Ulama, Agama, dan Kekuasaan

Ulama, Agama, dan Kekuasaan
Ilustrasi: Mediasiar

Yang sedang memainkan peranan penting di tahun politik banyak dari kalangan agamawan. Calon-calon yang ditampilkan tidak jarang dari mereka yang berlabel ustaz, kiai, dan ulama.

Sempat terpikirkah oleh kita tentang bagaimana sebetulnya kondisi sekarang. Kalau sempat terpikir, ini mempertandakan nalar kita masih dipakai. Harapannya nalar yang kita pakai adalah nalar yang waras. Nalar yang masih sehat, nalar yang belum terkontaminasi oleh suatu apa pun. Baik terjangkit virus pembenaran atau penempatan nalar untuk menghasilkan aksi cari aman.

Sebetulnya kita tidak bisa mungkiri, mau bagaimanapun, situasi-kondisi sosial akan terus kita rasakan. Mau seperti apa pun, situasi-kondisi tersebut, baik mencekam ataupun masih dalam garis kedamaian.

Secara sadar atau tidak, kita sedang memiliki hajat besar, hajat di mana menjadi pintu gerbang bagi terciptanya suatu kebaikan atau bahkan keburukan. Pemilihan Umum (Pemilu), kita namai saja ini sebagai hajat bersama. Terlepas ada yang suka atau tidak suka, diserahkan kembali kepada personal masing-masing.

Tapi begini, karena kita hidup berbangsa, ada satu keterikatan. Ikatan itu secara langsung bisa dijumpai dengan adanya undang-undang, untuk mengatur sosial yang dilingkupi oleh suatu negara berdasarkan kesepakatan yang rasional serta memiliki efek untuk jangka panjangya. Karena Pemilu sudah diundang-undangkan, adalah menjadi penanda bahwa Pemilu adalah hajat kolektif.

Tampaknya dekat-dekat ini, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dewan perwakilan rakyat (DPR), baik di tingkat daerah, Provinsi dan Pusat akan segera dilangsungkan pada tahun 2019 mendatang. Ada yang mengatakan kita sedang berada di dalam situasi-kondisi tahun-tahun politik. Karenanya menjadi suatu ketetapan bahwa kita yang bernegara tidak bisa lepas dari situasi-kondisi ini.

Adapun yang mengatakan untuk tidak peduli atau apatis terhadap Pemilu kali ini, adalah pernyataan yang akan sangat mudah dibantah. Skeptis atau tak peduli boleh saja, akan tetapi tidak bisa dikecualikan bisa keluar atau menghindarinya.

Sebaiknya, kalau boleh penulis katakan, kalau sekiranya kita tidak memiliki kekuasaan pada situasi-kondisi ini, lebih baik tidur saja. Karena tidur, kita bisa lebih murni dari pada ikut-ikutan tanpa ada nalar yang sehat.

Jika sudah mengedepankan nalar yang tidak sehat, pegangannya tidak jauh dari pembelaan serta pernyataan konyol yang akan kita keluarkan. Terkecuali kita memiliki kekuasaan dalam menghadapi situasi-kondisi tahun politik ini, ada peluang bisa memberikan pernyataan yang bisa direalisasikan.

Ternyata seperti ini, di tahun-tahun politik sekarang, kalau boleh penulis katakan, yakni berwajah teologi (keagamaan). Pasalnya, yang sedang memainkan peranan penting di tahun politik banyak dari kalangan agamawan. Calon-calon yang ditampilkan tidak jarang dari kalangan agamawan seperti ustaz, kiai, dan ulama.

Oleh sebab itu, yang perlu didalami adalah menyangkut calon-calon yang terlibat aktif di perpolitikan. Kiai-kiai yang masuk dalam lingkaran politik, kira perlu membeberkan motivasi kenapa sampai bisa terjun ke dunia politik yang notabene akan banyak hal yang terjadi. Jika ketidakjelasan konsep para kiai, ustaz, serta ulama masuk dalam lingkaran partai politik, akan menuai kecenderungan hanya dijadikan kambing hitam.

Karena begini, ustaz, kiai, dan ulama dikenal begitu dekat degan rakyat atau umat yang dinaunginnya. Jika ketidakjelasan orientasi masuknya para tokoh agamawan ke dunia politik, tentu politisasi agama akan dengan mudah dilakukan karena dengan bekal massa yang sudah mengikutinya.

Tapi, begini. Apakah massa yang mengikuti dalam hal spiritualnya rela jika ternyata tokoh agamanya sedang mempermainkan para pengikutnya? Ini perlu kiranya apa yang dimaksud kejelasan para tokoh agama ikut dalam perpolitikan.

Tidak hanya kejelasan para tokoh agama yang baru-baru ini berperan dalam dunia politik, juga jika situasi-kondisinya seperti ini, akan mudah menuai kekaburan peran yang ada.

Untuk mempermudah mengartikan situasi-kondisi ini, penulis pinjam kata rangkap jabatan. Tapi sebetulnya masih belum tepat juga ketika disebut rangkap jabatan. Karena konsep ataupun pemilihan label ustaz, kiai, dan ulama tidak secara gamblang ditujukan kepada seseorang. Karena hal ini kaitannya dengan keagamaan, di mana agama bisa diartikan secara sederhana sebagai lembaga keyakinan.

Mengingat akan hal itu, labeling terhadap seseorang dengan sebutan ustaz, kiai, dan ulama adalah bentuk penunjukan kepada seseorang dilihat dari bentuk ilmu, amal, dan iman yang dimilikinya. Dan itupun menjadi yang hal cukup sulit kiranya untuk menjatuhkan label tersebut, karena kaitannya dengan keimanan seseorang.

Tapi hal itu bisa dikatakan tidak berlaku di tahun politik ini. Karena narasi yang dibawa oleh sebagian besar adalah muatan agama yang diperankan oleh tokoh-tokoh agama dengan sederet label keagamaan yang dibalutnya. Yang perlu diulas adalah apakah ustaz, kiai, dan ulama yang sekarang tampil benar-benar representasi dari agama. Dan yang menyandang label ustaz, kiaim, dan ulama adalah betul-betul orang yang sudah pantas menjadi tokoh agama.

Kalaupun konsep pelabelan itu sendiri adalah hal yang abstrak, tentu menjadi hal yang perlu dinalar. Bahwa apakah betul ustaz, kiai, ulama itu betul-betul orang yang secara mutlak bisa dikatakan perwakilan dari lembaga keyakinan yang ada?

Kurang lebih yang hendak penulis maksudkan adalah nalar yang sudah dikaruniakan Tuhan, sebisa mungkin dipakai dengan sebaik mungkin. Jangan sampai hajat ini hanya milik beberapa individu atau kelompok tertentu yang memiliki fasilitas kekuasaan. Karena, jika tidak ada nalar yang waras, bisa menjadikan kedewasaan dalam menghadapi situasi-kondisi di tahun politik ini.

Karena Pancasila pun mengajarkan keadilan, agama pun mengajarkan kebaikan, dan nurani kita pun mengajarkan kepada kebenaran, maka tidak ada peluang untuk kecurangan serta pembodohan politik terhadap rakyatnya.