UU Cipta Kerja Beri Ruang Kompetitif untuk Indonesia Maju

UU Cipta Kerja Beri Ruang Kompetitif untuk Indonesia Maju
©Harian Analisa

Nalar Politik – Untuk menjadi negara maju, ruang kompetitif harus terbuka luas di Indonesia. Reformasi birokrasi dan regulasi serta peningkatan efisiensi peraturan adalah prasyarat utamanya.

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dilansir dari laman resmi Kemenkeu, ia juga menyebut pembangunan infrastruktur dan perbaikan iklim investasi merupakan prasyarat lainnya, selain peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting. Pembangunan infrastruktur masih sangat dibutuhkan meskipun kita sudah melakukan pembangunan yang cukup banyak. Birokrasi kita perlu disederhanakan dan diefisienkan. Regulasi kita juga perlu disederhanakan. Ekonomi kita perlu ditransformasikan,” jelas Sri Mulyani saat memberikan pidato kunci pada acara Seminar Indonesia Emas 2045 secara virtual, Jumat (27/11).

Dalam rangka membangun ruang kompetitif itu, Indonesia dinilai masih akan berhadapan dengan sejumlah tantangan, seperti perubahan iklim dan disrupsi teknologi. Selain itu, Indonesia juga dihadapkan pada masalah struktural, seperti produktivitas yang sangat perlu untuk diperbaiki dan ditingkatkan lagi.

“Produktivitas itu sangat dibentuk atau dikontribusikan oleh kualitas SDM-nya. Total factor productivity adalah fungsi dari kualitas SDM, apakah mereka memiliki pendidikan skill dan karakter yang mampu memiliki nilai tambah yang tinggi dan kemampuan untuk menggunakan teknologi sehingga mereka mampu menjadi jauh lebih produktif.”

Dalam Global Competitiveness Index yang disusun oleh Global Competitiveness Report Economic Forum, terang Sri Mulyani lebih lanjut, terlihat bahwa Indonesia masih banyak membutuhkan perbaikan di berbagai faktor.

“Apa saja yang menjadi tantangan besar kita? Sekali lagi juga berputar pada kualitas SDM, apakah itu kemampuan untuk inovasi, skill-nya, labor market, semuanya sangat tergantung kepada kualitas SDM kita. Adopsi teknologi dan kualitas pelayanan kesehatan, itu semuanya berpangkal pada sumber daya manusia yang terus menjadi pusat perhatian kita di dalam perbaikan, serta dari sisi kebijakan di sektor tenaga kerja.”

Hal lain yang turut disebut Sri Mulyani sebagai tantangan bagi Indonesia dalam menyediakan ruang kompetitif adalah product market dan financial system. Di luar itu, Indonesia juga belum dianggap sebagai institusi kelas pertama di dunia. Ini semua yang merupakan tantangan bagi Indonesia agar terus melakukan reformasi birokrasi regulasi serta meningkatkan efisiensi.

“Inilah yang sebetulnya diharapkan oleh Presiden Jokowi dalam arahan pada periode kedua beliau. Kita harus terus mengembangkan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur diteruskan untuk ditingkatkan kualitas maupun aksesibilitas dan jumlahnya.”

Deregulasi dan debirokratisasi pun dinilai sebagai kunci mindset dari institusi publik.

“Harus betul-betul memberikan pelayanan yang transparan, efisien, dan akuntabel untuk mendukung transformasi ekonomi.”

Karena itu, simpul Sri Mulyani, upaya pemerintah melalui pembahasan dan persetujuan UU Cipta Kerja adalah untuk mengatasi dan mencarikan solusi atas persoalan struktural yang telah diidentifikasikan sebagai penghambat langkah Indonesia menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi tersebut.

“Penyederhanaan perizinan di dalam UU Cipta Kerja ini menjadi salah satu faktor penting. Persyaratan investasi dimudahkan, kemudian di bidang ketenagakerjaan juga diberikan dukungan agar tenaga kerja bisa produktif dan diperlakukan secara baik sehingga bisa berkompetisi secara unggul.”

Adapun kemudahan dan perlindungan untuk usaha kecil dan menengah turut dipandang sebagai hal yang patut diatur dalam UU Cipta Kerja. Sebab, bagi Sri Mulyani, ini yang kelak akan menciptakan sektor usaha yang sangat dinamis di Indonesia. [ke]