UU Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum Berusaha

UU Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum Berusaha
©Econlib

Nalar Politik – UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberi kepastian hukum berusaha.

Seperti dijelaskan Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Prof. Cecep Darmawan, UU Cipta Kerja datang untuk menyederhanakan regulasi yang selama ini tumpang-tindih yang hanya menghambat jalannya investasi di Indonesia.

“Regulasi kita (selama ini) overloaded). Kadang saling tabrakan, tumpang-tindih. Mudah-mudahan dengan Undang-Undang ini (Cipta Kerja) ada kepastian hukum dan berusaha,” kata Cecep dalam keterangan tertulisnnya di Jakarta, Sabtu (14/11).

Ia juga menilai UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah membuka lapangan kerja melalui kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM, memperbaiki ekosistem investasi dan meningkatkan kemudahan berusaha, serta investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

Diterangkan pula bahwa UU Cipta Kerja memiliki asas yang sangat bagus, yakni pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian. Ditambah lagi dengan poin positif lainnya, seperti penerapan izin berbasis risiko yang diatur dalam Pasal 7-10.

Meski demikian, Guru Besar UPI itu tetap memberi catatan terkait upaya peningkatan investasi yang berkualitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Pertama, harus memberikan dampak bagi kesejahteraan rakyat seperti diamanatkan para pendiri bangsa. Kedua, harus meningkatkan GNP (Produk Nasional Bruto), pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Kemudian harus memberikan trickle down effect dari masyarakat menengah ke masyarakat menengah ke bawah.”

Selanjutnya adalah harus mampu menggerakkan sektor riil. Kemudian, mampu memberikan efek domino bagi pajak dan penciptaan lapangan kerja, terutama bagi kaum marjinal. Juga, membenahi regulasi yang berbelit-belit.

Dan yang terakhir, menjadi upaya untuk melakukan resource sharing bagi tenaga kerja dan penyerapan SDM.

“Jadi dengan adanya UU Cipta Kerja ini, nanti kalau ada tenaga kerja asing itu dimanfaatkan untuk resource sharing. Tenaga kerja kita belajar dari mereka sehingga kemudian SDM kita yang dipakai.”