Tuan dan Puan Polisi, Apa Kabar Kasus Mustofa?

Tuan dan Puan Polisi, Apa Kabar Kasus Mustofa
©Suara

Nalar Warga – Dalam beberapa kesempatan, pertanyaan tentang kelanjutan kasus Mustofa Nahrawardaya terus digaungkan. Penyidik mungkin sudah tahu bahwa kasus tersebut seperti berjalan di tempat. Ada apa?

Kita masih ingat cuitan penuh kebohongan Mustofa yang membuatnya ditangkap dengan surat penangkapan Nomor SP.Kap/61/V/2019/Dittipidsiber. Mustofa dijerat Pasal 45A Ayat (2) jo Pasal 28 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Selepas jadi tersangka, ia langsung ditahan. Ia dan penasihat hukumnya mengajukan penangguhan penahanan.

Dalam hukum, dasar pengajuan penangguhan penahanan ialah Pasal 31 KUHAP: Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.

Penangguhan penahanan secara teoritis dilakukan dengan jaminan uang, jaminan orang, atau tanpa jaminan. Syaratnya ialah wajib lapor, tidak keluar rumah, tidak keluar kota.

Untuk jaminan uang, besarannya ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan disimpan di kapaniteraan pengadilan negeri (vide Pasal 35 PP Nomor 27 Tahun 1983).

Untuk jaminan orang, bisa dilakukan oleh penasihat hukumnya, keluarganya, atau siapa pun sejauh dapat menjamin, selaras dengan persetujuan penyidik (in casu kasus Mustofa). Penjamin ini harus menyatakan bertanggung jawab terhadap risiko yang timbul apabila tersangka melarikan diri.

Jangan lupa, Pasal 36 PP Nomor 27 Tahun 1983 menyebut, instansi yang menahan (in casu Kepolisian selaku Penyidik) menetapkan besarnya jumlah uang yang harus ditanggung oleh penjamin (uang tanggungan) apabila tersangka/terdakwa melarikan diri.

Baca juga:

Belakangan ini, termasuk Mustofa, ada yang sedang asyik memakai istri sebagai penjamin. Cemen, lemah sehingga patut dibela.

Untuk Mustofa, penjamin istri ditolak, dan digantikan oleh Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad.

Secara teoritis, persetujuan terhadap penangguhan penahanan ialah subjektivitas penyidik (untuk kasus Mustofa).

Maksudnya ialah bahwa penyidik harus punya pertimbangan matang apakah ada jaminan tersangka tidak akan merusak atau menghilangkan barang bukti, apa ada jaminan tersangka tidak mengulangi kejahatannya, apa ada jaminan tersangka tidak akan menyulitkan proses penyidikan.

Dalam kasus Mustofa, dikabulkannya penangguhan penahanan oleh karena hal-hal di bawah ini:

Alasan Penangguhan Mustofa

Demikianlah, Mustofa pun tak ditahan lagi. Namun yang mengherankan, sejak 2019 sampai kini, status tersangkanya belum juga dinaikkan ke penuntutan. Pertanyaannya, berapa lama penangguhan penahanannya?

Dalam suatu penangguhan penahanan, seseorang dikeluarkan dari tahanan pada saat menjalankan masa penahanannya berdasarkan UU. Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa di tingkat penyidikan, lama penahanan maksimal 20 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum maksimal 40 hari.

Halaman selanjutnya >>>
Warganet
Latest posts by Warganet (see all)