Tertutupnya Peluang Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2018

Tertutupnya Peluang Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2018
©Global News

Bantahan terhadap Tulisan Alan Akim berjudul “Politik Nahdliyin di Pilkada 2018: Peluang Khofifah dalam Tradisi Patriarki NU”.

Pesta rakyat—begitu orang-orang menyebutnya—rencananya akan berlangsung pada 2018. Pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ini sudah sangat terasa menyita banyak perhatian. Salah satu daerah yang menarik untuk kita lihat perkembangan politiknya adalah Jawa Timur (Jatim), sebuah daerah di mana basis Nahdliyin (sebutan untuk orang-orang NU) berada.

Khofifah Indar Parawansa merupakan salah satu calon yang orang gadang-gadang akan maju mencalonkan diri untuk memperebutkan kursi Jatim satu. Meskipun belum secara resmi mencalonkan diri, desas-desus bahwa ia akan maju sudah menjadi rahasia umum.

Tokoh perempuan Nahdlatul Ulama ini bukanlah sosok yang asing di dunia perpolitikan. Tercatat pada pemilihan kepala daerah periode lalu, ia juga mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim. Namun sayang, ia kalah bersaing dengan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang merupakan calon petahana.

Namun kemudian, pada 2014, ia menahbiskan diri sebagai tim sukses dari pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Darinya, ia kemudian menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Alan Akim, dalam tulisannya di Nalar Politik berjudul Politik Nahdliyin di Pilkada 2018: Peluang Khofifah dalam Tradisi Patriarki NU, menyatakan kurang lebihnya bahwa ada peluang Khofifah cukup besar dalam ajang Pilkada Jatim 2018 jika mencalonkan diri. Alasannya bahwa NU yang ia anggap mempunyai budaya patriarki, khususnya di Jawa Timur, kini mulai meninggalkan tradisi tersebut dengan landasan hasil Muktamar NU di NTB yang menyatakan perempuan boleh menjadi pemimpin.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa peluang Khofifah cukup besar asalkan ia mampu melakukan komunikasi politik kepada para kiai pesantren yang merupakan basic kekuatan politik di Jawa Timur. Namun, apakah sesederhana itu permasalahannya?

Penulis teringat pergelaran Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang lalu yang menahbiskan Donald Trump sebagai pemenangnya. Bagaimana mungkin Donald Trump yang dinilai arogan oleh banyak orang mampu mengalahkan Hilary Clinton yang mempunyai track record bagus di dunia perpolitikan?

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa Amerika belum siap—kalau enggan berkata tidak mau—untuk dipimpin oleh seorang perempuan. Karena dalam sejarahnya, belum ada satu pun seorang perempuan yang pernah memimpin Amerika.

Baca juga:

Yang lebih tragis lagi, Amerika sampai sekarang belum meratifikasi konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi pada perempuan. Banyak pengamat politik, termasuk guru-guru besar bidang politik, berpendapat sama, yakni Amerika memang belum siap untuk memiliki presiden perempuan.

Amerika lebih mengambil jalur aman dengan memenangkan Trump yang dianggap arogan dan sering berstatement SARA daripada mengambil risiko untuk mengubah sejarah Amerika. Sebab konsekuensi adalah berbagai kalangan akan mencemooh negara adidaya tersebut. Bahkan pernah termuat di media bahwa Rusia membuat pernyataan bahwasanya Amerika harus siap berperang jika Hillary Clinton menjadi presiden dan harus siap menanggung risiko.

Budaya patriarki sudah ada sejak lama dalam peradaban manusia. Mulai dari bangsa Romawi kuno, Persia, dan bangsa Arab, mereka menggunakan sistem patriarki dalam tata kehidupannya.

Oleh karenanya, bukan merupakan hal yang asing ketika menemukan kultur budaya Indonesia juga menerapkan budaya patriarki. Lebih-lebih NU di Jawa Timur yang telah Alan Akim ungkap. Penulis merasakan sendiri bagaimana budaya Timur Tengah yang masuk melalui Islam juga berkembang dalam kultur budaya masyarakat Jawa Timur, khususnya di kalangan pesantren.

Dalam ruang publik saja, terdapat diskriminasi yang begitu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misal, seorang Nyai tidak akan mungkin memiliki kesempatan bicara di acara umum di depan para jemaah laki-laki. Contoh ini penulis dapati sendiri di beberapa pesantren di Jawa Timur.

Hal ini menjadi salah satu contoh betapa perempuan masih berposisi dalam tempat kedua setelah laki-laki.

Meskipun keputusan muktamar memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin, dalam kenyataan empiris, tidak bisa kita pungkiri bahwa keputusan normatif tersebut belum bisa merasuk ke dalam rekayasa sosial di lapangan. Apalagi dengan tradisi perseteruan NU yang selalu ada ketika hajatan politik berlangsung (Mukhotib MD, NU: Dinamika Ideologi dan Politik, 2010). Dalam setiap perseteruan itu, otomatis suara NU menjadi pecah belah.

Jika Khofifah mencalonkan diri, lawan utamanya adalah Saifullah Yusuf yang juga berasal dari kalangan NU yang sudah mendaklarasikan diri. Lebih tepatnya, ini akan menjadi persaingan antara Muslimat dan GP Ansor. Karena Khofifah dapat kita pastikan kantong-kantong suaranya berasal dari Muslimat, sedangkan Saifullah Yusuf yang mantan ketua umum GP Ansor akan mendulang kantong suara dari kalangan Ansor pula.

Halaman selanjutnya >>>