Wajah Mistik Demokrasi Indonesia

Wajah Mistik Demokrasi Indonesia
©Pinterest

Sebagai bagian dari demokrasi, wajah mistik memiliki lapisan tipis yang sangat sensitif untuk dimaknai dalam setiap proses politik.

Menjelang dilantiknya Jokowi-Ma’ruf Amin pada 20 Oktober 2019 kemarin, sejumlah pengamanan tak hanya dilakukan oleh TNI/Polri, melainkan juga para dukun. Beberapa ritual sakti digelar paranormal demi menjaga kelancaran pelantikan.

Tercatat 115 dukun dari Forum Kedukunan Adat Belitung menggelar ritual di Rumah Kedukunan Belitung. Mereka menganggap diri punya kekuatan batin untuk bisa sampai di Istana dan mengawal jalannya pelantikan Jokowi.

Selain itu, ada juga Ki Sabdo yang mengeklaim telah melakukan “gladi resik” untuk mengamankan pelantikan Jokowi. Ia bahkan mengatakan telah memanggil Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, maupun Jin Kayangan ke Parlemen.

Sebagai catatan, ini bukan kali pertama Ki Sabdo melakukan ritual macam itu. Pada Juni 2014, ia juga pernah melakukan ritual serupa dan mengeklaim telah menerawang kemenangan Prabowo-Hatta di Pilpres 2014. Bahkan, saat itu, ia malah berjanji siap ditembak mati saja jika penerawangannya salah.

Pada tahun 2017, beberapa hari setelah kasus penyiraman air keras ke penyidik KPK, Novel Baswedan, selain aksi dukungan terhadap KPK, juga ada ritual pengusiran roh jahat dari KPK yang dilakukan seorang dukun saat demonstrasi. Ritual itu bertujuan melindungi para penyidik KPK dari serangan fisik maupun psikis.

Ritual yang hampir sama juga dilakukan oleh warga di beberapa kabupaten/kota. Mereka melakukan penyembelihan hewan dan makan bersama sebagai ucap syukur atas ditangkapnya kepala daerah mereka oleh KPK.

Baca juga:

Sedikit miris dengan ritual di atas. Dalam laporan berjudul Perdukunan, Paranormal, dan Peristiwa Pembantaian (Teror Maut di Banyuwangi, 1998), Jason Brown menyebutkan bahwa, pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi, Purnomo Sidik, pernah mengeluarkan instruksi kepada seluruh Camat agar mendata paranormal, dukun pengobatan tradisional, dan tukang sihir. Sayangnya informasi tersebut bocor dan berujung pembantaian 253 orang dukun santet.

Brown kemudian menganalisis adanya permainan elite politik dalam peristiwa itu. Ia menyebutkan, ada upaya dari partai penguasa Orde Baru, Golkar, yang ingin menghalangi tumbuhnya kekuatan politik baru seperti PKB di Jawa Timur menjelang Pemilu 1999 maupun menggangu kongres PDIP di Bali, wilayah paling dekat dari Banyuwangi.

Nils Bubant, seorang antropolog Denmark, pada 2001-2002, pernah melakukan riset etnografi tentang Keterkaitan Politik, Korupsi, dan Makhluk Halus di Demokrasi Indonesia di Jawa Timur dan Maluku Utara. Bubant menganalisis kelindan politik dan makhluk halus dengan menyoroti peran kiai, sultan, blogger, nabi, dan politisi.

Ia berkesimpulan, sihir lebih bersifat fungsional sebagai alat politik birokrasi. Itu karena sihir—seperti juga ilmu gaib—selalu sangat bersifat politis (2014).

Melihat beberapa kelindan demokrasi dan praktik mistik di atas, ini mengingatkan kita bahwa demokrasi sebenarnya terbentuk dari sejumlah basis kultural di masyarakat. Demokrasi lahir dari konteks sosial dengan merepresentasikan sejumlah dimensi yang partikular di masyakarat untuk di-dialog-kan secara bersama-sama oleh warga negaranya.

Dengan demikian, demokrasi sejatinya—selain mengakomodasi kesetaraan dan kebebasan—tidak mesti menolak dimensi ke-berbeda-an.

Kuatnya diskursus sosial seputar yang mistik dalam politik di Indonesia sebenarnya turunan dari apa yang dikemukakan Clifford Geertz (1964) sebagai “budaya politik abangan”. Ini sebuah budaya politik yang dominan, melekat kuat pada masyarakat Indonesia.

Kaum abangan memadukan dimensi ritual-tradisionalnya dengan laku politik. Perdukunan adalah salah satu varian dari tradisi abangan yang merangsek masuk ke dalam budaya politik Indonesia hari-hari ini. Itu tak lain karena proses asimilasi nilai antara demokrasi modern dengan basis kultural di masyarakat Indonesia yang terjalin semenjak awal.

Baca juga:

Apalagi Indonesia berbeda dengan sejumlah negara demokrasi lain karena memiliki basis kultural yang sangat heterogen, sudah pasti akan menampilkan ekspresi politik yang beragam juga. Meskipun ekspresi kulturalnya beragam, secara umum, ekspresi politik masyarakat Indonesia akan lebih banyak didominasi oleh ekspresi kultural abangan. Ini yang kemudian menjadikan masyarakat Indonesia sulit sekali memisahkan kekuasaan politik dengan dimensi mistikal.

Selain model masyarakat yang heterogen, sejarah demokrasi Indonesia juga tak lepas dari dimensi kerajaan yang pernah tumbuh dan melatarinya. Ciri khas kerajaan, seperti berbasis ritual, hierarkis, gelar agung, dan sejumlah kultus, pada akhirnya memberi corak tersendiri pada dimensi politik Indonesia.

Ekspresi-ekspresi kultural sebenarnya sangat berpengaruh dalam kekuasaan politik di Indonesia. Namun minimnya kajian atasnya menjadikan kita sering gagap memahaminya sebagai bagian dari kenyataan politik.

Paling bisa yang dilakukan hanya sebatas menyematkan semacam label apolitis terhadap gagasan-gagasan tersebut, seperti quasi democracy, pseudo-democracy, ersatz capitalism, dan lain sebagainya (Collier & Levistky, 1996); atau menyebutnya sebagai politisasi adat, komersialisasi tradisi, politik yang kafir, dan lainnya.

Sebagai akibatnya, terciptalah jurang lebar antara dimensi sosio-kultural dengan politik kita. Seakan-akan demokrasi tidak punya basis kultural di masyarakat.

Padahal aspek-aspek tersebut sejatinya menyimpan sejumlah relasi kuasa dan ekspresi politik menjadi scope politik. Beberapa pemikir seperti Jean-Luc Nancy, Claude Leffort, Alain Badiou, Chantal Mouffe & Ernesto Laclau menekuni bagian ini dengan menyebutnya sebagai dimensi political (le politique) dari politik (Marchart, 2007).

Dua Wajah Mistik di Demokrasi Indonesia

Sebagai bagian dari demokrasi, wajah mistik memiliki lapisan tipis yang sangat sensitif untuk dimaknai dalam setiap proses politik. Munculnya ritual-ritual semacam itu perlu dilihat sebagai saluran politik kultural dari masyarakat Indonesia.

Kemunculannya pun bisa dibaca lebih dari sekadar legacy kultural yang melatari proses politik di Indonesia. Ia penting untuk dibaca terbalik sebagai sebuah kritik atas ketiadaan akses publik terhadap kekuasaan formal (negara).

Kalaupun dibagi, maka ada dua wajah mistik dari proses demokrasi di Indonesia. Pertama, sebagai sarana kekuasaan politik. Ini ditemukan pada kasus perdukunan jelang pelantikan Jokowi-Amin maupun pemenangan Prabowo-Hatta.

Kedua, sebagai kritik publik atas kekuasaan politik. Misalnya pada ritual perdukunan sebagai dukungan terhadap KPK maupun syukuran atas kepala daerah yang tertangkap korupsi.

Dalam dua pembelahan itu, wajah mistik yang pertama penting untuk dimengerti sebagai bagian dari ekspresi politik warga dalam melakukan kritik terhadap kekuasaan yang tidak demokratis dan menindas. Di mana, rakyat menjadikan ritual tersebut sebagai wujud syukur dan kekuatan protesnya terhadap para politisi.

Itu adalah ekspresi murni yang mengakar pada kegelisahan publik. Publik ingin menunjukan bahwa dalam dimensi paling konyol, tradisional, bahkan sakral sekalipun, protes atas ketidak-demokrasian itu bisa dilakukan.

Sebagai catatan, perdukunan ini juga akan sangat rentan untuk dijadikan tameng, justfikasi, dan pengultusan. Kita mengkhawatirkan wajah mistik yang akan bekerja sebagai alat kekuasaan politik. Di mana, kemistikan digunakan untuk memanipulasi publik, mempropagandakan sentimen politik, sekaligus membentengi penguasa dengan sejumlah narasi suci, seperti orang sakti, titisan dewa, sakral, kuat, serta diberkahi.

Sejumlah pencitraan itu, pada akhirnya, tidak saja menghasilkan kultus atas penguasa sebagai orang baik/yang dimuliakan, melainkan juga sebagai alat untuk menekan protes publik terhadap dirinya. Seakan-akan, sebagai penguasa, dirinya mempunyai sakralitas sebagai orang yang tidak bisa bersalah.

Baca juga:
Ardiman Kelihu
Latest posts by Ardiman Kelihu (see all)