UU Cipta Kerja Perbaiki Iklim Usaha dan Berdayakan UMK

UU Cipta Kerja Perbaiki Iklim Usaha dan Berdayakan UMK
©Bisnis Jabar

Nalar Politik – Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Raden Pardede menilai UU Cipta Kerja akan berupaya memperbaiki iklim usaha dan berdayakan UMK (usaha mikro dan kecil).

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut, Raden menyebut dunia usaha dan tenaga kerja produktif tidak bisa dipisahkan. Ketika dunia usaha harus maju, maka tenaga kerja pun harus produktif. Tidak melulu berorientasi pada kepentingan materiel, tetapi sekaligus membina tenaga kerja melalui pendidikan, training, vokasi, dan perbaikan skill lainnya.

“UU Cipta Kerja ini memperbaiki lingkungan bisnis atau investasi, dan kemudahan berusaha sehingga dunia usaha mampu berdaya saing dan mendapatkan untung dari penjualan produksinya. Pada saat yang sama, kita akan berdayakan UMK (usaha mikro dan kecil) atau koperasi dengan memudahkan izin dan fasilitas yang diharapkan dapat menumbuhkan entrepreneur baru,” jelas Raden dalam safari diskusi yang digelar Komite Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui forum yang diselenggarakan di Universitas Lampung, Kota Lampung dengan tema Momentum Pemulihan Ekonomi Nasional melalui Peningkatan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan tersebut, Raden menilai kehadiran UU Cipta Kerja turut akan mendorong kebebasan ekonomi di Indonesia. Dengan kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, menurutnya, akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja.

“Kebijakan jangka panjang UU Cipta Kerja tidak akan dilihat dampaknya sekarang. Karena prioritasnya sekarang adalah pengelolaan pandemi, vaksinasi, perlindungan sosial dan UMKM.”

Meski demikian, ia menegaskan bahwa kelompok informal dan UMKM yang hari ini mengalami dampak sangat signifikan dari pandemi Covid-19, khususnya di wilayah perkotaan, akan dibantu melalui 2 program prioritas.

“Pertama, program padat karya pada tahun 2021, seperti melakukan perbaikan selokan dan lingkungan perumahan. Selain itu, perbaikan kepada seluruh bantaran sungai di Jawa maupun Sumatra. Sehingga terdapat sekitar 2,8 juta lapangan kerja untuk menyangga sementara selama 1-2 tahun.”

Adapun program kedua, dijelaskan Raden, adalah program UMKM. Di program ini, pemerintah akan memberikan kemudahan akses pemodalan, akses terhadap pasar, dan skill manajemen yang juga ditunjang oleh keberadaan UU Cipta Kerja.

“KPC-PEN mengusulkan pada pemerintah untuk melanjutkan program bantuan pada UMKM hingga tahun depan.” [jp]