Wamendag: UU Cipta Kerja Menjawab Kebutuhan dari Berbagai Sisi

Wamendag: UU Cipta Kerja Menjawab Kebutuhan dari Berbagai Sisi
©Biro Humas Kemendag

Nalar Politik – Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga menilai UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi kebijakan yang akan menjawab segala kebutuhan dari berbagai sisi.

Di satu sisi, jelasnya, pengusaha membutuhkan iklim ekonomi yang baik. Di sisi lain, para pekerja juga ingin kondisi kerja yang lebih bagus dan lebih pasti. Kemudian, pemerintah dan masyarakat ingin dampak yang mendasar dalam menciptakan kesejahteraan.

“UU Cipta Kerja menjawab kebutuhan dari berbagai sisi tersebut,” kata Jerry dalam keterangannya saat menghadiri rangkaian Review Kebijakan Perdagangan Indonesia ke-7 di kantor pusat World Trade Organization (WTO), Jenewa, Senin (15/12).

Pada kesempatan itu, di hadapan majelis sidang WTO, Wamendag memaparkan lebih jauh mengenai UU Cipta Kerja. Ia bahkan mengaku bahwa WTO memberikan apresiasi luar biasa dan menyambut positif keberadaan UU Cipta Kerja.

Adapun keunggulan UU Cipta Kerja yang Jerry paparkan tersebut, meliputi peningkatan iklim investasi, penyederhanaan perizinan, ketenagakerjaan, dukungan kepada UMKM, kemudahan berbisnis, riset dan inovasi, kemudahan dalam sektor agraria, pembukaan zona ekonomi, serta pembangunan sistem pembiayaan dan akselerasi proyek strategis nasional.

WTO pun berharap implementasi dari UU Cipta Kerja bisa segera dilakukan agar kebijakan dan target ekonomi yang sedang dijalankan pemerintah Indonesia hari ini bisa berlangsung lebih baik lagi.

“UU Cipta Kerja menjadi salah satu modal dalam penyusunan materi dan negosiasi dalam perjanjian perdagangan, baik secara bilateral maupun multilateral.”

Dengan UU Cipta Kerja, Wamendag optimis implementasi perjanjian perdagangan yang sudah ditandatangani dan diratifikasi akan berjalan makin baik ke depannya.

“Ada RCEP, IA CEPA, AHK-FTA, IC-CEPA, dan lain-lain yang sudah berjalan. Utilitas pemanfaatannya juga sangat bagus. Dengan UU Cipta Kerja, dampaknya akan lebih terasa, khususnya dalam penyediaan barang dan jasa serta peningkatan daya saing produk Indonesia di negara tujuan.”

Jerry mengungkapkan, pelaksanaan perjanjian perdagangan sangat membutuhkan daya saing yang kuat bagi produsen dalam negeri agar bisa optimal. Untuk itu, dari hulu sampai hilir, segala hambatan usaha harus dibenahi.

“Dengan UU Cipta Kerja, diharapkan hal itu bisa diselesaikan dengan lebih sistematis.” [li]