UU Cipta Kerja Pangkas Birokrasi Lama yang Tidak Efektif

UU Cipta Kerja Pangkas Birokrasi Lama yang Tidak Efektif
©SMRC

Nalar Politik – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai UU Cipta Kerja lahir untuk memangkas birokrasi lama yang sudah tidak efektif lagi.

Bicara dalam diskusi daring bertajuk Reformasi Birokrasi 4.0: Peluang dan Tantangan Implementasi UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Saidiman menyebut UU Cipta Kerja tak ubahnya dengan gerakan reformasi birokrasi yang terjadi di seluruh belahan dunia sedari dulu untuk menuntut perubahan birokrasi lama yang tidak efisien.

“Birokrasi lama ini dianggap tidak efektif. Sesuatu yang seharusnya bisa cepat, diperlambat. Sesuatu yang harusnya bisa diurus sehari, itu bisa berbulan-bulan,” jelas Saidiman dalam acara yang digelar Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial (Indeks) pada Jumat, 4 Desember 2020.

Alumnus Crawford School of Public Policy Australian National University itu pun menjelaskan, di dunia, pada 1980 – 1990-an, ada gerakan reformasi birokrasi yang disebut New Public Management. Gerakan ini menuntut perubahan sistem birokrasi yang berorientasi output dan menerapkan manajerial ala perusahaan swasta pada birokrasi pemerintahan.

Namun gerakan ini, kata Saidiman, dianggap kurang memadai sehingga dikoreksi oleh gerakan reformasi birokrasi baru yang tuntutannya adalah birokrasi pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan efisien dalam memberikan pelayanan dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

“Intinya, gerakan ini menuntut negara lebih efektif, ramping, dan saat yang sama bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik.”

UU Cipta Kerja, tegas Saidiman, sejalan dengan gerakan reformasi birokrasi baru itu. Menurutnya, UU Cipta Kerja perlu dilihat berkesinambungan dengan reformasi birokrasi yang selama ini dilakukan di Indonesia sejak 1999 dan dilakukan oleh pemimpin sebelum Jokowi dan kepala-kepala daerah yang reformis dan memiliki komitmen pada tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan.

“Reformasi birokrasi sebelum ada UU Cipta Kerja itu dilakukan secara sporadis di daerah-daerah. Kekuatan reformasi itu ada di pemimpin-pemimpin daerah. Misalnya, di Jakarta, ada e-budgeting, aplikasi lapor Qlue, dan open recruitment untuk jabatan strategis di DKI yang dilakukan Ahok.”

Maka reformasi birokrasi setelah ada UU Cipta Kerja, lanjut Saidiman, tidak lagi bergantung pada munculnya pemimpin-pemimpin daerah yang reformis. UU Cipta Kerja menjadikan reformasi birokrasi lebih sistematis dan lebih institusional dalam skala besar.

Itu mengapa Saidiman menyimpulkan, kebutuhan untuk menghadirkan undang-undang seperti UU Cipta Kerja merupakan tuntutan reformasi birokrasi yang lebih institusional dan tidak sporadis lagi dan niscaya dibutuhkan hadir, cepat ataupun lambat.

“UU Cipta Kerja juga, selain menjadi rangkaian reformasi birokrasi, ini juga menurut saya bagian dari rangkaian transformasi ekonomi yang memang dicita-citakan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedari awal.”