Tertutupnya Peluang Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2018

Tertutupnya Peluang Khofifah di Pilkada Jawa Timur 2018
Ilustrasi: global-news

Bantahan terhadap Tulisan Alan Akim berjudul ‘Politik Nahdliyin di Pilkada 2018: Peluang Khofifah dalam Tradisi Patriarki NU’.

Pesta rakyat—begitu orang-orang menyebutnya—rencananya akan digelar tahun 2018. Pagelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak ini sudah sangat terasa menyita banyak perhatian. Salah satu daerah yang menarik untuk dilihat perkembangan politiknya adalah Jawa Timur (Jatim), sebuah daerah di mana basis Nahdliyin (sebutan untuk orang-orang NU) berada.

Khofifah Indar Parawansa merupakan salah satu calon yang digadang-gadang akan maju mencalonkan diri untuk memperebutkan kursi Jatim satu. Meskipun belum secara resmi mencalonkan diri, namun desas-desus bahwa ia akan maju sudah menjadi rahasia umum.

Tokoh perempuan Nahdlatul Ulama ini bukanlah sosok yang asing di dunia perpolitikan. Tercatat pada pemilihan kepala daerah periode lalu, ia juga mencalonkan diri sebagai Gubernur Jatim. Namun sayang, ia kalah bersaing dengan pasangan Soekarwo dan Saifullah Yusuf yang merupakan calon petahana.

Namun kemudian, pada tahun 2014, ia menahbiskan diri sebagai tim sukses dari pasangan Joko Widodo dan Yusuf Kalla sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden. Darinya, ia kemudian diangkat sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja pemerintahan Jokowi-JK.

Alan Akim, dalam tulisannya di Nalar Politik berjudul Politik Nahdliyin di Pilkada 2018: Peluang Khofifah dalam Tradisi Patriarki NU, menyatakan kurang lebihnya bahwa ada peluang Khofifah cukup besar dalam ajang Pilkada Jatim 2018 jika ia mencalonkan diri. Alasannya bahwa NU yang ia anggap mempunyai budaya patriarki, khususnya di Jawa Timur, kini mulai meninggalkan tradisi tersebut dengan landasan hasil Muktamar NU di NTB yang menyatakan perempuan diperbolehkan untuk menjadi pemimpin.

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa peluang Khofifah cukup besar asalkan ia mampu melakukan komunikasi politik kepada para kiai pesantren yang merupakan basic kekuatan politik di Jawa Timur. Namun, apakah sesederhana itu permasalahannya?

Penulis teringat pergelaran Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang lalu yang menahbiskan Donald Trump sebagai pemenangnya. Bagaimana mungkin Donald Trump yang dinilai arogan oleh banyak orang mampu mengalahkan Hilary Clinton yang mempunyai track record bagus di dunia perpolitikan?

Sulit untuk tidak mengatakan bahwa Amerika belum siap—kalau enggan berkata tidak mau—untuk dipimpin oleh seorang perempuan. Karena dalam sejarahnya, belum ada satu pun seorang perempuan yang pernah memimpin Amerika.

Yang lebih tragis lagi, Amerika sampai sekarang belum meratifikasi konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi pada perempuan. Banyak pengamat politik, termasuk guru-guru besar bidang politik, berpendapat sama, yakni Amerika memang belum siap untuk dipimpin Presiden perempuan.

Amerika lebih mengambil jalur aman dengan memenangkan Trump yang dianggap arogan dan sering berstatement SARA daripada mengambil resiko untuk mengubah sejarah Amerika untuk pertama kalinya dipimpin seorang perempuan. Sebab konsekuensi adalah negara adidaya tersebut akan dicemooh oleh berbagai kalangan. Bahkan pernah termuat di media bahwa Rusia membuat pernyataan bahwasanya Amerika harus siap berperang jika Hilary menjadi presiden dan harus siap menaggung resiko.

Budaya patriarki sudah ada sejak lama dalam peradaban manusia. Mulai dari bangsa Romawi kuno, Persia, dan bangsa Arab menggunakan sistem patriarki dalam tata kehidupannya.

Oleh karenanya, bukan merupakan hal yang asing ketika didapati kultur budaya Indonesia juga menerapkan budaya patriarki. Lebih-lebih NU di Jawa Timur yang telah ditulis oleh Alan Akim. Penulis merasakan sendiri bagaimana budaya Timur Tengah yang masuk melalui Islam juga berkembang dalam kultur budaya masyarakat Jawa Timur, khususnya di kalangan pesantren.

Dalam ruang publik saja, terdapat diskriminasi yang begitu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misal, seorang bu Nyai tidak akan mungkin diberikan kesempatan bicara di acara umum di depan para jama’ah laki-laki. Contoh ini penulis dapati sendiri di beberapa pesantren di Jawa Timur.

Hal ini menjadi salah satu contoh betapa perempuan masih ditempatkan dalam tempat kedua setelah laki-laki. Meskipun keputusan muktamar memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin, namun dalam kenyataan empiris, tidak bisa dipungkiri bahwa keputusan normatif tersebut belum bisa merasuk ke dalam rekayasa sosial di lapangan. Apalagi ditambah dengan tradisi perseteruan NU yang selalu ada ketika hajatan politik berlangsung (Mukhotib MD, NU: Dinamika Ideologi dan Politik, 2010).

Dalam setiap perseteruan itu, otomatis suara NU menjadi pecah belah. Jika Khofifah mencalonkan diri, maka lawan utamanya adalah Saifullah Yusuf yang juga berasal dari kalangan NU yang sudah mendaklarasikan diri. Lebih tepatnya, ini akan menjadi persaingan antara Muslimat dan GP Ansor. Karena Khofifah dapat dipastikan kantong-kantong suaranya berasal dari Muslimat, sedangkan Saifullah Yusuf yang mantan ketua umum GP Ansor akan mendulang kantong suara dari kalangan Ansor pula.

Peluang Saifullah Yusuf akan terbuka lebar untuk menjadi Gubernur. Karena mayoritas kiai-kiai NU yang masih kental budaya patriarkinya akan mendukungnya. Apalagi Saifullah sendiri berasal dari kalangan pesantren. Sedangkan peluang Khofifah untuk menjadi Gubernur sudah dapat dipastikan akan kandas. Seperti yang terjadi pada pemilihan periode lalu.

Meskipun Khofifah mendulang cukup banyak suara di periode lalu, namun ingat, periode lalu Saifullah sebagai calon wakil yang berpasangan dengan Soekarwo. Artinya, suara NU belum sepenuhnya ada di pihak Saifullah. Namun sekarang, Saifullah Yusuf bakal maju sebagai Gubernur dengan menggandeng Azwar Anas yang juga kader Nahdliyin.

Dengan demikian, suara Nahdliyin akan utuh menuju pasangan ini. Sementara Khofifah hanya akan mendapatkan suara dari Muslimat NU, yang prosentasinya masih kalah dengan suara keseluruhan NU.

Di negara demokrasi, apa saja bisa terjadi. Namun, ketika melihat Amerika yang notabene dianggap sebagai negara paling demokrasi saja masih takut untuk dipimpin oleh perempuan, lalu bagaimana dengan masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarkinya?

Tentunya Pilkada Jawa Timur merupakan daerah yang menarik untuk selalu dibahas ranah politiknya. Apalagi basis Nahdliyin yang sudah menjadi identitas Jawa Timur akan menjadi senjata utama setiap calon untuk mengambil suara.

Namun, ketika dua calon sama-sama dari kalangan Nahdliyin, bagaimana cara menyikapinya? Tentu saja dengan melihat peluang terbesar dari setiap calon.

Untuk Pilkada 2018, jika Khofifah jadi untuk mencalonkan diri, maka bisa dikatakan peluangnya akan sangat kecil—kalau enggan untuk mengatakan tertutup. Ini sebagai konsekuensi logis dari dinamika politik, kultur, dan budaya yang berkembang di masyarakat Jawa Timur.

*Amamur Rohman H, Koordinator Wilayah DIY Jaringan Ulama Muda Nusantara (JUMAT)

___________________

Artikel Terkait: