Transisi Demokrasi yang Tidak Tuntas

Transisi Demokrasi yang Tidak Tuntas
©Transisi

Satu yang paling mengkhawatirkan adalah adanya kemungkinan masa transisi demokrasi yang kita jalani sekarang menjadi permanen dan tidak tuntas.

Setelah jatuhnya Soeharto, ke mana sistem politik Indonesia? Pemilu yang sudah diselenggarakan dan partai pemenang yang sudah diumumkan barulah langkah awal.

Setelah lebih dari setahun gerakan reformasi berjalan, apa yang terjadi? Apa yang telah kita capai dan apa yang gagal diperjuangkan? Banyak pencapaian yang menggembirakan, namun banyak pula kegagalan yang memprihatinkan.

Satu yang paling mengkhawatirkan adalah adanya kemungkinan masa transisi demokrasi yang kita jalani sekarang menjadi permanen dan tidak tuntas. Masa transisi ini memang tidak membawa kita mundur ke belakang, namun tidak juga membawa kita maju ke depan untuk menuju sistem demokrasi yang sesungguhnya.

Jelaslah sistem politik pasca Soeharto tidak dapat lagi dikategorikan sebagai sistem otoriter sebagaimana yang terjadi selama Orde Baru. Namun sistem itu tidak dapat pula dikategorikan sebagai sistem demokrasi murni.

Di masa transisi demokrasi ini, sistem politik kita hanya memenuhi kriteria. Dalam bahasa Larry Diamond, electoral democracy atau demokrasi yang sangat terbatas. Yang kita khawatirkan jika electoral democracy inilah yang menjadi masa depan dan terminal politik Indonesia.

Catatan penutup ini mencoba menganalisis kriteria electoral democracy. Variabel apa yang menyebabkan Indonesia hanya berhenti di tahap itu. Bagaimana caranya keluar dari jebakan demokrasi yang sangat terbatas tersebut.

Dalam demokrasi yang terbatas, pemilu yang jujur dan adil dengan sistem multi-partai memang terjadi. Pers dan kehidupan politik masyarakat memang relatif bebas. Namun tetap ada halangan yang membuat sistem demokrasi ini cacat.

Baca juga:

Pertama, masih adanya kekuatan politik yang memengaruhi kebijakan pemerintah. Padahal kekuatan politik itu tidak dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Untuk kasus di Indonesia, kekuatan itu adalah militer.

Dalam sistem demokrasi murni, karena kedaulatan ada di tangan rakyat, mereka yang diberikan otoritas mengambil kebijakan politik adalah individu atau kelompok yang rakyat pilih dalam pemilu. Militer tidak ikut pemilu.

Bahkan dalam bagan politik modern, militer adalah unsur pelaksana kebijakan politik yang seharusnya netral dan absen dalam pengambilan keputusan politik. Masih berperannya militer dalam politik memberikan cacat dalam mekanisme demokrasi karena adanya kelompok yang tidak ikut pemilu tetapi menentukan secara politik.

Kedua, adanya exclusion atau diskriminasi atas ideologi masyarakat. Dalam demokrasi murni, semua ideologi masyarakat diberikan perlakuan yang sama. Ideologi itu dianggap bagian dari cita-cita politik kelompok masyarakat.

Negara bersifat netral dan tidak memiliki ideologi kecuali aturan main kompetisi yang bersifat demokratis. Ideologi mana yang mendominasi pemerintahan harus dipilih oleh rakyat itu sendiri melalui pemilu, yang dapat berubah-ubah setiap pemilu.

Namun di Indonesia saat ini, masih ada perlakuan yang tidak equal atas keberagaman ideologi itu. Pernyataan pedas Presiden Habibie atas bahaya KOMAS (Komunisme, Marhaenisme dan Sosialisme) bukanlah hanya kepeleset (slip of tongue), tetapi mewakili segmen elite kekuasaan tertentu. Dengan sendirinya, kelompok masyarakat yang percaya kepada cita-cita ideologi itu sudah mengalami teror mental.

Di negara demokrasi murni seperti di Amerika Serikat atau Eropa, apalagi di negara mantan komunis itu sendiri, ideologi komunis dibiarkan tumbuh sama seperti ideologi lainnya. Namun dalam pemilu, rakyat memilih dan ideologi komunis terbukti tidak laku bahkan di kandangnya sendiri seperti di Rusia atau di Eropa Timur. Tetapi ideologi komunis itu dikalahkan melalui prosedur demokratis, bukan oleh diskriminasi yang bersifat sistemik.

Ketiga, adanya exclusion atau perlakuan yang minor terhadap etnik minoritas, dalam hal ini non-pri (warga keturunan Cina). Dalam sistem demokrasi murni, kelompok minoritas dilindungi dan diberikan hak yang sama dengan kelompok mayoritas. Namun dalam realitas politik, kelompok non-pri di Indonesia sangat tidak nyaman hidup dalam era reformasi.

Baca juga:

Dalam berbagai kejadian, mereka menjadi korban dan kompensasi dari kemarahan publik. Tidak heran kita melihat banyaknya eksodus kelompok non-pri keluar negeri pada masa-masa awal reformasi.

Yang dikhawatirkan jika kita akan hidup permanen dengan tiga cacat demokrasi di atas. Gerakan reformasi yang dimulai pada 1998 memang cukup berhasil membawa keluar negara kita dari sistem otoriter, namun tidak cukup kuat untuk menepis tiga cacat itu. Masa transisi demokrasi yang diduga hanya bersifat sementara. Kita khawatir jika ternyata berlangsung beberapa dekade.

Pertanyaannya, mengapa tiga cacat demokrasi itu masih tumbuh? Apa yang salah dengan gerakan reformasi sehingga ia tidak cukup kuat untuk langsung membawa Indonesia menuju sistem demokrasi murni? Apa yang belum dilakukan yang membuat kita akan terbenam hanya dalam sistem electoral demokrasi atau demokrasi yang sangat terbatas itu?

Penyebabnya ada dalam sejarah bangsa kita sendiri. Bangsa kita tumbuh dalam banyak trauma politik yang dalam.

Sejak Proklamasi Kemerdekaan, berbagai gerakan separatis dan percobaan menegakkan negara agama terjadi berulang kali. Ini pula yang membuat militer merasa terpanggil untuk masuk ke dunia politik, menjaga kesatuan negara dan melindungi negara berubah menjadi negara agama. Militer di Indonesia merasa punya misi yang khusus, sebagaimana layaknya militer di Turki yang bertugas menjaga keberlangsungan negara Turki yang sekuler.

Namun kemudian, misi militer itu kebablasan. Militer masuk secara masif tidak saja ke dalam sektor politik, tetapi juga ke dalam sektor ekonomi. Begitu banyak keuntungan dan privilege yang diterima, sehingga menyulitkan kelompok militer itu untuk keluar dan memotong aneka keuntungan posisi mereka selama ini.

Kombinasi antara high politics (menjaga persatuan negara dan “bukan negara agama“) dan low politics (menjaga kepentingan politik dan bisnis kelompok mereka sendiri) membuat militer di Indonesia tidak kunjung menjadi tentara profesional yang tidak berpolitik.

Sementara ideologi komunis memberikan traumanya tersendiri. Pergolakan ideologi dan politik di pada 1960-an yang melibatkan kelompok komunis menyebabkan terbunuhnya ratusan ribu penduduk. Kengerian mayoritas penduduk Indonesia atas komunisme hampir sama dengan kengerian warga Jerman atas Nazisme. Sebagian dari kengerian itu bersifat riil, namun sebagian lagi dikonstruksi secara sengaja sebagai bagian dari pertarungan politik.

Baca juga:

Etnis Cina (non-pri) juga mempunyai riwayat trauma yang sama. Di era kolonialisme Belanda sampai dengan rezim Orde Baru, pengusaha dari etnis Cina mendapatkan perlakuan istimewa dalam hal bisnis. Mayoritas dari konglomerat yang bermasalah, yang turut membangkrutkan Orde Baru berasal dari etnik non-pri. Yang kemudian berlaku adalah prinsip “karena nila setitik rusak susu sebelanga”. Publik mengarahkan kemarahannya kepada seluruh etnik non-pri.

Jika negara kita masih hidup dengan tiga cacat demokrasi di atas, gerakan reformasi tidak dapat dikatakan berhasil. Tiga cacat itu membuat prinsip equal opportunity, perlakuan yang sama atas pluralitas ideologi dan etnik (ras, agama) belum sepenuhnya terlaksana. Sementara prinsip kedaulatan rakyat (militer tidak ikut berpolitik karena tidak ikut pemilu) juga belum sepenuhnya terselenggara.

Untuk keluar dari jebakan demokrasi yang sangat terbatas ini, diperlukan para inovator politik (political entrepreneur) yang mampu bermanuver secara canggih. Dengan menuver itu, sang inovator diharapkan berhasil mendapatkan dukungan rakyat banyak dan mengubah peta kekuatan politik.

Diyakini bahwa demokrasi murni bukanlah hasil otomatis dari pembangunan ekonomi atau suburnya kelas menengah. Yang jauh lebih penting, demokrasi murni itu adalah hasil rakitan dari para inovator politik.

Namun kehadiran dan manuver si inovator itu kini belum terlihat. Yang terjadi adalah kompetisi personal di antara kekuatan pro-reformasi itu sendiri.

Setelah lebih dari beberapa tahun usia gerakan reformasi, kita kembali tertegun. Ternyata jalan menuju tanah harapan, yaitu demokrasi murni, masih panjang dan berliku.

Latest posts by Lalik Kongkar (see all)