan urusannya sendiri yang menjerumuskan mereka pada komponen elite baru.

Kedua, memitoskan tokoh. Eksplorasi berlebihan terhadap peran Yesus pada akhirnya mengabaikan kerja hegemonik dan kolektivitas para murid. Padahal, teologi politik yang sesungguhnya adalah bagaimana membangun jejaring sehingga tercipta kekuatan yang mampu mengganggu rezim yang dianggap mapan dan diskriminatif. Bertahannya gereja selama 2000 tahun justru karena cara kerja semacam ini, selain, tentu saja, karena rahmat Allah.

Merumuskan Cara Menemukan Anak yang Hilang

Sumber dari penalaran mengenai teologi politik yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai model politik yang dilakukan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus. Maksudnya, di dalam dan melalui Yesus, Allah berpolitik menggunakan cara manusia.

Hal itu gamblang ketika Yesus lahir sebagai manusia, hidup sebagai manusia dan mati sebagai manusia. Singkatnya, teologi politik dalam terang ‘gerakan Yesus’ itu hendaknya dimaknai melalui peralihan dari teologi dogmatik kepada antropologi.

Terdapat beberapa pokok pikiran berkaitan dengan gerakan politik yang dijalankan oleh Yesus antara lain:

Pertama, proses pemilihan para murid. Cara Yesus memilih para muridnya tidak bisa dilepaskan dari cara mereka diutus. Pada yang pertama, mereka dipilih atau dipanggil ketika masing-masing di antara mereka sedang menjalankan tugas keseharian hidup, entah sebagai nelayan, petani, pemukut cukai, pelacur, dan sebagainya. Sementara itu, pada yang kedua, cara para murid diutus terutama melalui deklarasi performatif semacam, “Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah serigala.” Ini menunjukkan bahwa tidak ada dunia tanpa risiko.

Meskipun agak melebar, analogi seperti ini menjadi semacam awasan bagi semua orang agar memilih pemimpin dengan cara-cara demikian. Tidak ada pemimpin yang jatuh dari langit. Sebaliknya, pemimpin yang humanis adalah pribadi yang mengenal apa yang ia kerjakan, mengerti siapa yang ia layani, tahu apa saja risiko yang dihadapi dan bagaimana merumuskan strategi.

Kedua, performativitas. Istilah ini saya pinjam dari Judith Butler yang menegaskan bahwa gender seseorang ditentukan oleh cara ia bersikap (sebagai laki-laki atau perempuan). Dalam konteks ini, performativitas menegaskan ketakterpisahan antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan.

Tidak ada perbedaan antara teori dan praktik. Berbuat adalah berteori. Namun mesti diingat bahwa performativitas memberi penekanan lebih bukan hanya kepada subjek, melainkan juga kepada kolektivitas.

Ironisnya, pada kenyataannya, upaya melawan pelbagai regulasi tambang yang dilakukan oleh pribadi tertentu mengatasnamakan gereja dibuat secara fragmentaris dan belum menjadi sebuah gerakan bersama. Seorang pastor yang berorasi melawan kebijakan pemerintah umumnya tidak didukung oleh anggota komunitasnya sendiri.

Ketika gerakan itu gagal mencapai sasaran, misalnya, gereja lalu terkesan menutup diri dan tidak mau bekerja sama dengan komponen lain seperti pemerintah, masyarakat, dan organisasi politik lainnya. Konsekuensinya jelas, perjuangan gereja menjadi tumpul dan tidak punya efek yang signifikan.

Baca juga:

Agak reduksionis, gereja seakan-akan merasa diri paling hebat atau terlampau suci mengurusi hal semacam ini. Kekeliruan ini pula yang membuat gereja menganggap kelompok-kelompok lain tidak penting, bahkan bersikap apatis terhadap mereka. Bukankah gerakan Yesus sukses secara politis justru karena pelbagai kelompok lain yang dianggap “tidak berguna”, tersisih dan dibuang, berhasil Ia rangkul?

Ketiga, unsur magis. Apa maksudnya iman sebesar biji sesawi mampu memindahkan gunung? Artinya, beriman mesti mengandung unsur magis, berdaya sihir.

Iman yang demikian tentu berdimensi politis. Maksudnya, iman yang diterjemahkan sebagai aktivitas personal hendaknya dipahami dalam dimensi kepublikan. Atau, iman yang privat mesti merupakan hasil dari proses internalisasi terhadap hal-hal publik; dan satu-satunya hal yang berdimensi publik adalah kasih sebagaimana disebutkan dalam Kitab Suci; terdapat tiga hal, yakni iman, harap, dan kasih, namun yang terbesar dari antaranya adalah kasih.

Maksudnya, iman itu politis dan kasih adalah dasar dari politik. Dengan demikian, mewujudkan iman mesti dijalankan secara politis dan hegemonik seperti garam yang memberi rasa dengan cara melarut, tanpa terlihat. Dikatakan demikian karena sesungguhnya apa yang disebut sebagai mukjizat justru adalah pengalaman sehari-hari yang dipahami dari perspektif yang tidak biasa.

Ambil contoh: untuk melawan kebijakan diskriminatif pemerintah, tidak cukup jika gereja di Flores hanya mengandalkan seruan profetis atau demonstrasi semata. Sebaliknya, seperti garam dan terang, tindakan politik cinta kasih gereja melawan regulasi diskriminatif mesti dijalankan secara “tulus seperti merpati dan licik seperti ular”, dan dijabarkan secara mendetail menggunakan pendekatan strategis plus tak kasat mata.

Teknisnya, apakah gereja memiliki kader di legislatif, di institusi pendidikan, LSM, bupati/gubernur, kepala desa, tokoh adat, dan seterusnya? Kader yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sepaham (satu kaki) dengan agenda besar perjuangan gereja Flores; yang dididik, dipersiapkan bertahun-tahun sebelumnya.

Kader-kader yang disebutkan ini sangat penting untuk menjadi garda terdepan perjuangan gereja mengingat pejabat gereja haram berpolitik praktis. Saya kira, inilah anak yang hilang dalam hampir semua gerakan teologi politik yang diinisiasi oleh gereja di Flores.

Baca juga:

    Hans Hayon

    Mahasiswa dari Flores Timur, NTT. Buku kumpulan cerpennya berjudul 'Tuhan Mati di Biara' (Ende: Indah Indah, 2015) dan kumpulan esai 'Mencari yang Pintang, Menugur yang Terguncang' (Yogyakarta, 2019).
    Hans Hayon

    Latest posts by Hans Hayon (see all)