Tingkatkan Daya Saing, UU Cipta Kerja Ubah Konsepsi Perizinan Berusaha

Tingkatkan Daya Saing, UU Cipta Kerja Ubah Konsepsi Perizinan Berusaha
©Katadata

Nalar Politik – Dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional, UU Cipta Kerja hadir dengan mengubah konsepsi perizinan berusaha, yakni dari berbasis izin (license based) ke berbasis risiko (risk based).

Dengan konsepsi perizinan seperti itu, bagi pelaku usaha dengan risiko rendah, cukup dengan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) saja. Sementara untuk pelaku usaha risiko menengah, izinnya sekadar berbentuk sertifikat standar. Beda halnya dengan usaha risiko tinggi yang memang memerlukan izin khusus.

Artinya, izin kegiatan usaha hanya diterapkan untuk usaha yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan, keselamatan, dan lingkungan serta kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan berbasis risiko inilah yang akan sepenuhnya diatur melalui UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, Indonesia sangat membutuhkan reformasi regulasi dan transformasi ekonomi. Maka kenapa Omnibus Law UU Cipta Kerja dibentuk.

“Melalui Omnibus Law UU Cipta Kerja, dapat dilakukan regulasi dan transformasi ekonomi yang membantu Indonesia keluar dari middle income trap (jebakan pendapatan menengah),” jelasnya dalam kegiatan Serap Aspirasi UU Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (2/12).

Adapun caranya, lanjut Musdhalifah, adalah dengan cara meningkatkan daya saing dan produktivitas tenaga kerja.

Ia pun menjelaskan bahwa negara yang terjebak pada middle income trap tersebut hanya akan berdaya saing lemah. Apabila dibandingkan dengan low income countries akan kalah bersaing dari sisi upah tenaga kerja mereka yang lebih murah, sedangkan dengan high income countries akan kalah bersaing dalam teknologi dan produktivitas. [tr]