Untung Besar Tanpa Wagub, Anies Kuasai Tunjangan Operasional Puluhan Miliar

Untung Besar Tanpa Wagub, Anies Kuasai Tunjangan Operasional Puluhan Miliar
©JawaPos

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dibilang untung besar. Pasalnya, tanpa kehadiran Wagub di sisinya, sosok pengganti Ahok ini mampu kuasai tunjangan operasional yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.

Adalah hak Anies untuk menerima seluruh tunjangan operasional itu. Meski harus dibagi dengan wagub, tetapi ketiadaan wagub di sampingnya membuat Anies untung besar alias berhak atas uang dengan besaran maksimum 0,15 persen dari Pendatapan Anggaran Daerah (PAD).

“Ada aturan apabila wakil gubernur tidak ada, gubernur dapat memanfaatkan itu. Ketika ada wakil gubernur, mereka pasti rundingan,” kata Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta, Muhammad Mawardi, Rabu (21/8).

Mekanisme tersebut berdasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000. Disebutkan di sana bahwa kepala daerah berhak mendapat BPO sebesar-besarnya 0,15 persen dari PAD.

Tetapi untuk tahun ini, dijelaskan Mawardi, Anies hanya meminta jatah 0,10 persen. Sementara di tahun 2018, ia telah menerima sebesar 0,13 dari total PAD Rp43,33 triliun rupiah atau kisaran Rp56,32 miliar rupiah.

Tunjangan operasional tersebut tersimpan di biro KDH KLN DKI Jakarta. Anies dapat mencairkannya kapan saja, sesuai keinginan Anies.

“Penganggarannya per tahun, namun pengusulan pencairannya atau pembayarannya per bulan,” pungkas Mawardi. [mi]