Demokrasi adalah kata yang sepuluh tahun lalu mendominasi panggung politik Indonesia. Setelah era Orde Baru yang panjang dan menindas, harapan baru muncul dengan transisi politik yang menandai lahirnya era reformasi. Namun, apa yang seharusnya menjadi perjalanan menuju demokrasi yang integral, pada kenyataannya kerap kali mengalami ketidaktepatan dan kekosongan substansial. Apa yang kita saksikan saat ini adalah transisi demokrasi yang tidak tuntas, yang mengundang berbagai pertanyaan mendalam mengenai arah dan masa depan politik bangsa ini.
Transisi demokrasi yang tidak tuntas menyimpan paradoks dalam jangkauannya. Seiring dengan tumbuhnya platform demokrasi, suara-suara kritis yang dulu diredam kini mulai bermunculan. Rakyat terbangun dari keterpurukan, mendambakan perubahan. Namun, perubahan itu pdalam praktiknya sering terdistorsi oleh kepentingan politik tertentu. Munculnya elit-elit baru, yang sering kali mewakili kepentingan kelompok ketimbang kepentingan rakyat, menimbulkan keraguan akan komitmen mereka dalam mengupayakan pemerintahan yang lebih baik.
Di satu sisi, kita menyaksikan peningkatan partisipasi politik, di mana lebih banyak individu terlibat dalam pemilihan umum dan organisasi masyarakat sipil. Ruang publik yang lebih terbuka memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan menjalin dialog. Namun, di sisi lain, kesenjangan antara idealisme dan realitas praktik politik sangat mencolok. Rakyat mungkin bebas memberikan suara, tetapi apakah suara mereka benar-benar didengar dan diterjemahkan ke dalam kebijakan? Inilah yang menjadi jatuhnya esensi demokrasi yang bersifat inklusif.
Sebuah contoh yang mencolok dari transisi demokrasi yang tidak tuntas dapat dilihat dalam proses legislasi. Beberapa undang-undang yang diproduksi pada masa reformasi diklaim sebagai buah demokrasi, tetapi banyak di antaranya tidak mencerminkan aspirasi masyarakat luas. Legislasi kerap kali dikendalikan oleh kepentingan elit. Ketidakpuasan sosial berkembang, di mana masyarakat merasa teralienasi dari proses governansi. Adanya penggunaan kekuasaan yang tidak semestinya ini menggambarkan betapa rentannya transisi demokrasi kita terhadap manipulasi politik.
Secara lebih mendalam, kita perlu mengamati dampak dari pendekatan yang tidak tuntas ini terhadap institusi-institusi negara. Kebijakan publik yang seharusnya responsif dan adaptif sering kali terjebak dalam kubangan kepentingan. Ketidakmampuan lembaga legislatif untuk mengawal nabung rakyat dalam kebijakan sebab berjalannya waktu pengunjung hak sipil telah menjadikan masyarakat skeptis terhadap kapasitas mereka. Di sinilah kredibilitas institusi negara dipertaruhkan. Proses pengawasan yang lemah menjadikan ruang bagi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan kesadaran kolektif untuk mengatasi transisi demokrasi yang tidak tuntas. Pertama-tama, membangun kesadaran akan pentingnya pendidikan politik untuk masyarakat menjadi langkah fundamental. Masyarakat tidak hanya perlu diberdayakan untuk memilih, tetapi juga untuk memahami konteks politik dan dampak dari pilihan yang mereka ambil. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan membekali kita dengan kemampuan untuk menuntut akuntabilitas dari para penguasa.
Kedua, media massa memegang peranan kunci dalam transisi demokrasi yang lebih padu. Berita yang seimbang, analisis yang tajam, dan laporan yang mempertanyakan kebijakan publik akan memberikan kekuatan bagi rakyat. Media tidak semata-mata sebagai saluran informasi, tetapi harus berfungsi sebagai watchdog yang menjaga transparansi. Dalam hal ini, jurnalis berfungsi sebagai pilar demokrasi yang menginginkan keterbukaan dan keadilan, serta kebenaran yang tidak terdistorsi.
Selanjutnya, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik juga menjadi esensial. Dialognya harus bersifat egaliter, tanpa dominasi suara tertentu yang mengenyampingkan kepentingan kelompok lain. Dengan demikian, perspektif masyarakat bisa terwakili secara utuh. Hal ini perlu didukung oleh lembaga masyarakat sipil yang aktif dalam memantau dan melaporkan kondisi sosial-politik.
Akhirnya, refleksi dan evaluasi secara berkala terhadap proses demokrasi harus diadakan. Penilaian kritis terhadap hasil dan dampak dari semua kebijakan publik akan memungkinkan kita untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki kelemahan. Dengan metode partisipatif, masyarakat dapat dilibatkan dalam proses evaluasi tersebut. Cita-cita demokrasi yang satu harga, di mana setiap suara berarti, harus menjadi mantra yang kita pegang bersama.
Transisi demokrasi yang tidak tuntas adalah tantangan besar. Namun, dengan kesadaran yang meluas, penguatan institusi, serta partisipasi aktif masyarakat, kita dapat menyalakan kembali harapan akan demokrasi yang lebih adil dan inklusif. Tanggung jawab ini tidak semata-mata terletak di pundak pemerintah, tetapi juga kita sebagai warga negara. Mari kita jaga dan rawat denyut nadi demokrasi ini, agar tidak hanya menjadi retorika, tetapi sebuah realitas yang kita nikmati bersama.
