Transfer Jutaan Rupiah ke Peserta Bimtek, DPRD Majene: Bukan Hak Peserta

Transfer Jutaan Rupiah ke Peserta Bimtek, DPRD Majene: Bukan Hak Peserta
©KS

Nalar Politik – Kasubag Humas Protokoler dan Dokumentasi di Kantor DPRD Majene, Arkanuddin, mengklarifikasi isu korupsi terkait Bimtek yang diselenggarakan oleh sekretariat dewan kabupaten ini.

Melalui sambungan telepon, Arkanuddin membenarkan bahwa setiap peserta yang hadir dalam acara tersebut mendapat transferan uang senilai masing-masing jutaan rupiah. Namun, ia membantah kalau uang tersebut adalah hak peserta.

“Semua peserta yang hadir memang mendapat transfer uang senilai Rp4.900.000. Uang yang ditransfer ke peserta bukanlah hak oleh peserta karena uang itu diperuntukkan untuk pembayaran kegiatan, termasuk pemateri, makan, dan hotel,” kata Arkanuddin, Senin (14/12).

Peserta Bimtek yang hadir pun, tambahnya, hanya berjumlah 20 orang. Ia sekaligus mengklarifikasi informasi yang sempat beredar beberapa waktu lalu yang menyebut sebanyak 30 orang.

“Peserta Bimtek 20 orang dan hadir semua pada saat kegiatan,” jelasnya.

Selain itu, Arkanuddin juga membantah kalau anggaran untuk kegiatan Bimtek ini mencapai ratusan juta rupiah.

“Total anggaran untuk kegiatan Bimtek ini sebesar Rp99.850.000. Semua kegiatan berjalan sebagaimana mestinya acara Bimtek pada umumnya di semua daerah.”

Adapun pencarian dana kegiatan Bimtek, katanya, langsung diberikan secara tunai ke peserta. Pihak penyelenggara sama sekali tidak mendapat bagian apa-apa dari dana yang memang diperuntukkan bagi para peserta itu.

“Langsung ke peserta dan tidak ada ke penyelenggara,” pungkasnya.

Sebelumnya, kepada redaksi, Direktur LBH A&A Law Office Riandy Aryani membeberkan indikasi korupsi yang melibatkan dana aspirasi anggota DPRD Majene pada penyelenggaraan Bimtek Asistensi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dengan Ukuran SAKIP, LAKIP, RENJA, dan RENSTRA pada Instansi Pemerintah dalam Mewujudkan Good and Clean Governance yang diselenggarakan oleh Lembaga Mandiri Masyarakat Mandar Indonesia (LeM3INDO) pada 27 – 28 November 2020 di Maleo Town Square Mamuju.

“Dari beberapa informasi yang telah terkonfirmasi, ada beberapa hal yang sangat kuat mengindikasikan terdapat ‘permainan anggaran’ pada pelaksanaan kegiatan. Salah satunya, ada transfer uang masuk ke rekening peserta kegiatan sebesar Rp4.900.000, dua minggu setelah kegiatan selesai,” ungkap Riandy, Minggu (13/12).

Dugaan tersebut makin kuat saat pihak panitia penyelenggara kegiatan menghubungi peserta untuk mengirimkan kembali uang yang sudah ditransfer ke salah satu rekening milik penyelenggara. Apalagi angkanya tidak tanggung-tanggung, mencapai 147 juta rupiah untuk 30 peserta.

“Mau dikatakan uang saku, tetapi semua peserta telah menerima uang saku kegiatan setelah kegiatan selesai sebesar Rp700.000. Lagi pula, jika memang itu adalah uang akomodasi dan transportasi, misalnya, kenapa panitia penyelenggara meminta kembali uang tersebut?” kata Riandy.

Atas kejadian ini, ia berharap bisa menjadi perhatian segenap pemangku kebijakan dan penegak hukum, khusunya pihak berwajib di Kabupaten Majene.

“Harus ditelusuri lebih jauh. Jika benar terjadi korupsi dengan modus mark-up ataupun laporan fiktif, harus ditindak tegas. Terlebih yang digunakan adalah notabene uang rakyat dan sekarang semua orang tahu bahwa rakyat sedang kesusahan karena pandemi Covid-19,” pungkas Riandy.