Vaksin dan UU Cipta Kerja Akan Jadi Akselerator Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Vaksin dan UU Cipta Kerja Akan Jadi Akselerator Pertumbuhan Perekonomian Indonesia
©detik

Nalar Politik – Kehadiran vaksin untuk menangani pandemi Covid-19 dinilai sebagai akselerator pertumbuhan perekonomian Indonesia. Di sisi lain, UU Cipta Kerja turut dipandang demikian.

Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengapresiasi optimisme perekonomian Indonesia 2021 yang dirilis J.P. Morgan, yang memperkirakan akan berkembang sebesar 4% didukung oleh konsumsi sebesar 2,2%, investasi 1,2%, dan net ekspor sebesar 0,7%.

Dijelaskan Airlangga, J.P. Morgan juga memproyeksikan aliran dana asing akan kembali ke Indonesia didorong oleh sentimen positif, yakni perkembangan vaksin sebagai key market drivers, dan pengesahan UU Cipta Kerja sebagai reformasi kebijakan terbesar sejak 1998 yang bertujuan mendorong Foreign Direct Investment (FDI) dan transformasi Indonesia menuju ke negara manufaktur di Asia dan hub technology.

“Sumber dari persoalan adalah masalah kesehatan, di mana kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan (sosial dan ekonomi) menurun, sehingga game changer-nya adalah vaksinasi,” kata Menko Airlangga, Rabu (9/12).

Disampaikan bahwa vaksinasi ini akan menyelesaikan 2 persoalan sekaligus, yakni kesehatan dan kepercayaan publik untuk kembali beraktivitas dan berkegiatan sosial.

“Dengan hadirnya vaksin 1,2 juga dosis di Indonesia (salah satu negara di ASEAN yang pertama mendapat vaksin), memberikan harapan dan kepercayaan masyarakat, karena pemerintah berhasil mendapatkan akses terhadap vaksin yang sudah dirintis sejak awal pandemi di Maret 2020 yang lalu.”

Tak hanya itu, pelaksanaan UU Cipta Kerja ialah reformasi struktural yang sudah lama dinanti dan dipercaya sebagai akselerator pertumbuhan perekonomian Indonesia. Salah satu tujuan utamanya adalah mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pemberian kemudahan berusaha dan investasi.

“Penciptaan lapangan kerja sangat mendesak untuk dilakukan, karena 70 juta dari 130 juta angkatan kerja di Indonesia masih bekerja di sektor informal. Apalagi Indonesia memiliki potensi Bonus Demografi dalam 10 – 15 tahun ke depan, sehingga peningkatan investasi sangat penting untuk penciptaan lapangan kerja.”

Pelaku pasar percaya bahwa implementasi UU Cipta Kerja ini akan membawa kemudahan berusaha dan kepastian pengelolaan investasi hingga tingkat pemerintah daerah.

Sekarang, penyusunan peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja terus dikerjakan dengan membuka partisipasi masyarakat dan stakeholders seluas-luasnya. Dukungan koordinasi yang kuat antara parlemen dan pemerintah juga menjadi salah satu cara untuk keberhasilan pelaksanaan UU Cipta Kerja ke depan.

“Saat ini pemerintah sedang finalisasi 3 RPP terkait SWF, yaitu RPP Lembaga Pengelola Investasi (LPI), RPP Modal Awal LPI, dan RPP Perlakuan Perpajakan LPI. LPI akan mengelola investasi, sehingga akan meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.” [tr]