UU Cipta Kerja Bangkitkan Iklim Investasi di Daerah dan Pusat

UU Cipta Kerja Bangkitkan Iklim Investasi di Daerah dan Pusat
©Economy Okezone

Nalar Politik – Kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sangat dibutuhkan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, utamanya saat pandemi Covid-19 masih melanda. Sebab, seperti diyakini Wakil Ketua Komite Humas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Riko Abdiono, UU Cipta Kerja akan bangkitkan iklim investasi di daerah dan pusat.

Dijelaskan Riko, dari beberapa poin UU Cipta Kerja yang sudah diundangkan, semuanya mampu menciptakan optimisme iklim dunia usaha. Menghadapi masa kenormalan baru pada 2021 pun, berbekal UU ini, akan terasa ringan.

Untuk pemulihan itu sendiri, kata dia, ada tiga hal yang harus digenjot. Di antaranya adalah belanja pemerintah, belanja masyarakat, dan investasi, khususnya menyangkut kemudahan perizinan usaha.

“Jika jumlah pengusaha kembali bangkit, maka otomatis dapat kembali menyerap tenaga kerja yang cukup signifikan. Artinya, akan menggairahkan iklim investasi dunia kerja di daerah dan pusat,” jelas Riko dalam webinar tentang UU Cipta Kerja sebagai jawaban pandemi, seperti dikutip dalam keterangan persnya, Kamis (3/12).

Selain itu, Riko juga menyebut bahwa UU Cipta Kerja turut akan membantu membangkitkan dan membuka kesempatan yang bagus bagi munculnya usaha-usaha baru, terutama bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Bisa membangkitkan UMKM yang sempat terpuruk, industri kreatif, jual-beli online, dan sebagainya. Maka dengan adanya investasi dan usaha baru, akan menciptakan tambahan lapangan kerja. Ini sangat positif bagi kebangkitan ekonomi masyarakat.”

Memang, lanjut Riko, UU Cipta Kerja cukup memberikan harapan bagi kalangan pengusaha terkait kemudahan berinvestasi di Indonesia. Karena sejauh ini masih banyak pengusaha yang mengeluh rumitnya berinvestasi, terutama terkait soal perizinan.

“Ini yang diperlukan Kadin, karena masuknya investasi akan menambah lapangan pekerjaan.”

Terkait sasaran UU Cipta Kerja pada kesejahteraan melalui ekonomi lokal, sebagaimana tertera dalam salah satu babnya, Riko setuju, dan mengatakan bahwa langkah yang harus diambil untuk menggenjot itu adalah intervensi yang bersifat struktural.

“Caranya, dengan petunjuk teknis di lapangan melalui juknis dan peraturan lain. Maka kebijakan ini harus ekuivalen atau dari atas ke bawah.”

Pemerintah pun, kata Riko, terus gencar melakukan edukasi tentang manfaat dari UU Cipta Kerja tersebut. Pihaknya berusaha membereskan mana fakta dan mana hoaks seputar beleid itu.

“Makanya, dengan upaya pemerintah masif menyosialisasikan manfaat UU Cipta Kerja ini ke masyarakat, harapannya agar masyarakat paham dan mengerti pentingnya UU ini.” [id]